Mengapa 400 eks napi terorisme tidak ikut program deradikalisasi?

ali imron Hak atas foto AFP
Image caption Ali Imron, terpidana serangan bom Bali 2002, yang dilibatkan pemerintah dalam program deradikalisasi

Perundang-undangan yang lebih tegas diperlukan agar pemerintah Indonesia dapat memaksa eks narapidana terorisme wajib mengikuti program deradikalisasi.

Selama aturan itu tidak ada sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak dapat memaksa eks napi terorisme untuk mengikuti program tersebut.

"Di dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), tidak ada yang mengatur tentang keharusan mereka ikut program (deradikalisasi)," kata Direktur bidang Pencegahan BNPT, Brigjen polisi Hamidin, kepada BBC Indonesia, Senin (06/03).

"Jadi," lanjut Hamidin, "manakala mereka menolak maka negara tidak bisa berbuat."

Hal tersebut ditegaskan Hamidin setelah BNPT sebelumnya mengungkapkan masih ada lebih dari 400 eks anggota kelompok teroris di Indonesia yang belum tersentuh program deradikalisasi.

Hak atas foto Polda Jabar
Image caption Sorotan terhadap program deradikalisasi ini juga dilatari terungkapnya jati diri pelaku peledakan bom di kota Bandung, Jawa Barat, 27 Februari lalu, yang melibatkan mantan napi teroris, Yayat Chadiyat.

Saat ini, baru sekitar 184 orang mantan teroris di 17 provinsi yang telah mengikuti program deradikalisasi, sementara 400 eks napi terorisme lainnya 'belum tersentuh' program tersebut.

Seperti dikutip Kantor berita Antara, Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan, Deradikalikasi BNPT, Abdul Rahman Kadir, pekan lalu menjelaskan lebih dari 400 orang mantan teroris belum tersentuh program deradikalisasi.

Sorotan terhadap program deradikalisasi juga dilatari terungkapnya jati diri pelaku peledakan bom di kota Bandung, Jawa Barat, 27 Februari lalu, yang melibatkan mantan napi teroris, Yayat Chadiyat.

Lebih lanjut Hamidin mengatakan rancangan revisi UU anti terorisme -yang sedang dibahas di DPR- kemungkinan besar akan memberikan hak kepada pemerintah untuk mewajibkan eks napi terorisme mengikuti program deradikalisasi.

"Saya sudah melihat drafnya, jadi ke depan hal-hal seperti itu (mewajibkan eks napi terorisme) bisa dilakukan," kata Hamidin.

Libatkan ulama

Secara terpisah, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengatakan, program deradikalisas terhadap eks napi terorisme tidak dapat diserahkan semuanya kepada BNPT atau pasukan antiteror Mabes Polri Densus 88.

Hak atas foto Tribunnews
Image caption Mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali mengatakan program deradikalisasi itu seharusnya melibatkan pula ulama yang dapat meyakinkan eks napi terorisme bahwa "pemahaman keagamaannya" keliru.

Menurutnya, program deradikalisasi seharusnya melibatkan pula ulama yang dapat meyakinkan eks napi terorisme bahwa 'pemahaman keagamaannya' keliru.

As'ad mencontohkan, praktik penyadaran eks napi teroris di Mesir yang melibatkan ulama kharismatis dari Universitas Al-Azhar yang disebutnya melakukan pendekatan orang per orang.

"Jadi, ini memang pekerjaan yang memerlukan kesabaran, bertahun-tahun, dan memang harus menyeluruh dan melibatkan ahli agama," ungkapnya.

Dia menekankan bahwa ulama yang dilibatkan harus mengerti dalil-dalil agama yang dipakai oleh kelompok radikal tersebut.

"Jadi bukan ulama yang tidak tahu ideologi lawan. Tapi Indonesia belum terlambat, karena sudah ada kesadaran dari BNPT untuk melibatkan ulama dalam program deradikaliasi," tambahnya.

Komentar eks napi 'kerusuhan Ambon'

Seorang mantan napi kerusuhan berlatar agama di Ambon dan Poso, Farihin, yang dihubungi BBC Indonesia mengaku dirinya sekarang tetap menjalankan tugas dakwah tetapi tidak dengan cara-cara 'lama' lagi.

Usai menjalani proses hukuman pidana penjara selama satu tahun dan dua tahun enam bulan, Farihin terlibat dalam program pendampingan ekonomi yang digagas Noor Huda Ismail, melalui Yayasan Prasasti Perdamaian.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Terpidana teroris bom Bali 2002, Umar Patek, diklaim berhasil mengikuti program deradikalisasi.

"Sama-sama dakwah yang harus kita jalankan, cuma masalahnya situasinya yang berbeda. Kalau dulu letterlijk (tekstual), dan ternyata setelah mengkaji kajian fiqh-nya, harus lihat situasinya," kata Farihin.

Farihin juga menekankan segala tindakannya selalu merujuk para ulama yang dihormatinya. "Ulama yang harus menentukan arah dakwa," tegasnya.

Walaupun sekarang mengaku 'berpolitik' mendukung sikap GNPF-MUI terkait kasus dugaan penistaan agama, Farihin juga tetap menjalankan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

"Supaya dakwah lancar, 'kan harus ada pegangan (ekonomi)," kata Farihin.

'Anak-anak terpidana teroris'

Lebih lanjut Direktur bidang Pencegahan BNPT, Brigjen Polisi Hamidin, mengatakan, salah-satu hal penting yang kini menjadi prioritas BNPT untuk ditindaklanjuti adalah memasukkan keluarga terpidana teroris sebagai korban.

Hamidin menekankan hal ini karena sebagian tersangka tindak terorisme melakukan aksinya karena dilatari motif balas dendam.

"Banyak fakta menunjukkan pada saat seseorang terlibat kegiatan terorisme, maka bisa jadi nanti anak-anaknya dalam 18 tahun ke depan bisa menjadi terorisme juga," kata Hamidin.

Hak atas foto Kemenag RI
Image caption Direktur bidang Pencegahan BNPT Hamidin mengatakan sebagian tersangka tindak terorisme melakukan aksinya karena dilatari motif balas dendam.

Dia kemudian mencontohkan kasus terorisme yang dilatari motif balas dendam, yang diawali upaya pembunuhan Presiden Soekarno pada 30 November 1957, yang dilakukan oleh Ahmad Kandai, salah-seorang tokoh Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan SM Kartosuwiryo.

"Ahmad Kandai menyerang Sukarno tahun 1957, anaknya yaitu Abdul Jabar menyerang Dubes Filipina (Agustus 2000), sementara anaknya lagi Parihin terlibat kegiatan Poso, kemudian adiknya, Solehudin dan Muhammad Islam, juga sama," ungkapnya.

Karena itulah, Hamidin mengusulkan agar yang dimaksud sebagai korban terorisme diperluas, termasuk keluarga teroris yang menjadi ekses dari penegakan hukum.

"Contohnya, katakanlah saya, dalam sebuah operasi, saya menembak teroris kemudia dia meninggal. Setelah teroris itu meninggal, ada anaknya masih kecil, bayi. Ekonominya sulit. Sekarang tanggungjawab siapa?"

Dia mengkhawatirkan, apabila keluarga teroris tidak diperhatikan negara, maka praktik terorisme akan terus berlanjut. "Karena faktor atau motif balas dendam, itu cukup dominan," tandasnya.

Berita terkait