Polisi 'jalin simbiosis mutualisme' dengan ormas

FPI Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption FPI berdemo di depan Mabes Polri pada Senin (16/01) untuk menuntut pencopotan Kapolda Jabar Anton Charliyan.

Bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang menjadi alasan demo FPI pada Senin (16/01) memunculkan kembali narasi hubungan antara polisi dengan organisasi masyarakat, yang menurut pengamat, sudah terjadi sejak era sebelum reformasi.

Sekitar 1.000 anggota FPI menggelar unjuk rasa di depan Markas Besar Polri di Jakarta Selatan, hari Senin (16/01), menuntut Kapolda Jawa Barat, Anton Charliyan diganti.

Aksi FPI dinilai sebagai babak terbaru pertikaian antara mereka dan Polda Jawa Barat.

Pekan lalu terjadi bentrok antara pendukung FPI dan GMBI di Mapolda Jawa Barat, ketika pimpinan FPI, Rizieq Shihab, diperiksa dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila. FPI menuduh polisi sengaja membiarkan bentrok tersebut.

Selain itu, FPI menuduh polisi tidak netral memeriksa Rizieq Shihab karena Kapolda Jawa Barat, Anton Charliyan, tercatat sebagai dewan pembina GMBI.

Pimpinan GMBI Mochamad Fauzan Rachman tidak membantah hal tersebut.

"Walaupun dia sebagai dewan pembina tapi instruksi tidak ada sangkut pautnya dangan unsur arus bawah. Semuanya urusan instruksi, gerakan, itu dari ketua umum", kata Fauzan Rachman.

Di saat bersamaan, sekitar 300 massa pendukung GMBI mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengajukan petisi pembubaran FPI dan menuntut agar ormas yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

"Karena kita lihat FPI menyebarkan fitnah. Lembaga ini menyebarkan kebencian, menyebabkan pertikaian antara umat beragama, sangat intoleran, sedangkan kita jelas menghormati toleransi," kata Ketua Umum GMBI, Mochamad Fauzan Rachman.

Fauzan juga meminta polisi mengusut tuntas pembakaran dan perusakan sekretariat GMBI di Bogor, Ciamis, dan Tasikmalaya.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Menurut Ismail Hasani, kelahiran FPI tidak terlepas dari kepentingan pejabat polisi dan TNI di era Orde Baru.

Keterlibatan polisi di ormas

Juru bicara Polri Kompes Pol Awi Setiyono mengakui banyak anggota polisi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan.

"Memang diharapakan begitu, kita bisa mempengaruhi mereka dalam hal menjaga ketertiban masyarakat harus bagaimana, bagaimana bertindak di lapangan. Hanya kembali lagi, kasuistis kalau ada pelanggaran-pelanggaran ormas tertentu", kata Awi.

Kenyataan bahwa pejabat polisi berada di belakang sejumlah ormas, menurut Ismail Hasani, peneliti Setara -LSM yang memonitor isu kebebasan beragama- adalah hal yang lumrah.

"Munculnya ormas-ormas dengan melibatkan aparatur negara sebagai pembina sebenarnya ini sesuatu yang lumrah. Misalnya, GMBI dibentuk bukan saat Anton Charliyan sudah menjadi kapolda, tetapi jauh sebelum itu", terang Ismail."Kalau sekarang tujuannya semacam political engagement aparat keamanan dengan kelompok-kelompk masyarakat tertentu. Misalnya kepolisian Indonesia pernah membentuk polmas, pemolisian masyarakat. Di beberapa daerah, polmas kemudian menjadi ormas setempat yang kemudian pembinanya kapolsek. Ini sesuatu di mana ini merupakan bentuk engagement kepolisian pada persoalan di masyarakat, termasuk GMBI."

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Pimpinan GMBI Mochamad Fauzan Rachman tidak membantah Kapolda Jabar Anton Charliyan terdaftar sebagai dewan pembina ormasnya.

Polisi 'terkait' FPI

Dalam kasus FPI, menurut Ismail Hasani, kelahirannya juga tidak terlepas dari kepentingan pejabat polisi dan TNI saat itu.

"Ormas-ormas yang dibentuk sebelum reformasi atau transisi politik, pilihan polisi atau TNI membentuk ormas itu lebih pada upaya membangun instrumen sipil untuk menghadapi persoalan kemasyarakatan", jelas Ismail."Pendek kata ormas-ormas yang dibentuk sebelum reformasi, di masa Orba dan transisi, lebih menyerupai milisi sipil untuk tujuan di mana polisi atau aparat keamanan tidak mau berhubungan langsung.""Saya ambil contoh, kelahiran FPI, itu proyek pertama FPI adalah memberantas preman di Tanah Abang, di mana TNI atau polisi tidak mau berbenturan langsung dengan preman-preman", tambahnya. "Artinya, cara ini digunakan untuk menghindari tanggung jawab negara atas satu tindakan operasi pemberantasan preman.""Jadi, dia lebih merupakan kepanjangan tangan aparatur negara untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan ormas tersebut."

Sementara itu, Zaitun Rasmin salah satu pemimpin GNPF MUI -yang mewadahi FPI- mengatakan pihaknya tidak membantah FPI selama ini didukung aparat.

"Bukankah semua ormas, baik itu nasionalis, Islamis pasti aparat dukung, karena untuk kerja sama", kata Zaitun.

"Tapi untuk hal-hal pelanggaran, boleh gak? Kan tidak boleh. Tidak dipersoalkan dukungan itu kalau hal-hal yang baik."

Bagaimanapun hubungan polisi dan ormas dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak. Polisi dapat mengarahkan ormas agar dapat bergerak dalam jalur hukum, sedang polisi dalam kepengurusan organisasi akan membuat ormas tersebut dipandang di masyarakat.

Berita terkait