Pemerintah Indonesia tetapkan perubahan ketentuan ekspor mineral mentah

freeport Hak atas foto AFP
Image caption Freeport masih bisa terus menjual hasil tambangnya dalam bentuk konsentrat tembaga jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah lewat PP No. 1 Tahun 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa persyaratan lewat PP No. 1 Tahun 2017.

Ada tiga persyatan yang harus dipenuhi agar perusahaan tambang dapat mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat.

Pertama, perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali.

"Apakah ini wajib? Tidak wajib. Kalau mau Kontrak Karya terus, tidak apa-apa. Tapi kalau Kontrak Karya di Pasal 170 UU Minerba, dalam lima tahun sejak UU digunakan, (perusahaan tambang) wajib mengadakan pengolahan dan pemurnian. Jadi kalau mau ekspor produksi yang sudah dilakukan pemurnian, tidak ada masalah", kata Menteri Jonan.

Kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter.

"Kalau sengaja tidak membuat (smelter), memolor-molor, kita cabut rekomendasi ekspornya", jelas Menteri Jonan.

Dan ketiga, perusahaan tambang juga wajib melakukan divertasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

"Kepemilikan pemerintah dengan divestasi 51% sehingga (sesuai dengan) semangat konstitusi -bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara", kata Menteri Jonan.

Peraturan Pemerintah ini, menurut Menteri Jonan, konsisten dengan UU N0.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

"Tujuan PP ini diterbitkan untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara, terciptanya lapangan kerja yang lebih baik, mendukung mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada pertambangannya, menjaga iklim investasi yang bagus", kata mantan menteri perhubungan tersebut.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahir mengumumkan persyaratan-persyaratan agar perusahaan tambang masih dapat mengekspor konsentrat mineral.

Kepada kantor berita Reuters, Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handojo mengatakan keputusan pemerintah ini merusak reputasi Indonesia di mata dunia karena peraturan yang gampang berubah begitu saja.

"Perusahaan-perusahaan Cina yang paling tidak akan senang karena mereka telah berinvestasi sekitar$16 milyar untuk membangun smelter yang telah beroperasi", kata Handojo.

Namun menurut Jonan, regulasi baru adalah solusi jangka pendek yang paling tepat.

"Kalau ini diputus (kontrak perusahaan tambang) sekarang, terus mau dikelola siapa? Tambangnya tutup, lapangan kerjanya bubar, dalam jangka pendek terganggu, iklim investasinya juga terganggu, pendapatan daerah, pendapatan negara dan sebagainya", kata Jonan.

Nasib Freeport

Perubahan kebijakan ini akan memengaruhi perusahaan seperti PT Freeport Indonesia yang Kontrak Karyanya akan berakhir pada 2021.

Freeport telah berencana membangun smelter seluas 100 hektar di Gresik, Jawa Timur. Namun proyek tersebut tak kunjung selesai.

Hingga saat ini Freeport baru mendivestasi 9,36% sahamnya. Sudah hampir setahun anak perusahaan Freeport-McMoran Inc. bernegosiasi dengan pemerintah terkait harga 10,64% saham Freeport yang harus dilepas ke investor nasional berdasarkan PP No. 77 Tahun 2014.

Belum diketahui apakah Freeport akan melakukan semua langkah yang disyaratkan pemerintah agar tetap dapat beroperasi dan mengekspor tembaga Hingga berita ini dikeluarkan, BBC Indonesia belum dapat menghubungi juru bicara PT Freeport Indonesia.

Berita terkait