Apa dan siapa di balik pembatalan Porseni kelompok waria di Sulawesi Selatan?

waria, lgbt, sulawesi Hak atas foto LBH Makassar
Image caption Para peserta Porseni Waria-Bissu Sulawesi Selatan di Soppeng bersiap membuka acara sebelum dibubarkan kepolisian.

Acara Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) Waria-Bissu se-Sulawesi Selatan yang sedianya digelar di Kabupaten Soppeng, pada 19-22 Januari 2017, batal digelar. Kepolisian beralasan panitia tidak mengantongi izin, tapi kelompok waria-bissu mengaku acara mereka dihalangi.

Deretan waria berbusana adat khas Sulawesi Selatan tampak berseliweran di Lapangan Gassis, Soppeng, pada Kamis (19/01) siang. Mereka siap memeriahkan Porseni yang, menurut Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan, diikuti 600 peserta.

Namun pada sekitar pukul 17.00 WITA, sejumlah polisi datang menghadang, kata Muhammad Ridwan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar,

"Kepolisian membubarkan acara dengan alasan pihak panitia tidak mengantongi izin. Wakapolres Soppeng mengatakan kalau tidak ada izin dari Polda Sulsel, acara tidak boleh diadakan " kata Ridwan kepada BBC Indonesia.

Hak atas foto LBH Makassar
Image caption Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan sempat berdiskusi dengan kepolisian untuk meminta Porseni tetap diadakan.

Ria Askari, ketua kelompok waria di Kabupaten Soppeng, mengatakan panitia sudah mengurus permohonan izin selama dua pekan sebelum acara, yang berbuah surat rekomendasi dari Kepolisian Resort Soppeng kepada Polda Sulawesi Selatan.

"Kami sudah melengkapi dokumen yang diminta. Namun, setiap kami mengajukan ada saja persyaratan yang tidak masuk akal. Kita dipingpong terus. Terakhir kami disuruh meminta rekomendasi Kementerian Agama. Sepertinya mereka sengaja menghalangi kami," kata Ria.

Muhammad Ridwan dari LBH Makassar mengecam pembatalan tersebut. Padahal, katanya, acara itu diisi ragam kegiatan positif, seperti lomba busana adat, lomba tarian daerah, dan lomba adzan.

Tiada kepentingan

Pengakuan Muhammad Ridwan dan Ria Askari dibantah Wakapolres Soppeng, Kompol Catur Budi Susilo.

"Siapa saja boleh ajukan izin mengadakan acara. Kami bukan menghalangi. Tapi karena izin belum ada, acara tidak bisa diadakan," kata Catur.

Catur menambahkan, pihaknya tidak tunduk pada tekanan, walaupun mengakui ada laporan pengaduan dari organisasi massa keagamaan. Laporan itu diajukan Forum Umat Islam Soppeng (FUIS) pada 16 Januari setelah siaran langsung tentang kegiatan Porseni di TV Soppeng.

"Kami tiada kepentingan untuk menghalangi, juga tidak mendapat tekanan," kata Catur, seraya menyebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang turut mengatur pemberian izin kegiatan masyarakat.

Keputusan polisi yang menolak memberikan izin untuk acara Porseni Waria-Bissu di Kabupaten Soppeng menuai kecaman berbagai kalangan. Antara lain dari lembaga Federasi Arus Pelangi, yang fokus pada perlindungan hak kaum LGBT.

"Tragedi ini menambah panjang daftar tindak inkonstitusional dan pelanggaran atas mandat perlindungan warga Negara oleh kepolisian. Kejadian hari ini juga semakin mempertegas relasi saling melindungi antara kepolisian dan kelompok-kelompok massa intoleran," sebut Federasi Arus Pelangi.

Hak atas foto LBH Makassar
Image caption Polres Soppeng tetap pada pendirian bahwa acara Porseni tidak ada izin sehingga harus dibubarkan. Tindakan itu dikecam lembaga Federasi Arus Pelangi, yang fokus pada perlindungan hak kaum LGBT.

Waria dan bissu di Sulsel

Bissu adalah kelompok gender khusus yang menduduki posisi terhormat dalam komunitas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, kata dosen antropologi Universitas Negeri Makassar, Halilintar Lathief.

Pada masa kerajaan Bugis, menurutnya, Bissu merupakan "perantara dan pemersatu antara manusia dan Tuhan".

"Karena itu, bissu menduduki peranan penting pada jaman kerajaan dulu," kata Halilintar.

Namun, bissu yang dianggap tidak memiliki golongan gender, disasar saat Sulawesi Selatan dilanda pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar. Saat itu mereka diberantas. Kondisi itu diperparah oleh gejolak politik menyusul Peristiwa G30S. Halilintar Lathief menyebut, pada tahun 1965 hingga 1967, mereka diberangus oleh militer dan berbagai kalangan masyarakat.

Pada era reformasi, kata Halilintar, muncul kesadaran budaya baru untuk meregenerasi bissu dari kalangan waria.

"Kini, secara umum mereka diterima masyarakat Sulawesi Selatan karena mereka membantu upacara pernikahan dan upacara adat. Memang ada beberapa kabupaten yang menolak dan ada pula gerakan-gerakan yang mengatasnamakan hukum untuk menolak bissu. Jumlah mereka hanya segelintir," kata Halilintar, yang meneliti peranan bissu di Sulsel.

Namun sekarang, acara Porseni Waria-Bissu dihalangi penyelenggaraannya.

Topik terkait

Berita terkait