Kasus Kim Jong-nam: Jokowi bereaksi, dubes Malaysia jawab keluhan RI soal Siti Aisyah

Kim Jong-Nam killing
Image caption Rekaman CCTV bandara, menunjukkan perempuan yang membekap Kim Jong-nam dari belakang.

Kemlu RI mempermasalahkan belum diberikannya akses kepada tim KBRI terkait Siti Aisyah, namun Dubes Malaysia menyebut polisi mematuhi hukum Malaysia bahwa pemeriksaan harus bebas dari intervensi.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah Indonesia akan terus mengusahakan segala bentuk bantuan hukum bagi Aisyah sebagai warga Indonesia.

Sementara itu Duta Besar Malaysia di Jakarta mengatakan, hukum negeri mereka menyatakan investigasi tak bisa diintervensi namun hak-hak Siti Aisyah dipenuhi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dalam keterangan pers di Jakarta, hari Kamis (23/02) mengatakan, tertutupnya akses ini menyebabkan beberapa kesulitan. Antara lain, "Kami tidak dapat memverifikasi identitas Siti Aisyah apakah benar sesuai dengan paspor," katanya dalam jumpa pers di Kemlu.

Padahal, "berdasarkan Konvensi Wina soal Kekonsuleran, negara yang melakukan penahanan terhadap warga negara asing memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada perwakilan negara yang bersangkutan. "Without delay (tanpa ditunda). Dan juga harus membuka akses konsuler," kata Arrmanatha pula, seperti dilaporkan Hilman Handoni.

Beberapa saat kemudian, Duta besar Malaysia di Indonesia, Zahrain Mohamed Hashim menggelar pula jumpa pers seakan untuk menjawab hal itu.

"Anda harus mengerti, bahwa (pemeriksaan Siti Aisyah) masih dalam penyelidiakan polisi," katanya.

Di bawah hukum Malaysia, katanya, penyelidikan harus bebas dari intervvensi, karena itu Polisi Diraja Malaysai belum memberikan akses bagi tim KBRI.

"Nanti sesudah pemeriksaan selesai, akan jelas statusnya, apakah dia dibebaskan, atau kasusnya dilanjutkan oleh Kejaksaan," katanya.

Ia juga menjamin, hak-hak Siti Aisyah dipenuhi, serta keamanannya dijamin.

Hak atas foto Royal Malaysia Police/Reuters.
Image caption Siti AIsyah, kiri bawah, dan sejumlah tersangka kasus pembunuhan Kim Jong-nam.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah berinisiatif melakukan pertemuan trilateral antara para menteri luar negeri Malaysia-Indonesia-Vietnam untuk meminta akses konsuler ini, Rabu (22/2) kemarin dalam sebuah pertemuan para Menlu ASEAN di Filipina.

Namun Menteri Luar Negeri Malaysia beralasan, mengemukakan alasan itu: penyelidik mengikuti aturan Malaysia untuk memeriksa tanpa ada intervensi pihak lain.

Hak atas foto AFP/Getty Images/MOHD RASFAN
Image caption Wakil Kepala Kepolisian Diraja Malaysia, Noor Rashid Ibrahim memberikan keterangan atas pemeriksaan tersangka pembunuh Kim Jong-nam, termasuk Siti Aisyah.

Para peyelidik belum dapat meningkatkan status hukum para tersangka. Arrmanatha Nasir, mengutip keterangan Menteri Luar Negeri Malaysia, mengatakan, "Penyelidik belum mendapatkan informasi-informasi yang relevan yang dapat memajukan proses hukum kepada dua (orang) yang ditahan ini,"

Hak atas foto FACEBOOK
Image caption Siti Aisyah disebut sebagai perempuan desa yang rajin.

Arab Saudi melepaskan WNI yang ditahan

Keterangan pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta juga menjelaskan soal rencana kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi ke Indonesia bulan depan dan pembebasan dua WNI setelah ditahan selama satu bulan lebih akibat 'bercanda' soal bom.

Dua perempuan itu, Ibu Umi dan Triningsih tersandung masalah saat berada di kabin pesawat Royal Brunei sesaat sebelum lepas landas.

"Saat itu pramugari bertanya (melihat Ibu Umi kesulitan mengangkat kopornya), 'Ibu kok (kopornya) berat sekali, isinya apa,' Bu Umi menjawab, 'bom,'" kata Dicky Yunus Kepala Fungsi Konsuler KJRI Jeddah yang selama sebulan mendampingi dua perempuan ini.

"Kasus dihentikan pada kasus penyidikan. Jika diteruskan ke Mahkamah (pengadilan) bisa diancam hukuman lima tahun," kata Dicky.

Umi dengan lesu menyatakan menyesal. "Saya minta maaf telah meresahkan masyarakat. Saya nggak sengaja ngomong begitu. Saya nggak sangka akibatnya,"

Berita terkait