Unjuk rasa Freeport: Sengketa 'dapat picu tuntutan referendum Papua'

Freeport Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Seratusan pekerja PT. Freeport Indonesia berunjuk rasa menyuarakan kekuatiran mereka akan kelangsungan pekerjaan 30 ribu pekerja perusahaan tambang tersebut.

Juru bicara serikat pekerja Freeport, Virgo Solossa berkata sengketa berlarut-larut antara pemerintah dengan Freeport bisa memicu tuntutan referendum di Papua karena roda ekonomi di Papua sangat bergantung ke perusahaan tambang tersebut

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Indonesia memperingatkan agar Freeport tidak menggunakan para pekerja dan isu pemecatan sebagai cara untuk menekan pemerintah dalam perundingan yang sedang berlangsung.

Cari solusi terbaik, pemerintah masih berunding dengan Freeport

Virgo dan sekitar 160 pekerja Freeport lainnya berkumpul di depan Kementerian ESDM pada Selasa (7/3) untuk berunjuk rasa menyuarakan kekuatiran mereka akan kelangsungan nasib mereka di Freeport.

Sekitar 1500 pekerja sudah dirumahkan sebagai langkah efisiensi yang dilakukan Freeport semenjak tidak bisa mengekspor mineral mentah sesuai dengan PP No. 1/ 2017 yang dikeluarkan pemerintah Januari lalu.

Virgo memperingatkan, yang paling terancam adalah orang-orang Indonesia sendiri, khususnya warga Papua. "Dari 33 ribu pekerja PT. Freeport Indonesia, pekerja ekspatnya hanya sekitar 700. Secara keseluruhan Freeport itu dikelola anak bangsa."

"33 ribu pekerja dengan tanggungan empat orang, itu adalah sekitar 160 ribu yang akan terkenal dampak. Terutama anak-anak yang mendapat beasiswa, terutama anak-anak dari tujuh wilayah adat di wilayah sekitar tambang."

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption "Kalau pemerintah mengatakan kebijakan untuk kepentingan rakyat, yang kalian bilang rakyat itu siapa? Kami yang karyawan ini bukannya rakyat?" kerap disuarakan dalam unjuk rasa.

Virgo setengah mengancam sengketa yang berlarut-larut bisa beujung pada tuntutan referendum di tanah Papua.

"Konflik bisnis ini dapat turun ke dampak sosial. Kalau Freeport ini di Kalimantan mungkin tidak ada masalah, tapi Freeport ini ada di tanah Papua, yang kita sama-sama tahu bagiamana eskalasi politik di tanah Papua", kata Virgo.

Itu karena roda perekonomian di Papua sangat bergantung pada Freeport, katanya.

"Per hari ini semua sektor ekonomi lumpuh karena 91% pendapatan domestik bruto kabupaten Mimika diakibatkan oleh keberadaan PT Freeport", kata Virgo.

Sebelumnya, pemerintah memperingatkan, agar Freeport tidak menggunakan isu karyawan sebagai cara untuk menekan pemerintah.

"Jangan sampai menggunakan tenaga kerja atau PHK sebagai alat untuk menekan pemerintah. Lebih baik dibicarakan secara baik-baik," tegas Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Hak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Unjuk rasa diisi dengan tari-tarian dan lagu-lagu Papua dan merupakan aksi solidaritas para pekerja Freeport

Unjuk rasa dimeriahkan juga dengan tari-tarian dan lagu-lagu Papua, selain orasi dari perwakilan karyawan.

Ditanyakan oleh wartawan BBC Indonesia Mehulika Sitepu, apakah unjuk rasa para pekerja ini didukung oleh Freeport, Virgo menjawab bahwa aksi ini murni inisiatif solidaritas para pekerja.

"Kami murni datang dengan menggunakan hak cuti kami, hak tiket kami. Dan penginapan kami semua dari sumbangsih semua orang menaruh harapan mengumpulkan uangnya untuk kami ke sini", jelas Virgo

Sembilan orang perwakilan serikat pekerja ini ditemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Virgo menuturkan mereka akan menunggu 120 hari untuk presiden mengambil sikap sebelum mereka melakukan langkah selanjutnya.

Berita terkait