Seberapa efektif pengawasan mencegah tenaga kerja asing ilegal?

Pekerja di pabrik sepatu Huajian di Dongguan, Provinsi Guangdong, Cina sedang makan siang. Hak atas foto AFP/GREG BAKER
Image caption Pekerja di pabrik sepatu Huajian di Dongguan, Provinsi Guangdong, Cina sedang makan siang.

Penangkapan puluhan tenaga kerja asing ilegal asal Cina di Bogor, Jawa Barat, memunculkan lagi pertanyaan akan seberapa efektif sebenarnya pengawasan pemerintah dalam mencegah tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia.

Dalam dua pekan pertama 2017, petugas Imigrasi di Bogor sudah menangkap sekitar 30 orang lebih tenaga kerja asing ilegal yang sebagian besar berasal dari Cina. Kebanyakan adalah pekerja kasar sebuah perusahaan tambang.

Sementara pekan ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau menangkap hampir 100 orang tenaga kerja asing ilegal asal Cina pada razia di proyek PLTU di Pekanbaru.

Terhadap berbagai penangkapan ini, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kemenaker, Maruli Hasoloan mengakui bahwa pengawasan yang mereka lakukan masih belum cukup.

"Benar pengawasan kita memang belum optimal, saya setuju, tapi kita bekerjasama dengan Imigrasi, pemda setempat, salah satu contoh, yang kemarin penemuan di Bogor, walaupun Imigrasi yang memeriksa, kita juga ikut."

"Kalau kita menemukan 1324 (pekerja asing ilegal) yang sekarang, baik itu yang penyalahgunaan jabatan maupun yang tidak mempunya IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Jangan kira kita tidak melakukan pemeriksaan, kita itu respon, respon," tambah Maruli.

Pengawasan bebas visa

Selain soal pengawasan, bagi Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay aturan bebas visa yang diterapkan oleh pemerintah juga dinilai mempermudah masuknya orang asing.

"Kalau saya menyarankan ya dievaluasi, bukan semuanya dibatalkan, itu salah juga. Dievaluasi itu maksudnya, dari 169 negara, yang bisa menguntungkan untuk Indonesia (sehingga) dibebasvisakan itu yang mana, itu yang kita pertahankan. Jika tidak menguntungkan ya, jangan kita pertahankan," kata Saleh.

Alasannya, menurut Saleh, Indonesia belum memiliki sistem yang akurat dan pasti soal pengawasan.

"Kalau orang masuk ke Indonesia, dia turun di Bali, selama 30 hari dia berhak untuk tinggal di Indonesia dengan bebas visa itu, kalau setelah 30 hari, dia tidak pulang, kan kita belum tahu ke mana dia perginya," ujar Saleh.

Hak atas foto AFP/Getty/BAY ISMOYO
Image caption Tiga investor terbesar di Indonesia, yaitu Singapura, Jepang, dan Cina, sering menggunakan teknologi asal Cina dalam proyek-proyek investasi mereka.

Saat ditanya apakah memang kebijakan bebas visa sering disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja asing ilegal, Kasubdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Hendro Triprasetyo mengatakan,

"Bisa juga, tapi bagaimanapun kita juga harus mengawal kebijakan pemerintah (mengenai) peningkatan wisatawan masuk ke Indonesia meskipun nanti berimbas pada permasalahan-permasalahan keimigrasian," kata Hendro.

Dia menambahkan bahwa salah satu kendala pengawasan di lapangan terkait tenaga kerja asing adalah kurangnya tenaga pengawas. Menurut Hendro, Imigrasi setidaknya membutuhkan 10.000 pengawas tambahan untuk seluruh wilayah di Indonesia.

"Wilayah itu kadang besar sekali. Salah satu itu misalnya Kantor Imigrasi di Sibolga, Sumatera Utara. Itu memiliki wilayah 12 kabupaten dan kota sedangkan dia hanya Kantor Imigrasi Kelas II, pegawainya hanya puluhan saja. Dengan wilayah sebegitu besar, kan juga tidak efektif," kata Hendro.

Tenga kerja asal Cina terbesar

Namun masuknya tenaga kerja asing asal Cina, menurut Wisnu Wijaya Soedibjo, Direktur Investasi, Implementasi Proyek dan Pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah hal wajar, mengingat tiga investor terbesar di Indonesia, yaitu Singapura, Jepang, dan Cina, sering menggunakan teknologi asal Cina dalam proyek-proyek investasi mereka.

"Kebetulan karena investasi Cina banyak masuk, termasuk Taiwan dan Hong Kong, mereka menggunakan teknologi yang menurut mereka sangat reliable (bisa diandalkan), feasible (mudah diterapkan), dan murah," kata Wisnu.

Dia menyebut hal ini sebagai hal yang biasa saja, karena proyek investasi Cina di negara-negara lain juga menggunakan tenaga kerja asal Cina untuk mulai membangun teknologi awal dalam proyek tersebut.

"Tetap harus dibedakan antara tenaga kerja konstruksi dengan tenaga kerja saat sudah produksi komersial. Saat sudah produksi komersial inilah yang jumlah TKA akan turun drastis. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mungkin saat ada konstruksinya itu pers jadi ramai," kata Wisnu.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing yang ada di Indonesia per November 2016 hampir 75.000 orang.

Dan Cina -dengan 21.000 tenaga kerja- menjadi asal negara yang paling banyak mengirimkan pekerjanya ke Indonesia.

Masalah ini sempat menjadi perdebatan di media sosial karena munculnya laporan-laporan yang menyebutkan jutaaan pekerja Cina masuk ke Indonesia, yang sudah dibantah tegas pemerintah.

Topik terkait

Berita terkait