Papua Barat siasati pemilih tanpa E-KTP dengan 'kearifan lokal' dalam pilkada

Suasana di Papua Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Warga melintas di depan poster berisi ajakan untuk memilih di Kabupaten Manokwari.

Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat mengatakan pihaknya akan mengizinkan para pemilih di wilayahnya yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) untuk tetap menggunakan hak suara asalkan mereka diketahui sebagai pemilih sah.

Meski para pemilih diwajibkan untuk memiliki E-KTP dan surat keterangan untuk memilih, KPU Papua Barat memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan 'kearifan lokal'.

"Konflik di bawah seperti tahun-tahun sebelumnya itu terjadi karena ada masyarakat yang tidak ada E-KTP, tidak ada surat tapi faktanya mereka sudah hidup bertahun-tahun di tempat itu.

"Di TPS kan ada RT yang tahu bahwa itu penduduk di sana, seperti orang tua di kampung ada yang tidak sempat mengurus ini dan itu," Komisioner KPU Papua Barat Divisi Keuangan dan Logistik, Abdul Halim.

Ditambahkan oleh Abdul Halim bahwa kearifan lokal itu juga mempertimbangkan fakta bahwa sebagian pemilih di Papua sudah lanjut usia dan tidak paham dengan masalah administtasi penduduk.

Dalam kondisi itu, lanjutnya, yang diperlukan adalah pengukuhan dari ketua RT setempat bahwa mereka adalah penduduk di tempat itu sehingga mereka diperbolehkan mencoblos.

Jumlah DPT dalam pemilihan gubernur 2017 di Papua Barat mencapai 702.124 yang tersebar di 13 kabupaten.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sejumlah poster calon gubernur dan wakilnya masih terpampang di jalan-jalan utama Kabupaten Manokwari.

Selain pemilihan pemilihan gubernur/wakil gubernur, Papua Barat juga akan menggelar pemilihan wali kota Sorong, dan bupati Sorong, Tambraw dan Maybrat.

Papua Barat dianggap sebagai wilayah dengan potensi tingkat kerawanan tertinggi di antara 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak dalam data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 yang disusun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Indeks Kerawanan Pemilu ini disusun dari dimensi ntegritas dan netralitas penyelenggara (antara lain meliputi akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, prosedur pemungutan dan penghitungan suara), kontestasi dan partisipasi.

Data pemilih

Namun Komisioner KPU Papua Barat Divisi Keuangan dan Logistik, Abdul Halim, mengatakan pihak berwenang berupaya untuk mengantisipasi potensi 'konflik' dengan memastikan setiap tahapan pilkada berjalan dengan baik, mulai dari penetapan calon, masa kampanye, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Konflik pemilu di Indonesia diawali selalu dengan pencalonan. Alhamdulillah dari mulai pencalonan tidak ada konflik, tidak ada gugatan, DPT juga tak ada gugatan," jelas Abdul Halim pada Selasa ( 14/02) pagi.

Menurut dia, dalam penetapan DPT pernah ada kesalahan yang dilakukan petugas di tingkat distrik (kecamatan) yang tidak memasukan nama 362 pemilih di satu kampung di Manokwari Selatan, tetapi masalah itu bisa diatasi.

"Setelah kita lakukan pengecekan dan memasukan kembali data mereka, kemudian tidak ada yang komplain, itu tak masuk karena keteledoran yang menginput data di tingkat distrik," kata dia.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ketua Bawaslu Papua Barat Izak Waramori mengatakan pihaknya waspadai mobolisasi pemilih.

Konflik dalam pilkada sebelumnya di Papua Barat, seperti di Kabupaten Fakfak dan Kaimana terjadi karena masalah integritas penyelenggara, dan menurut Abdul Halim terdapat lebih dari 15 orang yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sejak tahun 2015 lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Papua Barat Izak Waramori mengatakan selama proses penyelenggaran pilkada di Provinsi Papua Barat sampai saat ini hanya menerima enam laporan tetapi masih dikategorikan 'ringan' dan tidak menimbulkan pergesekan di masyarakat.

"Antara lain ada laporan yang masuk baru enam laporan salah satunya lapor terkait dengan keterlibatan kepala distrik dan kampung yang pada saat kampanye mereka hadir," jelas Izak.

Pengamanan dari Polri dan TNI

Wakil Kapolda Papua Barat Kombes Pol Petrus Waine mengatakan telah menyiapkan 1.919 personel yang terdiri dari anggota polisi dari Polda Papua, Jawa Timur dan Brimob Mabes Polri, dengan dibantu oleh TNI AD serta TNI Angkatan Laut sebagai personel tambahan, untuk menjaga proses pemilihan kepala daerah.

"Itu tergelar di seluruh Papua Barat yang diprioritasnya adalah Sorong Raya yang menggelar pemilu kada kebetulan satu kota dan tiga kabuaten berada di Sorong Raya, situasi berubah itu kita akan sudah siap Angkatan Laut dengan kapal dengan 200 personil bersenjata lengkap dan juga TNI AD," jelas Petrus.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Kombes Pol Petrus Waine mengatakan pengamanan dilakukan sampai dengan tujuh hari setelah pilkada.

Selain itu, jika kondisi keamanan memburuk sudah disiapkan pula satu kompi personel TNI di Kota Manokwari. Penjagaan ketat akan dilakukan sampai dengan tujuh hari setelah pemungutan suara.

Polda Papua Barat juga memberikan prioritas pengamanan terhadap pilkada kabupaten Maybrat yang rawan konflik. Penundaan dan sengketa pilkada sempat terjadi di daerah itu pada 2011, kemudian beberapa tahun lalu sempat terjadi pembakaran kantor bupati di Maybrat oleh salah satu pendukung pasangan calon kepala daerah.

Topik terkait

Berita terkait