Bertemu PGI, Presiden Joko Widodo tegaskan dasar negara Pancasila

Presiden Joko Widodo Hak atas foto EPA/MADE NAGI
Image caption PGI sudah mengajukan permintaan untuk bertemu Presiden Joko Widodo pada Desember lalu.

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali dasar negara Pancasaila dan segala sesuatu gerakan yang mengganggu keutuhan sebagai bangsa akan ditindak.

Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan dengan Persekutuan Gereja Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/01).

"Bapak Presiden mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang mengganggu keamanan segera akan ditindak," jelas Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom, kepada wartawan BBC, Liston Siregar.

Dan langkah itu, menurut Presiden Joko Widodo sudah dimulai.

"Jangan dianggap pemerintah diam, kata beliau, jangan dianggap pemerintah takut, karena pemerintah sudah melakukan langkah demi langkah. Beberapa langkah sudah dilakukan dan beberapa langkah lagi masih akan dilakukan. Namun harus menunggu momentum yang ketat, begitu kata beliau tadi."

Gomar Gultom mengatakan bahwa PGI yang mengajukan permintaan untuk bertemu dengan presiden, yang sudah disampaikan pada Desember lalu namun baru terlaksana sekarang.

Penegakan konstitusi

Beberapa insiden atas umat minoritas Kristen tercatat sepanjang tahun 2016, antara lain ledakan di sebuah gereja Samarinda, Kalimantan Timur, pada November 2016 -yang menewaskan seorang anak- maupun pembubaran kebaktian pada minggu pertama Desember di Bandung, Jawa Barat.

Bagaimanapun Gomar Gultom menegaskan bukan kasus-kasus tersebut yang menjadi dasar utama dari keingingan untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Hak atas foto AP/Achmad Ibrahim
Image caption Ada kegelisahan kalau konstitusi diganggu dan PGI tidak setuju jika hal itu dibiarkan.

"Kami hanya gelisah melihat bahwa ada upaya mengganggu konstitusi, ada upaya pengerahan-pengarahan masasa dalam kerangka memaksakan kehendak. Dan kita ingin supaya semuanya berdasarkan hukum."

Dalam pertemuan dengan presiden, PGI tidak mengangkat kasus-kasus tertentu atas umat minoritas.

"Kita melihat bahwa konstitusi itu digeser bukan hanya karena ada tekanan pada umat minoritas. Kami berbicara dengan umat Muslim, yang merupakan mayoritas, yang juga gelisah kalau kosntitusi itu diganggu."

"Ada penghinan terhadap Pancasila, ada penghinaan terhadap bendera merah putih, ada penghinaan terhadap presiden. Itu fenomena yang kita lihat dan dalam diskusi dengan teman-teman lain, kami tidak setuju kalau hal-hal itu dibiarkan," jelas Gomar Gultom.

Topik terkait

Berita terkait