Harta empat orang di Indonesia setara gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin

Kemiskinan Hak atas foto AFP
Image caption Kendati jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menurun sejak 2000, manfaat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak tersebar secara merata, menurut temuan Oxfam dan INFID.

Harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin, kata LSM Oxfam, mengacu ke Data Kekayaan Global (Global Wealth Databook).

Dalam pemaparan di Jakarta, hari Kamis (23/02), disebutkan pula bahwa duit yang dihasilkan orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di negara ini.

Karena itu, pemerintah Indonesia didesak mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang menempati peringkat enam dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan terbaru dari LSM Oxfam dan forum LSM internasional untuk pengembangan Indonesia INFID menyatakan kendati jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 40% menjadi 8% sejak tahun 2000, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata.

Laporan Oxfam dan INFID, berjudul "Menuju Indonesia yang lebih setara", menggunakan koefisien Gini (Gini Ratio) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini diukur berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa, dan non-jasa.

Semakin besar koefisien Gini, maka semakin lebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Hak atas foto Oxfam/INFID
Image caption Koefisien Gini menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada pedesaan. Garis hijau: koefisien Gini di pedesaan, garis oranye: koefisien Gini di perkotaan, garis biru: koefisien Gini keseluruhan.

Koefisien Gini menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada pedesaan. Ketimpangan juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia di antara tahun 2008 dan 2013.

Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan itu.

Budi Kuncoro, country director Oxfam di Indonesia, mengatakan ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan.

Budi menambahkan, ada pula isu kerentanan, "Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak miskin; tapi jika terjadi sesuatu, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, mereka akan drop; warga yang near-poverty (nyaris miskin) akan jatuh ke jurang kemiskinan."

Rekomendasi

Maka dari itu, Oxfam dan INFID memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Utamanya, kebijakan pajak yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, termasuk memastikan orang-orang terkaya membayar bagian mereka secara wajar.

Menurut data Oxfam, rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Jika potensi penerimaan pajak di Indonesia yang, menurut proyeksi IMF, sebesar 21,5% dapat dipenuhi, anggaran kesehatan dapat meningkat sembilan kali lipat.

Hak atas foto AFP
Image caption Pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan merupakan salah satu rekomendasi untuk mengurangi ketimpangan.

Rekomendasi lainnya ialah memberikan penekanan lebih pada pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. "Kalau kapasitas masyarakat meningkat, pasti pendapatan lebih baik ... jadi kita melihat dari sisi suplainya juga, tidak hanya dari demand," tandas Budi.

Tanggapan pemerintah

Menanggapi laporan ini, Menteri Keuangan Sri Moelyani mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berujung pada kesetaraan, bahkan dampaknya semakin berkurang.

"Pada 2012, 1% pertumbuhan ekonomi mengurangi 0,106% kemiskinan; sedangkan pada 2016, 1% pertumbuhan ekonomi hanya mengurangi 0,033%," kata Sri.

Ia mengatakan Kementerian Keuangan tengah berupaya mereformasi sistem pajak; namun persoalannya bukan sekadar meminta orang kaya untuk membayar lebih banyak pajak. Maka dari itu, Kemenkeu terus berusaha memperluas basis pajak.

Sri Moelyani mengatakan, sekarang ini partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak dengan menyerahkan SPT hanya mencakup sekitar 62%.

"Kita, melalui reformasi perpajakan, akan memperbaiki dari sisi meneliti apa potensi-potensi obyek dan subyek pajak. Obyek pajak itu apakah dari sektornya -mana sektor-sektor yang selama ini kontribusi terhadap penerimaan perpajakannya rendah, dan alasannya kenapa. Sedangkan sektor lain yang sudah overtax itu kita akan coba lepas sehingga mereka dapat tumbuh dengan lebih baik.

Hak atas foto Ed Wray/Getty Images
Image caption Menteri Keuangan Sri Moelyani mengatakan pemerintah pusat memberikan tanggung jawab untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik, terutama kesehatan dan pendidikan, kepada pemerintah lokal.

"Kita juga akan lihat dari sisi subyek pajaknya, yaitu melalui tax amnesty. Kita lihat profil mereka yang selama ini ikut tax amnesty, apakah dari penghasilan atau aset yang mereka deklarasikan merupakan refleksi dari kegiatan ekonomi yang harusnya taxable atau tidak," jelas Sri.

Tentang akses terhadap kesehatan dan pendidikan, Menkeu mengatakan pemerintah pusat memberikan tanggung jawab untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik kepada pemerintah lokal.

"Sekarang ini porsi pengeluaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama. Bahkan tahun ini lebih Rp1 Triliun," kata Sri.

Masih terkait hal ini, Sri menantang para LSM agar tak hanya meminta tambahan anggaran, tapi juga memeriksa dengan teliti bagaimana anggaran itu dimanfaatkan, "Tahun ini pemerintah akan menyalurkan Rp60 Triliun ke desa-desa. You have to worry," tandasnya.

Image caption Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memaparkan program untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan kerja.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menanggapi rekomendasi Oxfam dan INFID dengan mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperkuat akses dan mutu pelatihan kerja agar 60% angkatan kerja di Indonesia yang merupakan lulusan SD-SMP bisa mendapatkan pelatihan.

"Baik pelatihan agar mereka bisa masuk ke pasar kerja maupun pelatihan agar mereka bisa punya kemampuan untuk wirausaha," kata Hanif.

Salah satu caranya, lanjut Hanif, ialah bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk menyelenggarakan apa yang ia sebut "program pemagangan terstruktur".

Program yang dimulai pada tahun ini melibatkan sekitar 2648 perusahaan; satu perusahaan diminta untuk menerima pegawai magang 100 orang per tahun, kata Hanif.

"Pemagangannya beda dengan yang teman-teman sering dengar. Kalau magang dahulu kan disuruh fotokopi, bikin kopi, nah ini enggak, dia magang berbasis jabatan. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama magang itu sesuai dengan jabatannya.

"Dengan program pemagangan ini akan cukup banyak dari angkatan kerja kita ini yang bisa mendapatkan peningkatan kompetensi," tandas Hanif.

Topik terkait

Berita terkait