Kasus dugaan korupsi Sylviana Murni akan 'pengaruhi elektabilitas'

jakarta, pilkada Hak atas foto agussylvi.id
Image caption Sylviana Murni, Cawagub yang mendampingi Cagub DKI Jakarta Agus Yudhoyono, dipanggil polisi pada Jumat (20/1) terkait kasus korupsi dana bantuan sosial.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sylviana Murni, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, diprediksi akan mempengaruhi elektabilitasnya.

Sylviana, yang mendampingi Agus Yudhoyono dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, dipanggil penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri pada Jumat (20/1) terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial.

Hal itu, menurut Hanta Yudha selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, bakal berdampak pada elektabilitas pasangan calon Agus-Sylvi. Namun, besaran dampaknya tergantung pada empat faktor.

"Satu, bagaimana kelanjutan peguliran kasus hukum ini. Apakah semakin mendalam? Apakah ada indikasi atau hanya sebagai saksi? Kedua, sejauh mana pasangan calon dan timnya bisa me-recovery, merespons isu itu dengan baik. Ketiga, sejauh mana kencangnya lawan-lawan politik dalam mengkapitalisasi untuk merusak elektabilitas yang bersangkutan. Dan keempat, peguliran di media sekencang apa?" tutur Hanta Yudha kepada BBC Indonesia.

Sementara itu, juru bicara pasangan calon Agus-Sylvi, Imelda Sari, mengatakan pemanggilan terhadap Sylviana tidak akan mempengaruhi kampanye maupun elektabilitas pasangan tersebut.

"Sama sekali tidak masalah karena apa yang diminta juga yaitu klarifikasi. Dan Mpok Sylvi sangat kooperatif. Kita ingin membantu pihak kepolisian untuk mendapatkan penjelasan secara utuh dan membantu penyelidikan itu sendiri," kata Imelda.

Hak atas foto AHY
Image caption Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam acara debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur.

Diperiksa sebagai saksi

Juru bicara Polri, Kombes Martinus Sitompul, mengatakan Sylviana Murni diperiksa sebagai saksi.

"Dalam hal ini Ibu Sylviana Murni sebagai ketua Kwarda Pramuka yang mendapat dana hibah bantuan sosial dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dana sebesar Rp6,8 milyar masih perlu dilihat apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi dari pertanggungjawaban yang dibuat," kata Martinus.

Apabila mendapatkan bukti yang cukup, menurut Martinus, Sylviana dapat dijadikan tersangka.

"Saat ini masih melakukan proses penyelidikan, nanti apabila sudah kuat bukti-bukti yang ada tentu akan kita tingkatkan dalam proses penyidikan", tambah Martinus.

Selain kasus dugaan korupsi dana bansos pramuka, Sylviana juga diduga terlibat kasus korupsi dana Masjid Al Fauz di Jakarta Pusat. Namun untuk kasus yang terakhir disebut, penyelidikan masih didalami kepolisian.

"Penyidik masih melakukan proses penyelidikan. Kita tunggu saja. Dalam beberapa minggu ke depan kita bisa tahu kejelasan proses penyelidikan yang dilakukan. Dalam hal ini juga soal pertanggungjawaban keuangan ada dugaan muncul tindak pidana korupsi," kata Martinus.

Dia menepis anggapan bahwa pemanggilan terhadap Sylviana bermotif politik.

"Ini kan bagian dari aduan masyarakat yang perlu direspons, ditindaklanjuti. Kami tidak dalam posisi untuk melihat apakah ini dalam kaitan dengan politik atau apapun itu," kata Martinus.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Tiga calon gubernur DKI Jakarta yang bersaing, Basuki Tjahaya Purnama (paling kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Agus Yudhoyono (kanan).

Berdasarkan hasil jajak pendapat Poltracking Indonesia yang dirilis Kamis (19/01), elektabilitas Agus-Sylvi sebesar 30,25%, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) 28,88%, dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) 28,63%.

Sebanyak 12,24% pemilih masih belum menentukan pilihan.

Adapun hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA yang dirilis pada Selasa (17/01) menyebutkan elektabilitas Agus-Sylvi sebesar 36,7%, Ahok-Djarot 32,6%, dan Anies-Sandi 21,4%.

Para calon pemilih yang belum menentukan pilihan mereka dalam survei ini sebesar 9,3%.

Berita terkait