Warga Amungme dan Kamoro minta dilibatkan dalam perundingan Freeport

Freeport Hak atas foto Reuters
Image caption Operasi pertambangan di PT Freeport McMoran menyebabkan dampak lingkungan.

Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Timika meminta agar dilibatkan dalam proses negosiasi dengan PT. Freeport McMoran Cooper & Gold Inc, dengan pemerintah Indonesia terkait Kontrak Karya.

LEMASA Timika bersama dengan Dewan Adat Papua Wilayah Mepago, mendatangi Komnas HAM untuk menyampaikan pengaduan dan meminta dukungan agar, dilibatkan dalam proses perundingan pada Selasa (03/03) di Jakarta.

Ketua LEMASA Timika Odizeus Beanal mengatakan selama ini suku Amungke dan Kamoro yang merupakan pemilik tanah ulayat yang digunakan di lokasi pertambangan Freeport tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam perundingan.

"Kami pikir bicara soal keterlibatan duduk sama-sama merupakan satu keinginan yang terpendam selama hampir 50 tahun, kami masyarakat selalu dipandang sebelah mata, sehingga kami pikir ini momen yang tepat, jika kami sudah bisa didudukan bersama-sama dengan pemerintah dan perusahaan, sehingga kami bisa didudukan itu kepuasan sendiri merasa keadilan merasa equality, ini akan terbangun dan masyarakat akan puas, " jelas Odizeus.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mepago, John Gobai mengatakan dana CSR sebesar 1% itu baru diberikan pada masyarakat Papua sejak 1996 lalu, sementara Kontrak Karya pemerintah dengan Freeport dilakukan pada masa Orde Baru pada 1967, sebelum Papua masuk ke wilayah wilayah Indonesia ( melalui Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969).

"Sebelum ada negara, masyarakat adat dan tanah adat sudah ada, bisa dibayangkan dari tahun 1967 itum mereka hidup seperti budak di tanah sendiri, kami datang ke sini (Komnas HAM) bukan untuk mengemis, tetapi aturan yang ada memberikan kekuatan pada pemilik tanah, bahwa mereka punya kekuatan atas pemilik tanah dan harus diajak bicara dalam rencana investasi dan pembangunan," kata dia

Odizeus mengaku selama Freeport beroperasi tidak pernah ada kompensasi yang diberikan terhadap masyarakat Adat Amungme dan Kamoro oleh pemerintah dan perusahaan itu.

"Ada juga dana Coorporate Social Responsibilty CSR, tetapi tidak diberikan khusus kepada suku pemilik tanah ulayat, yaitu Amungme dan Kamoro," jelas Odizues.

Belum lagi, dampak operasi pertambangan yang menyebabkan dampak lingkungan yang besar.

Hak atas foto ANTARA FOTO/VEMBRI WALUYAS/ VIA REUTERS
Image caption Buruh PT Freeport McMoran saat melakukan mogok kerja di Mimika, Papua, 17 Februari 2017.

Komnas Ham bersedia jadi penengah

Bulan lalu Freeport menyatakan mempersiapkan langkah untuk membawa penyelesaian perselisihan dengan pemerintah ke pengadilan Arbitrase, dalam waktu 120 hari terhitung 17 Februari 2017.

Perbedaan itu berawal dari Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017, di mana pemerintah menwajibkan setiap perusahaan tambang mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK jika masih ingin mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat. Jika tidak ingin mengubah menjadi IUPK, maka Freeport harus menyelesaikan pembangunan smelter.

Sementara Freeport bersikukuh, pemerintah harus konsisten dengan Kontrak Karya yang telah disepakati sampai 2021, seperti diatur dalam UU tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Timika dan Masyarakat Adat Papua ketika mengadu ke Komnas HAM, jumat (03/03).

Ketika menerima pengaduan LEMASA Timika dan Dewan Adat Papua Wilayah Mepago, komisioner Komnas HAM Nurcholis menyarankan agar pemerintah dan Freeport tidak memilih langkah arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan, dan menawarkan agar Komnas HAM dilibatkan dalam proses perundingan.

"Jika proses arbitrase dillakukan, saya tidak terlalu yakin elemen yang terkait dengan kepentingan masyarakat akan menjadi pertimbangan para arbiter," jelas Nurcholis.

Menurut dia, dalam kasus Freeport dan pemerintah layak untuk dilakukan mediasi, dan Komnas HAM bersedia untuk menjembatani perselisihan ini.

Selain kepentingan masyarakat adat, Komnas HAM menyebutkan dalam kasus Freeport dan pemerintah ini terhadap persoalan HAM yang terjadi dari dampak lingkungan, dan karyawan perusahaan yang sudah mulai di PHK.

Sebelumnya, Pimpinan Aksekutif PT. Freeport McMoran, Richard Adkerson, mengungkapkan mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan terhadap 10% dari 32.000 tenaga kerja mereka, atau sekitar 3.000 pekerja.

Topik terkait

Berita terkait