Serikat Perusahaan Pers sebut verifikasi media belum berakhir

Dewan Pers Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Dewan Pers dan SPS meluruskan informasi yang beredar di medsos bahwa proses verifikasi telah berakhir dan hanya ada 74 perusahaan pers yang lulus verifikasi.

Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyatakan program verifikasi perusahaan pers dilakukan oleh masyarakat pers sendiri, agar tidak ada kekuatan luar yang memaksa pers untuk menyehatkan diri

Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo dan Ketua Harian SPS, Ahmad Djauhar, Senin (06/02),mengatakan hal itu menanggapi beberapa pemberitaan yang mengutip pernyataan sejumlah pihak yang mempertanyakan latar belakang program verifikasi itu.

Dewan Pers dan SPS juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa proses verifikasi telah berakhir dan hanya ada 74 perusahaan pers yang lulus verifikasi.

Dalam jumpa pers resmi, Senin (06/02() siang, SPS mengatakan pihaknya meyakini bahwa daftar sekitar 74 perusahaan pers yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers adalah daftar tahap pertama.

"Yang akan disusul tahap-tahap berikutnya," kata Sekjen SPS, Heddy Lugito di kantor SPS. Dia didampingi Ketua harian Ahmad Djauhar dan pimpinan SPS lainnya.

Sementara, Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap 74 perusahaan media, tetap ini barulah tahap pertama.

"Ini baru kick off," kata Stanley kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (06/02) siang.

"Dan hari ini bertambah tiga lagi yang terverifikasi, jadi sementara jumlahnya 77 perusahaan pers yang terverifikasi. Ini akan bertambah dari waktu ke waktu," tambahnya.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ketua harian Serikat Perusahaan Pers, Ahmad Djauhar persyaratan verifikasi tidak akan memberatkan penerbit yang berkomitmen untuk menyerahkan diri.

Menurut Stanley, program verifikasi perusahaan pers ini merupakan tindak lanjut pemberlakuan standar kompetensi wartawan yang disepakati 19 perusahaan pers yang ditandatangani dalam Piagam Jakarta, 9 Februari 2010.

"Kita ingin, pada 2017, kita wujudkan komitmen itu, apalagi banyak media hoax dan media abal-abal, serta banyak orang bikin media tapi tidak berbadan hukum," kata Stanley.

"Kami ingin memperkuat kembali marwah pers profesional, agar media mainstream untuk dipercaya publik, mengingat Pilpres 2014, orang tidak percaya kepada media mainstream karena berpihak dan partisan, sehingga media sosial jadi alternatif," jelasnya.

Di tempat terpisah, Serikat Perusahaan Pers (SPS) - sebagai salah-satu konstituen Dewan Pers - menghimbau agar pimpinan penerbitan pers anggota SPS agar mendaftarkan diri melalui SPS cabang masing-masing.

"Karena verifikasi ini menganut konsep proaktif," kata Ketua harian SPS, Ahmad Djauhar dalam jumpa pers.

Dia mengklaim, persyaratan verifikasi tidak akan memberatkan bagi penerbit yang berkomitmen untuk menyehatkan diri.

"SPS meyakini bahwa program verifikasi adalah mekanisme penyehatan pers Indonesia yang dilakukan masyarakat pers sendiri, sebagai langkah agar tidak ada kekuatan luar yang memaksa pers untuk menyehatkan diri," tambah Sekjen SPS, Heddy Lugito, saat membacakan rilis resmi SPS.

Berita terkait