Tren perdagangan satwa liar yang dilindungi 'meningkat'

Kakatua jambul kuning Hak atas foto AFP
Image caption Polisi dan aparat bea cukai menunjukkan burung langka Kakatua Jambul Kuning yang disimpan dalam botol air mineral yang dirampas dari penyelundup satwa liar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Mei 2015.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia meningkat dalam tiga tahun terakhir, menurut Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmad mengatakan, jumlah perkara perdagangan satwa liar yang ditangani Kejagung bertambah dua kali lipat dari 12 kasus pada 2014 menjadi 25 pada 2016.

Namun ia tidak merinci berapa banyak kasus tersebut yang telah berujung pada putusan. "Yang jelas, trennya meningkat," kata Noor.

Peningkatan ini ditengarai karena kurangnya efek jera. Kendati aparat penegak hukum gencar menindak perdagangan satwa, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku di pengadilan dianggap relatif ringan.

Butuh peningkatan kapasitas

Jampidum Noor Rochmad mengakui bahwa jaksa membutuhkan peningkatan kapasitas agar lebih proporsional dalam menangani perkara perdagangan satwa. Ia mengatakan, saat ini tindak pidana di sektor satwa yang dilindungi tidak melulu pelanggaran undang-undang tentang konservasi sumber daya alam.

"Tapi berkembang kepada tindak pidana yang lainnya. Misalnya, di bidang perekonomian melalui tindak pidana pencucian uang bahkan mungkin juga menjadi kejahatan lainnya selain itu," kata Noor.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa undang-undang tentang Pencucian Uang dapat diterapkan apabila hasil kejahatan tersebut ditempatkan melalui rekening atau disamarkan untuk pembelian aset lainnya.

Sedangkan UU tentang Kepabeanan dan Pemalsuan Dokumen dapat digunakan apabila terdapat pelanggaran dalam ketidaksesuaian dokumen yang menyertai pengiriman satwa ilegal antardaerah atau antarnegara.

Image caption Kejaksaan Agung, diwakili Jampidum Noor Rachmad (kiri), menjalin kesepakatan kerja sama dengan Wildlife Conservation Society, diwakili Noviar Andayani (tengah), untuk meningkatkan kapasitas jaksa dalam menangani pidana perdagangan satwa liar.

"Sehingga tentu kalau penerapannya bisa ke sana, maka akan ada daya tangkal yang baik untuk pelaku yang lainnya. Bahkan pelakunya pun tidak terbatas pada subjek manusia, tapi juga bisa korporasi."

Dalam upaya peningkatan kapasitas jaksa, Kejaksaan Agung membuat kesepakatan kerja sama dengan LSM perlindungan satwa, Wildlife Conservation Society. Inti kesepakatan ini ialah menyatukan visi dan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana terkait satwa dilindungi, kata Noor.

Bentuk kerja sama tersebut berupa pelatihan bagi jaksa, dukungan informasi, dan bantuan saksi ahli untuk mendukung pembuktian di pengadilan. Program ini didanai oleh Bureau International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) dari pemerintah Amerika Serikat.

Country director Noviar Andayani dari Wildlife Conservation Society (WCS) cabang Indonesia mengatakan kesepakatan ini memberikan kerangka kerja sama formal antara WCS dengan Kejaksaan Agung.

Hukuman maksimum

Noviar mengatakan, selama ini memang jarang sekali pelaku perdagangan satwa liar diberikan hukuman maksimum seperti yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang-undang tersebut mengamanatkan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

"Semua (hukuman bagi pelaku) rata-rata di bawah dua tahun ... sepanjang sejarah WCS mendukung proses penegakan hukum ini kami baru mencatat satu kasus yang hakimnya menjatuhkan sanksi empat tahun untuk perdagangan harimau.

"Ketika keluar (penjara), mereka akan kembali lagi karena nilai ekonomi yang terlibat dalam bisnis ini cukup besar dan risiko tertangkapnya kecil," tutur Noviar.

Hak atas foto AFP/Getty/Juni Kriswanto
Image caption Trenggiling ialah satwa liar yang paling banyak diperdagangkan dari segi volume, menurut catatan Wildlife Conservation Society.

Maka dari itu, dengan program peningkatan kapasitas ini, para jaksa diharapkan dapat memberikan tuntutan yang lebih berat bagi pelaku.

"Jaksa-jaksa diharapkan mempunyai pandangan, pengetahuan ... kenapa harus dituntut lebih berat. Jadi bukan sekadar satu orang utan yang dijual yang dijual dengan harga tiga ratus ribu atau tiga juta, tapi ia mempertimbangkan nilai ekologinya, nilai sosialnya, dan sebagainya," kata Noviar.

Laporan WCS pada 2015 menyebutkan nilai dari perdagangan ilegal satwa di Indonesia diperkirakan mencapai US$1 miliar per tahun. WCS mencatat, trenggiling merupakan satwa yang paling banyak diperdagangkan dari segi volume. Jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu ton, kata Noviar.

Menurut WCS, perdagangan trenggiling terkonsentrasi di Sumatera. Satwa dilindungi ini dikirim ke Cina melalui Malaysia dan Vietnam.

Dari segi jenis, berdasarkan kasus yang WCS selidiki, Noviar menyebut harimau, gading gajah, primata, dan burung-burungan sebagai jenis satwa yang paling banyak diperdagangkan.

Ia menambahkan, saat ini permintaan pasar sedang naik terhadap cula burung Rangkong Gading.

Cula burung yang hidup di Kalimantan dan Sumatera ini dikirim ke Cina untuk dijadikan bahan obat tradisional, dan diperdagangkan di dalam negeri untuk dijadikan perhiasan.

Topik terkait

Berita terkait