Bakal digugat ke arbitrase internasional, RI berkeras Freeport ubah kontrak

freeport Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berkeras mewajibkan PT Freeport Indonesia mengubah jenis kontraknya.

Walau terancam digugat ke arbitrase internasional, pemerintah Indonesia berkeras mewajibkan PT Freeport Indonesia mengubah jenis kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan membangun smelter dalam lima tahun.

Sikap tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, dan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menanggapi pernyataan CEO Freeport McMoran, Richard Ackerson, bahwa pihaknya akan menggugat pemerintah RI ke arbitrase internasional.

"Kita menghargai kontrak (karya), namun kita juga tak boleh mengabaikan undang-undang yang ada sehingga, kita firmed bahwa kita tetap mengacu UU yang ada," kata Jonan, kepada para wartawan, termasuk wartawan BBC Indonesia, Pijar Anugerah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menimpali, "Kalau Freeport ingin tetap mengekspor konsentratnya, tentunya harus melalui Kepmen yang saat ini sudah ada."

Sebelumnya, dalam jumpa pers di tempat terpisah, PT Freeport Indonesia menyatakan menolak mengubah status kontraknya menjadi IUPK.

CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson menganggap pemerintah secara berlaku sepihak dalam mengambil keputusan tersebut.

"Hukum KK Freeport tidak dapat ditentukan sepihak bahkan dengan aturan yang baru. Pemerintah dan Freeport tidak mencapai kesepakatan di mana kontrak karya tidak dapat untuk operasi," kata Richard di Jakarta, Senin (20/2).

Butir yang ditolak Freeport dalam IUPK antara lain melepas 51% sahamnya dan diterapkan pajak prevailing atau sesuai ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Sementara Freeport, hanya ingin melepas 30% saham dan aturan pajak tetap seperti diatur dalam kontrak karya.

Hak atas foto AFP
Image caption Freeport masih bisa terus menjual hasil tambangnya dalam bentuk konsentrat tembaga jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah lewat PP No. 1 Tahun 2017.

Waktu negosiasi

Ackerson mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang menunjukkan perbedaan antara KK dan IUPK. Dalam surat itu dicantumkan bahwa Freeport memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk bernegosiasi.

Jika kesepakatan tidak dicapai dalam waktu tersebut, pihaknya berencana menempuh jalur hukum melalui pengadilan internasional.

"Tapi dengan mencadangkan hak-hak kami sesuai KK berhadapan dengan pemerintah, termasuk hak memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan KK dan memperoleh ganti rugi yang sesuai," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa membawa perkara ini ke badan arbitrase internasional ialah hak Freeport. Meski begitu ia tetap mengutamakan negosiasi.

"Mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu, ya hak masing-masing untuk membawa ke badan arbitrase. Bukan hanya Freeport, pemerintah juga bisa (mengajukan)," kata Jonan.

Hak atas foto Reuters
Image caption Tambang terbuka Freeport dekat Timika, Provinsi Papua, pada 2015 lalu. PT Freeport Indonesia berencana menggugat pemerintah Indonesia melalui pengadilan internasional.

Tiga syarat

Pada Januari lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa persyaratan lewat PP No. 1 Tahun 2017.

Ada tiga persyatan yang harus dipenuhi agar perusahaan tambang dapat mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat.

Pertama, perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali.

Kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter.

Dan ketiga, perusahaan tambang juga wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

Ditanya tentang latar belakang keharusan perusahaan itu harus melepas sahamnya hingga 51%, Jonan menegaskan bahwa itu sesusai Konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alama yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

Topik terkait

Berita terkait