DPR 'paling korup' menurut persepsi masyarakat Indonesia

DPR
Image caption Sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah dan DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

GCB mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Asia Pasifik.

Survei GCB di Indonesia meliputi 1.000 responden berusia 18 hingga 55 tahun, yang tersebar di 31 provinsi dengan metode wawancara langsung maupun melalui telepon mulai 26 April sampai 27 Juni 2016.

Hasilnya menunjukkan, sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD.

Dalam survei GCB yang dilakukan sebelumnya 2013, kepolisian dianggap sebagai pihak paling korup oleh para responden sedang DPR berada di peringkat dua.

Image caption Kepala departemen riset Transparency International, Wawan Suyatmiko, mengatakan persepsi masyarakat terhadap DPR dipengaruhi pemberitaan di media.

Menurut kepala departemen riset Transparency International, Wawan Suyatmiko, penilaian badan legislatif sebagai lembaga paling korup bisa disebabkan dua hal.

Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, di daerah maupun pusat dan yang kedua karena kinerja mereka dalam menjalankan fungsi utamanya maupun dalam memberantas korupsi internal yang tidak maksimal.

Persepsi masyarakat terhadap DPR juga dipengaruhi oleh pemberitaan di media.

"Ketika banyak anggota DPR yang tertangkap, walaupun mereka tidak berinteraksi langsung dengan anggota DPR tersebut, mereka bisa menjawab bahwa lembaga paling korup itu DPR. Tandanya apa? Ditangkap oleh KPK," jelas Wawan.

Di luar dugaan, temuan ini ditanggapi positif oleh anggota DPR, Syarief Hasan. "Kalau itu hasil survei yang valid, bisa jadi bahan introspeksi bagi DPR untuk lebih berbenah diri," katanya.

Betapapun politikus partai Demokrat ini tetap saja meminta agar DPR 'tidak digeneralisir' karena sebagai badan legislasi, mereka sebetulnya tidak bersentuhan langsung dengan anggaran.

Ia menyatakan persentase anggota DPR yang korupsi mungkin tidak sebesar yang dibayangkan akan tetapi anggota DPR memang mendapatkan sorotan tajam dari pers dan masyarakat.

"Tetapi itu wajar, karena DPR memang harus betul-betul steril."

Persepsi terhadap polisi membaik

Sedikit kabar baik bagi korps kepolisian, yang pada 2013 menempati peringkat satu dalam daftar lembaga negara yang dianggap paling korup namun kini turun ke peringkat lima.

Wawan Suyatmiko dari Transparency International mengatakan persepsi masyarakat terhadap polisi membaik karena reformasi di tubuh kepolisian dapat dirasakan masyarakat.

"Medio April sampai Juni tahun lalu ketika survei dilaksanakan, memang waktu itu belum ada Saber Pungli, belum ada Kapolri baru, tapi berbagai upaya melakukan pencegahan sudah dirasakan oleh kepolisian dan itu dirasakan oleh masyarakat sipil. Misalnya registrasi SIM online, e-SAMSAT, dan sebagainya."

Akan tetapi meskipun tidak lagi dianggap sebagai lembaga negara paling korup, kepolisian tetap saja dianggap sebagai tempat paling sering terjadi praktik suap.

Hak atas foto AFP
Image caption Survei Global Corruption Barometer (GCB) di Indonesia menunjukkan sebagian masyarakat merasa berdaya dalam melawan korupsi.

"Ini memang masih ada gap yang sangat lebar antara idealita dan realita," kata Wawan.

"Kita temukan itu mulai dari 2013 (studi GCB sebelumnya), bahwa masyarakat Indonesia secara idealisme menolak korupsi tetapi ketika menemukan masalah yang dihadapi sehari-hari, misalnya terkena operasi polisi saat sedang terburu-buru, kebanyakan mereka masih bayar 'uang damai."

Kendati sebagian besar masyarakat menilai tingkat korupsi bertambah, survei GCB secara umum menunjukkan hasil yang optimis, kata Wawan.

"Sebanyak 78% dari 1.000 responden mengatakan mereka setuju kalau masyarakat biasa bisa melawan korupsi, dan 64% percaya bahwa pemerintah sekarang bekerja lebih baik dalam memberantas korupsi.

"Lalu ketika ditanya apa yang dilakukan untuk melawan korupsi, paling banyak menjawab menolak suap. Temuan-temuan inilah yang jadi afirmasi terhadap bagaimana optimisme itu terbangun," tandasnya.

Topik terkait

Berita terkait