Presiden Jokowi diharapkan keluarkan Perppu untuk perekrutan hakim MK

mk, hukum, mahkamah konstitusi Hak atas foto WAWAN KURNIAWAN / AFP / Getty Images
Image caption Patrialis Akbar memberikan keterangan kepada wartawan setelah diperiksa oleh KPK sebagai tersangka dalam dugaan suap dari pengusaha impor daging.

Rencana pemerintah membentuk tim seleksi untuk mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar mendapat sambutan baik.

Namun, demi efek jangka panjang, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk mengubah undang-undang yang mengatur perekrutan hakim MK.

Usulan itu dikemukakan pengamat hukum tata negara, Refli Harun, mengingat sistem perekrutan hakim MK berjalan dengan mekanisme yang berbeda di DPR, presiden, dan MA -tiga lembaga yang berhak memilih hakim MK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003.

"Untuk menggantikan Patrialis Akbar, Presiden Jokowi membentuk timsel, sekalipun undang-undang tidak mengatur detailnya. Dalam jangka pendek ini, saya tetap setuju Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu."

"Perppu dibutuhkan untuk mengatur rekrutmen hakim MK di tiga lembaga yang ada, baik itu DPR, presiden, maupun Mahkamah Agung. Sehingga tidak ada lagi proses-proses yang tertutup," kata Refly.

Berdasarkan UU Nomor 24/2003, sembilan hakim MK terdiri dari tiga orang yang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.

Patrialis Akbar menjabat Hakim MK pada 2013 lalu dengan ditunjuk langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu merupakan presiden. Cara semacam itu -menurut mantan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki- menunjukkan 'ada cek kosong dalam sistem perekrutan hakim MK.

"Calon hakim MK yang diajukan oleh DPR, oleh presiden, dan MA, mekanismenya mereka tentukan sendiri. (Padahal), dalam Undang-Undang MK itu menyebutkan, proses seleksinya memenuhi prinsip transparan dan partisipatif. Nah, kalau sekadar ditunjuk lalu mekanismenya tidak terbuka dan partisipatif, sebetulnya itu ilegal. Tidak mungkin menjaring calon yang memenuhi kualifikasi," ujar Suparman.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Delapan hakim konstitusi menyampaikan keterangan pers terkait penangkapan hakim konstitusi, PAK.

Tim seleksi

Setelah Patrialis Akbar dibebastugaskan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi karena dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah berencana mencari penggantinya melalui sebuah tim seleksi.

"Kebetulan kan Pak Patrialis dari unsur pemerintah. Nanti pemerintah, dalam hal ini Presiden, akan membentuk tim seleksi (timsel) hakim MK. Nanti secara terbuka, transparan, dan akuntabel, timsel ini akan bekerja. Siapa yang mau mendaftar (menjadi hakim MK), silakan mendaftar ke timsel," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.

Sejauh ini, DPR belum menentukan sikap soal perekrutan hakim MK. Namun, anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub, sepakat perekrutan dilakukan oleh tim seleksi sehingga prosesnya berjalan transparan.

"Kalau untuk membentuk hakim MK, kita harus cari orang-orang yang proporsional, jangan ada penunjukan dari presiden, walaupun presiden nanti yang melantik. Kita bentuk panel, yang betul-betul teruji, jangan ada di panel ini orang-orang yang dititipkan di situ. Ini yang tidak benar nanti hasilnya," kata Muslim.

Hak atas foto AFP
Image caption Sebuah mural antikorupsi di Jakarta.

Upaya untuk memperbaiki proses perekrutan hakim MK dan pengawasan di MK pernah dilakukan dua kali.

Pertama dalam wujud UU Nomor 22 Tahun 2004 yang mengatur bahwa hakim MK masuk dalam objek pengawasan Komisi Yudisial namun, saat uji materi di MK pada 2006, wewenang KY melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi justru dihapus.

Upaya kedua ditempuh melalui Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK.

Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY ini hendak mewajibkan calon hakim MK tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Perppu ini juga melibatkan KY dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) akan tetapi dalam sidang uji materi pada Februari 2014, Perppu ini dibatalkan.

Topik terkait

Berita terkait