Antisipasi pemecatan 3.000 buruh Freeport, Menaker akan ke Papua

buruh Papua Freeport Hak atas foto Antara Foto/Vembri Waluyas/ via REUTERS
Image caption Kaum buruh PT Freeport Indonesia saat melakukan mogok kerja di Mimika, Papua, 17 Februari 2017.

Menteri Ketenaga-kerjaan Hanif Dhakiri mengatakan akan segera bertemu dengan serikat buruh PT Freeport Indonesia untuk mengantisipasi pemecatan buruh perusahaan tambang raksasa itu.

"Besok juga saya akan bertemu dengan serikat pekerja di sana untuk membicarakan soal itu," kata Hanif kepada wartawan yang mencegatnya usai peluncuran laporan Oxfam tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia, berjudul 'Menuju Indonesia yang Setara' di Jakarta, Kamis, (23/2).

"Laporan sementara sudah ada, cuma saya harus verifikasi kejadian di lapangan."

Perundingan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia di Papua yang rumit dan penuh tarik ulur, mengancam nasib sebagian dari 32.000 buruh perusahaan pertambangan raksasa itu.

Senin lalu, pimpinan eksekutif Freeport-McMoran, Richard Adkerson, mengungkapkan mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap 10% dari 32.000 tenaga kerja mereka, yang berarti setidaknya 3.000 pekerja.

Freeport juga akan mengubah status 12.000 pekerja tetap menjadi pekerja kontrak.

"Prinsipnya begini, kebijakan pemerintah terkait Freeport pada dasarnya untuk mengembalikan semua proses perusahaan di Indonesia ini agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Hanif Dhakiri, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Pijar Anugerah.

"Jadi dalam konteks ini, jika ada masalah, ya sudah dirundingkan saja. Jangan sampai menggunakan tenaga kerja atau PHK sebagai alat untuk menekan pemerintah. Lebih baik dibicarakan secara baik-baik," tegas Hanif.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Menteri Hanif Dhakiri mengakui, sudah mendapat informasi tentang rencana pemecatan ribuan buruh PT Freeport.

Sebelumnya, Freeport mengatakan mereka harus melakukan PHK karena akan menghentikan produksi sementara dalam 10 hari ke depan, terkait belum adanya kesepakatan tentang perubahan status Freeport. Mereka menegaskan, langkah itu bukan untuk menekan pemerintah.

Menaker Hanif Dhakiri memperingatkan, apa pun situasinya, PHK tidak bisa dilakukan begitu saja.

"Segala sesuatunya harus dibicarakan dengan serikat di situ, memenuhi ketentuan perundang-undangan."

Karenanya, kata Hanif, "Kita minta kepada pihak Freeport untuk membuka ruang bagi teman-teman serikat pekerja untuk membicarakan soal kemungkinan-kemungkinan itu."

Hak atas foto Reuters
Image caption Setidaknya 10% pekerja Freeport akan mengalami pemecatan pekan depan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan tambang mengubah statusnya dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika tetap ingin mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat.

Aturan itu menimbulkan perseteruan dengan PT Freeport.

Presiden dan CEO Freeport McMoran, Richard C Adkerson, berkeras mengikuti Kontrak Karya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Perusahaan asal Amerika Serikat itu mengancam akan menggugat pemerintah Indonesia melalui arbitrase internasional jika tetap mewajibkan mengubah status menjadi IUPK.

Hak atas foto AFP
Image caption Freeport masih bisa terus menjual hasil tambangnya dalam bentuk konsentrat tembaga jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah lewat PP No. 1 Tahun 2017.

Tiga syarat

Pada Januari lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa persyaratan lewat PP No. 1 Tahun 2017.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan tambang dapat mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat.

Pertama, perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali.

Kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter.

Dan ketiga, perusahaan tambang juga wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.

Berita terkait