Ditangkap, lima orang yang diduga menjual kulit harimau lintas provinsi

harimau Hak atas foto Agus Embun
Image caption Kulit harimau yang disita dari lima orang yang diduga terlibat penjualan kulit harimau lintas provinsi.

Sebanyak lima orang yang diduga menjual kulit dan tulang harimau ditangkap tim Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada Minggu (19/02).

Penangkapan kelima orang tersebut, menurut Kepala Seksi II BPPLHK Wilayah Sumatera, Edward Hutapea, dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi perdagangan kulit harimau dan bagian-bagian tubuh lainnya.

Kemudian, para petugas melakukan pengintaian dan menangkap lima orang tersebut di Jorong Simpang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Dari mereka, para petugas menyita selembar kulit harimau, dua rangkaian utuh tulang belulang harimau, dan paruh burung rangkong dalam bentuk cincin.

"Mereka kami dapati bersama dengan barang bukti dan rencananya akan dibawa ke Kota Padang untuk dijual," ucap Edward di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumbar.

Hak atas foto Agus Embun
Image caption Dari lima orang yang ditangkap, para petugas menyita selembar kulit harimau, dua rangkaian utuh tulang belulang harimau, dan paruh burung rangkong dalam bentuk cincin.

Edward menduga kelima orang ini masuk dalam jaringan penjualan satwa langka lintas provinsi.

"Masing-masing orang ini diduga memiliki peran berbeda, mulai dari menjerat, membius, membunuh hingga menguliti," tambah Edward, sebagaimana dikutip wartawan di Sumatera Barat, Agus Embun.

Dari lima orang itu, empat orang merupakan warga Provinsi Jambi dan seorang lainnya asal Provinsi Riau.

"Mereka belum ditetapkan sebagai tersangka, masih diperiksa intensif. Kami akan serahkan langsung kepada Kepolisian Daerah Sumbar," ucap Edward.

Edward mengatakan mereka kemungkinan akan dijerat dengan pasal 21 ayat 2 huruf d jo Pasal 40 ayat 2 Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana maksimum 5 tahun dan denda 100 juta.

Hak atas foto AFP/Getty/JUNI KRISWANTO
Image caption Pangolin atau trenggiling yang diselundupkan dan berhasil disita oleh polisi di Surabaya, 25 Agustus 2016

Hukuman masih terlalu rendah

Bentuk hukuman tersebut telah dikritik sejumlah kalangan, mulai dari pegiat lingkungan hingga aparat pemerintah.

Sunarto, ekolog dan ahli satwa liar dari WWF Indonesia, misalnya, berpendapat denda yang dijatuhkan lewat undang-undang ini bisa dibilang 'minim' dalam ukuran nilai uang sekarang, yaitu Rp50 juta-Rp200 juta, sementara penghasilan yang didapat dari penjualan satwa liar bisa jauh lebih besar.

Selain itu, Sunarto juga menyoroti tidak adanya kewajiban hukuman minimal yang bisa diterapkan, sehingga vonis yang dijatuhkan bisa kurang dari lima tahun, seperti yang tercantum dalam undang-undang.

Hal ini diakui Kepala Seksi II BPPLHK Wilayah Sumatera, Edward Hutapea.

"Mengenai hukuman, memang terlalu rendah dan tidak memberi efek jera bagi mereka (pelaku)," kata Edward.

Dalam setahun terakhir, menurutnya, ada tiga kasus yang ditemukan oleh BPPLHK. Para pelaku dalam dua kasus di antaranya sudah menjalani vonis hukuman pidana selama empat tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Populasi Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) saat ini hanya tersisa sekitar 600 ekor. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh perburuan oleh sejumlah orang dengan motif ekonomi mengingat tingginya harga jual kulit dan tulang hewan endemik ini.

Topik terkait

Berita terkait