Kenapa sibuk dengan fatwa MUI tertentu tapi tak pusing dengan fatwa lain?

mui, ahok Hak atas foto BAGUS INDAHONO / EPA
Image caption Dukungan agar Ahok diadili dan dipidana muncul dari kalangan umat Islam setelah MUI mengeluarkan pernyataan sikap pada 11 Oktober 2016.

Beberapa cendekiawan Muslim mempertanyakan ormas yang mengkampanyekan penegakkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang atribut Natal dan kasus Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, tapi tidak melakukan apa pun untuk fatwa lainnya.

Pertanyaan itu muncul setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian menengarai dampak gangguan keamanan yang ditimbulkan fatwa MUI.

Rumadi Ahmad -dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sekaligus penulis buku berjudul Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia- merujuk kemunculan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI) tak lama setelah MUI meluncurkan sikap keagamaan terkait ucapan Ahok yang menyitir Surat Al Maidah 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu tahun lalu.

"Kalau orang mengawal fatwa MUI, kenapa yang dikawal hanya persoalan Ahok yang gegap gempita? Fatwa MUI kan banyak. Misalnya, fatwa keharaman bertransaksi di bank konvensional. Kenapa mereka tidak membuat barisan mengawal fatwa MUI, kemudian menutup bank-bank konvensional karena bank-bank konvensional dianggap riba? Biar sekalian begitu," kata Rumadi kepada BBC Indonesia.

Pria yang juga menjabat Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu menyimpulkan bahwa gerakan tersebut dibentuk untuk memenuhi kepentingan politik.

"Kalau saya lihat gerakan ini bukan murni keagamaan, tapi ini gerakan politik yang menggunakan emosi keagamaan sebagai salah satu simpul untuk menarik emosi masyarakat," kata Rumadi.

Hampir senada, pengamat politik Islam dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menilai fatwa MUI hanya digunakan sebagian umat Islam yang sangat tersinggung dengan ucapan Ahok 'sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu walau itu sebenarnya tidak dibenarkan'.

Fatwa bukan hukum positif

Azyumardi menggarisbawahi fatwa adalah 'saran hukum yang tidak mengikat'.

"Indonesia bukan negara Islam sehingga tidak ada lembaga yang bertugas menerbitkan fatwa secara resmi dan berlaku sebagai hukum positif," kata Azyumardi.

MUI, tambahnya, hanyalah salah satu ormas yang mengeluarkan fatwa di samping Lembaga Bahtsul Masa'il yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama serta Majelis Tarjih yang melekat dengan Muhammadiah.

"Terserah (umat) mau ikuti fatwanya Lembaga Bahtsul Masa'il-nya NU, Majelis Tarjih-nya Muhammadiyah, atau yang lain. Tidak ada masalah," ujar Azyumardi.

Hak atas foto Antara via Reuters
Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai fatwa MUI akhir-akhir ini telah berdampak pada situasi keamanan dan kebhinekaan.

Masalah justru timbul ketika fatwa MUI, khususnya tentang ucapan Ahok, memicu kemunculan kelompok GNPF-MUI. Sebagaimana dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kelompok tersebut menggiring opini masyarakat seolah fatwa MUI menjadi dasar bagi aparat untuk memidanakan Ahok.

Padahal, kata dia, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang.

"Kita lihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan membuat masyarakat jadi termobilisasi, muncul aksi, yang semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI," kata Tito.

Dampak fatwa MUI

Tak berhenti di situ, aksi-aksi tersebut mulai menunjukkan dampak.

"Belakangan ini kita melihat mulai ada dampak. Dan dampak ini bukan hanya berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi yang lebih menjadi concern bagi kita, kalau ini dapat berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman, bagi kebhinekaan," ujar Tito.

Pihak tertentu disebut Tito mencoba mengarahkan MUI agar mengeluarkan fatwa untuk kepentingan segelintir kelompok.

"Gerakan transnasional itu berupaya memanfaatkan lembaga MUI dengan cara mengeluarkan fatwa tertentu yang kemudian ditegakkan. Ini men-challenge peran negara," ujar Tito.

Tak bisa diabaikan

Pandangan bahwa fatwa bukan hukum positif diamini Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin namun bukan berarti membuat fatwa MUI bisa diabaikan.

"Memang aturan fatwa bukan hukum positif, tapi bisa dijadikan dasar untuk mengeluarkan regulasi, kemudian dipositivisasi. Kemudian dijadikan aturan, kemudian menjadi aturan yang formal. Jangan karena fatwa itu bukan hukum positif, jadi diabaikan," kata Ma'ruf.

Sikap MUI mengenai ucapan Ahok yang merujuk Surat Al Maidah 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, dikeluarkan 11 Oktober 2016 lalu.

Hak atas foto Reuters
Image caption Umat Islam berbondong-bondong menghadiri demonstrasi di Jakarta pada 4 November 2016 lalu, menuntut agar Ahok diadili.

Isi sikap itu mengategorikan pernyataan Ahok sebagai ucapan menghina Al-Quran dan atau menghina ulama sehingga aparat penegak hukum wajib menindak tegas yang bersangkutan. Dalih tersebut kemudian dijadikan landasan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, sebagaimana dituturkan pendirinya, Bachtiar Natsir, menjelang demonstrasi 4 November 2016.

"Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI adalah sebuah gerakan menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, tentu di segala bidang. Tapi untuk konteks 4 November, kita mulai dari penistaan agama dan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama," ujar Bachtiar.

MUI telah merilis sejumlah fatwa yang mencakup berbagai hal selama beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2015, misalnya, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai syariah Islam.

Lalu pada Desember 2016, MUI merilis fatwa yang mengharamkan umat Islam mengenakan atribut perayaan Natal.

Fatwa ini kemudian ditanggapi Front Pembela Islam (FPI), yang mendatangi beberapa pusat perbelanjaan di kota Surabaya guna menuntut agar manajemen mal tidak memaksa karyawannya yang beragama Islam mengenakan atribut Natal seperti topi Santa Claus.

Topik terkait

Berita terkait