Presiden Jokowi didesak melobi Raja Salman soal TKI

saudi Hak atas foto Reuters
Image caption Presiden Jokowi menjamu Raja Salman di Istana Bogor, pada Rabu (01/03).

Kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi ke Indonesia diikuti penandatanganan 11 nota kesepahaman kedua negara di berbagai bidang, kecuali penanganan tenaga kerja.

Hal ini menjadi sorotan lembaga perlindungan buruh migran, Migrant Care.

Menurut Wahyu Susilo dari lembaga tersebut, walau terjadi moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Arab Saudi pada 2011, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara tersebut mencapai 1,5 juta orang.

Dari jumlah tersebut, banyak di antara mereka yang terlibat kasus hukum, antara lain penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Bahkan, menurut data Kementerian Luar Negeri, terdapat setidaknya 20 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

"Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus memprioritaskan agenda perlindungan buruh migran Indonesia dalam pembicaraan bilateral dengan Raja Salman mengenai komitmen perlindungan pembantu rumah tangga migran dan diplomasi pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati," kata Wahyu.

Soal 11 nota kesepahaman, Wahyu mengapresiasi kesepakatan yang diraih pemerintah Indonesia dan Arab Saudi di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Namun, komitmen dalam nawacita itu kan tidak hanya memperjuangkan ekonomi, memperjuangkan kesejahteraan, tapi juga menghadirkan negara dalam perlindungan warga," ujarnya.

Hak atas foto ACHMAD IBRAHIM / AFP
Image caption Kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Indonesia menandatangani 11 nota kesepahaman di berbagai bidang.

Wahyu mengingatkan bahwa dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada 2015, presiden melobi Raja Salman untuk memperingan hukuman para TKI yang terancam eksekusi mati serta meminta Arab Saudi berkomitmen melindungi PRT asal Indonesia.

"Jadi ironis jika hari ini soal TKI tidak dibicarakan," tegas Wahyu.

Sejak moratorium pengiriman PRT ke Arab Saudi diberlakukan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011, Migrant Care mencatat arus PRT tetap mengalir.

Survei Migrant Care di Bandara Soekarno-Hatta setelah moratorium 2011, ada sebanyak 2.793 pekerja migran di bidang rumah tangga yang berangkat pada 2015-2016 saja.

Hampir setengahnya, atau 1.021 pekerja, berangkat sebagai pemula dan tercatat secara resmi menggunakan visa umrah, ziarah/visit, mengunjungi keluarga dan menjadi cleaning service. Sebagian lainnya merupakan pekerja migran di rumah tangga yang kembali berangkat setelah cuti dan perpanjangan kontrak.

Hak atas foto BAY ISMOYO / AFP / Getty Images
Image caption Sejumlah calon buruh migran menjalani pelatihan di Jakarta pada 2010 lalu sebelum dikirim ke luar negeri. Walau terjadi moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Arab Saudi pada 2011, jumlah tenaga kerja Indonesia di negara tersebut mencapai 1,5 juta orang.

Tetap menjadi fokus

Saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Istana Bogor, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan perlindungan TKI tetap menjadi fokus hubungan kedua negara.

"Ada dua hal penting dalam hubungan bilateral dengan Saudi yang terkait ummah, dengan haji, dengan umrah, dengan para tenaga kerja kita. Itu adalah hal-hal penting yang selama ini menjadi fokus," ujar Retno.

Dalam pertemuan dengan Raja Salman, menurut Retno, Presiden Jokowi meminta Raja Salman mengayomi para warga Indonesia di Arab Saudi.

Disebutkan Retno, Raja Salman menanggapi permintaan itu dengan mengatakan, "Tentunya, tanpa diminta pun, saya akan melakukan pengayoman kepada warga negara Indonesia. Bagi kami, warga Indonesia itu seperti warga negara kami sendiri."

Hak atas foto AFP / Getty Images
Image caption Keluarga Siti Zainab saat ditemui Bangkalan, Jawa Timur, pada 2015 lalu. Siti Zainab adalah salah seorang dari empat warga Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi dalam satu dekade terakhir.

Uang darah

Meski Raja Salman berkomitmen untuk mengayomi warga Indonesia di Arab Saudi, dalam satu dekade terakhir setidaknya ada empat pembantu rumah tanggal asal Indonesia yang sudah dieksekusi mati, yaitu Yanti Iriyanti (2008), Ruyati (2011), serta Siti Zainab dan Karni (2015).

Seperti dijelaskan Ali Munhanif, dosen politik Timur Tengah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal ini terjadi karena di Arab Saudi hukuman bagi kejahatan tertentu, misalnya membunuh, adalah eksekusi mati atau dikenal dengan hukum qisas.

Seorang pelaku kejahatan bisa saja diampuni asalkan dia membayar uang darah atau diyat kepada keluarga korban.

Dalam hal inilah, kata Ali, pemerintah Indonesia diharapkan bisa melobi Raja Salman untuk memuluskan negosiasi dengan para keluarga korban agar hukuman mati bagi para WNI dibatalkan.

"Melalui raja, keluarga korban yang bersangkutan didorong memberi pengampunan dengan ganti rugi. Melalui ulama, melalui diplomasi yang pas, inilah sekarang saatnya Jokowi menunjukkan keseriusannya dalam hal mengatasi masalah TKI yang menjadi korban kemanusiaan di Arab Saudi," kata Ali.

Berita terkait