Benarkah Panglima TNI dan Menhan ‘tidak tahu’ pembelian helikopter kepresidenan?

helikopter Hak atas foto Airteamimages.com
Image caption Helikopter Agusta-Westland tipe 109 sedang mengudara.

Keputusan pembelian helikopter kepresidenan AW 101 mencuatkan keluhan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menilai kewenangannya telah dipangkas.

Pernyataan tersebut, menurut seorang pengamat militer, menunjukkan ada masalah dalam integritas panglima TNI.

Seraya merujuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Connie Rahakundini, pengamat militer dari Universitas Indonesia, menggarisbawahi kewenangan penganggaran dan pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan.

"Terkait pembinaan alutsista itu ada pada Kementerian Pertahanan. Yang jadi masalah sekarang Panglima TNI. Mengapa mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada masalah, sesuatu yang sudah diatur undang-undang...Sepertinya ada masalah dalam integritas beliau sebagai pemimpin," kata Connie.

Kritik tersebut diarahkan ke Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang dalam rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPR RI mengaku tidak tahu pembelian helikopter Agusta Westland 101.

"Ya emangnggak tahu saya. Itu juga yang saya heran. Makanya karena saya heran, saya kirimkan tim investigasi. Supaya saya tidak heran lagi, supaya jelas," kata Gatot kepada wartawan di DPR.

Hak atas foto Reuters
Image caption Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengeluhkan kewenangan penganggaran dan pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan tidak dikendalikan olehnya tapi diambil Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Menhan nomor 28 tahun 2015.

Ketidaktahuan mengenai pembelian helikopter AW101 itu, menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo, adalah salah satu contoh masalah yang timbul akibat penganggaran dan pengadaan alat-alat utama sistem persenjataan tidak dikendalikan olehnya tapi diambil Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Menhan nomor 28 tahun 2015.

"Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 tahun 2015, kewenangan saya tidak ada…Ini merupakan pelanggaran hirarki," ujar Gatot di DPR.

Peneliti senior lembaga Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, mempertanyakan penuturan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di rapat dengar pendapat DPR. Menurutnya ada motif lebih besar dari Gatot Nurmantyo dari sekadar menggugat kewenangan pengendalian anggaran.

"Buat apa dia bicara soal pengendalian anggaran yang jadi kewenangan Kemenhan? Ketika panglima berbicara soal itu di depan DPR, itu kan sebenarnya mencari dukungan politik. Istilahnya dia ingin menyatakan, 'Saya sudah dipreteli, khususnya soal pengelolaan anggaran. Tolonglah dibantu dengan mengkritisi pemerintah'. Nah, pemerintah di situ adalah orang di sebelahnya, yang namanya Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu selaku menteri pertahanan," papar Bhatara.

Hak atas foto MADE NAGI / EPA
Image caption Kendaraan lapis baja TNI tampak turut mengamankan perayaan Tahun Baru di Denpasar, Bali, 2016 lalu. Kebijakan penganggaran dan pengadaan kendaraan ini, menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ditetapkan menteri pertahanan.

'Mana mungkin?'

Soal pengakuan Panglima TNI yang tidak tahu soal pembelian helikopter AW 101, Connie menilai hal itu mustahil.

"Dilihat dari protap (prosedur dan ketetapan), itu semua sudah clear. Nggak mungkin seorang Agus Supriatna sebagai kepala staf angkatan udara bisa mengeluarkan dana dari Kemkeu (Kementerian Keuangan) tanpa paraf Panglima TNI, tanpa adanya paraf menteri pertahanan dan surat menteri Pertahanan," kata Connie.

"Bagaimana mungkin (Panglima TNI dan Menhan) tidak tahu? Pura-puranya Menhan nggak tahu, panglima nggak tahu. Kalau itu terjadi semua matra (TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara) sekarang langsung saja ke Kementerian Keuangan," tambah Connie.

Guna menangani perdebatan antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, untuk menengahi.

Hak atas foto BAGUS INDAHONO / EPA
Image caption Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, untuk menengahi perdebatan antara Panglima TNI dan menteri pertahanan.

Dalam pernyataannya, Wiranto menilai perbedaan pandangan antara Panglima TNI dan Menhan 'sebenarnya tidak ada'.

"Orientasi pemerintah untuk pembelian alutsista berpedoman kepada dinamika ancaman yang berubah. Proses pembelian alutsista waktunya panjang. Ancaman kepada negeri ini tidak mengikuti panjangnya proses pembelian alutsista.Tatkala kita sudah merencanakan pembelian suatu alutsista yang bisa meng-counter satu ancaman, dan ancaman sudah berubah. Ini belum sempat terbeli, maka tentu pendapat itu bisa berubah," kata Wiranto.

Atas dasar itu, Wiranto akan menyatukan kembali persepsi pemangku kepentingan dalam proses pembelian alusista. "Dan kalau itu masih ada perbedaan, itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator. Nanti saya akan tertibkan kembali," ujarnya.

Rencana pembelian helikopter AW-101 untuk transportasi kepresidenan dan tamu VVIP sempat ditolak dua kali oleh Presiden Joko Widodo karena terlalu mahal.

Daripada membeli helikopter seharga Rp741 miliar per unit itu, presiden memerintahkan TNI memakai produk PT Dirgantara Indonesia.

Topik terkait

Berita terkait