Sidang ketujuh Ahok: saksi fakta 'tidak menyadari' ada dugaan penistaan agama

Ahok Hak atas foto AFP
Image caption Pada sidang ketujuh ini, hadir dua saksi fakta yang mendengarkan langsung pidato Ahok di Pulau Pramuka.

Dua saksi fakta yang dihadirkan pada sidang ketujuh kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak menyadari adanya ucapan yang menistakan agama ketika mendengarkan pidato di Pulau Pramuka.

Sidang yang diselenggarakan di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (24/01) itu menghadirkan empat saksi dari lima yang direncanakan. Empat saksi itu terdiri dari dua saksi fakta dan dua saksi pelapor.

Dua orang yang menjadi saksi fakta ialah Lurah Pulau Panggang Yulihardi dan kamerawan divisi Humas Pemprov DKI, Nurkholis Majid. Keduanya menyaksikan langsung pidato Gubernur Basuki, alias Ahok, di Pulau Pramuka pada 27 September 2016.

Dalam tanya jawab dengan majelis hakim, Yulihardi mengaku tak mengikuti seluruh pidato Ahok. Disebutkannya, dari satu jam lebih pidato Ahok, ia hanya mengikuti sekitar 30 menit.

Image caption Sidang Ahok kali ini kembali diramaikan aksi massa dari kelompok pendukung Ahok maupun anti-Ahok.

Lebih jauh ia mengaku tak tahu bahwa Ahok menyebut-nyebut surat Al-Maidah dalam pidato itu. "(Saya) tahu setelah beberapa waktu ramai di televisi," katanya.

Sedangkan Nurkholis Majid, yang merekam pidato Ahok di Pulau Pramuka, mengatakan tidak memotong-motong rekamannya itu. Ia hanya menyerahkan hasil rekamannya itu kepada atasannya, yang kemudian mengunggahnya ke kanal Pemprov DKI di Youtube.

Ia juga mengatakan awalnya tidak menyadari ada ucapan yang disebut penistaan agama dalam rekaman yang ia buat. Kepada majelis hakim dan jaksa, ia mengaku baru mengetahui persoalan tentang Al Maidah "ketika ditunjukkan oleh penyidik saat pemeriksaan".

Baik kesaksian Yulihardi maupun Nurkholis mengatakan bahwa ketika sang gubernur menyampaikan pidato yang menyinggung surat Al Maidah, tidak ada protes atau kemarahan dari warga Kepulauan Seribu yang hadir. "Mereka hanya bertepuk tangan," kata Nurkholis kepada jaksa.

Salah seorang penasihat hukum Ahok, Sirra Prayuna menilai kesaksian kedua saksi fakta objektif dan sesuai faktanya.

Hak atas foto AFP
Image caption Polisi berjaga di balik kawat berduri yang memisahkan kelompok pendukung Ahok dan anti-Ahok di pelataran gedung Kementerian Pertanian.

Saksi pelapor

Sementara itu dari tiga saksi pelapor yang dipanggil pengadilan, hanya dua yang datang. Mereka ialah Muhammad Asroi Saputra dari Padang Sidempuan, dan Iman Sudirman dari Palu. Keduanya mengaku melaporkan Ahok ke kepolisian di daerah masing-masing setelah menonton rekaman video pidato Pulau Pramuka di Youtube.

Ditanya majelis hakim, Iman Sudirman mengaku tidak mempersoalkan tafsir Al Maidah ayat 51 yang disebutkan Ahok, tetapi ia keberatan bahwa ayat Alquran disebut digunakan untuk membohongi.

"Ini panggilan tauhid saya. Bahwa persoalan untuk menjaga kemuliaan wahyu Allah ini kewajiban kami semua yang mengaku beragama Islam," katanya.

Hal senada dikatakan Muhammad Asroi, yang meskipun mengaku pernah kuliah di fakultas dakwah, mengatakan tidak pernah membaca berbagai tafsir surat itu. Lebih jauh, ia menganggap Ahok juga telah menyalahi Pancasila.

"Kita bangsa Indonesia bangsa beragama. Ketika ada satu agama dinodai, itu menyalahi sila Ketuhanan yang Maha Esa," jelasnya kepada tim penasihat hukum.

Pernyataan Asroi ini ditanggapi dengan pernyataan keberatan oleh Ahok. Ia kembali mengatakan bahwa dirinya hanya mengingatkan untuk hati-hati, karena di musim Pilkada seperti ini banyak orang memakai ayat suci untuk kepentingan politik.

"Saya mengatakan bahwa orang Protestan pun menggunakan surat Galatia 6 ayat 10... Jadi saya tidak pernah mengatakan Al Maidah bohong atau ulama bohong," tegasnya.

Sidang kasus dugaan penistaan agama ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada Selasa, 31 Januari. Agenda selanjutnya masih pemeriksaan saksi-saksi, kata Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi. Dengan alotnya proses persidangan ini, diperkirakan keputusan tidak akan dicapai sebelum pemilihan kepala daerah serentak 15 Februari mendatang.

Topik terkait

Berita terkait