Problematika anak 'oleh-oleh' TKI

Suniah Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Atin menyimpan sepatu anak-anaknya di dalam almari di ruang tamunya.

Dua kakak beradik duduk bersandingan di lantai bersama ibu mereka. Sang kakak berhidung mancung, berambut ikal, bermata gelap dan tajam. Fitur wajah adiknya berbeda, tak punya hidung mancung dan bermata cokelat serta berambut lurus. Kulit mereka juga tampak berbeda.

Mereka adalah Sofyan (16 tahun) berayah orang Pakistan dan Fai (5 tahun) berayah orang Lombok. Ibu mereka Atin, warga Desa Lenek Lauk, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Di samping dua putra itu, perempuan berusia 37 tahun itu mempunyai lima anak lainnya. Ketujuh anak tersebut dilahirkan oleh Atin dari hasil 'perkawinan' dengan empat laki-laki. Keempatnya menjadikan Atin sebagai istri kedua.

"Saya menikah, semua dimadu. Setelah hamil, saya diceraikan. Begitu saja nasib saya," aku Atin.

Sofyan (nama disamarkan) dan dua saudaranya berayah orang Pakistan ketika Atin berada di Arab Saudi sebagai TKI. Menurutnya, mereka menikah secara Islam di Kerajaan Arab Saudi walaupun tidak memiliki surat pernikahan resmi.

"Bapaknya (suami) orang Pakistan. Istrinya ada di Pakistan dan saya dimadu. Delapan tahun saya bersama bapaknya, bapaknya tidak pernah pulang ke Pakistan, hanya mengirim uang ke Pakistan," tutur Atin.

Saudara tertua Sofyan dari ayah orang Pakistan itu baru saja dilarikan oleh seorang laki-laki di Lombok Timur dalam praktik setempat yang disebut sebagai kawin lari.

Sofyan sendiri baru pulang dari Bali. Di pulau tujuan pariwisata itu, ia bekerja sebagai buruh bangunan dan hasilnya untuk ibu serta adik-adik dari ayah berbeda-beda. Ia tampak malu berbicara.

"Saya kerja sebagai buruh bangunan, mengangkat batu bata, semen."

Rentan dirisak

Sofyan dan saudara-saudaranya dibawa pulang dari Arab Saudi ketika masih balita, lantas diasuh oleh kerabat di Lombok Timur, sementara Atin kembali menjadi TKI di negara itu. Jika pulang ia menghabiskan waktu selama satu atau dua bulan sekali waktu.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sofyan melarang ibunya pergi ke luar negeri agar adik-adiknya ada yang menjaga.

Kondisi tersebut, ditambah dengan penampilan fisik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya di desa, membuat anak-anak Atin rentan terhadap sejumlah persoalan.

Penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) tahun 2015 di lima desa Kecamatan Aikmel dan Wanasaba menunjukkan terdapat 43 anak buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami stigmasisasi dalam masyarakat.

"Yang kami temukan itu ada salah satu anak yang terpaksa harus putus sekolah karena dia tidak tahan di-bully oleh temannya," kata Suharti, direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai), yang melakukan pendampingan anak-anak buruh migran di Kabupaten Lombok Timur.

Anak yang dirisak itu dan juga anak-anak lain yang dibawa oleh ibu mereka dari luar negeri diberi label-label tertentu.

"Istilah itu, masyarakat memanggil mereka sebagai 'anak oleh-oleh'. Kalau ibunya mengatakan dia kawin dengan orang Pakistan, anak itu dipanggil anak Pakistan. Anak Arab, anak unta. Dan stigma ini yang kita mulai coba hilangkan," tambah Suharti.

Disebutkan pada umumnya anak-anak itu lahir di luar pernikahan resmi atau ibunya mengalami pemerkosaan.

Ibu Sofyan, Atin, mengaku tidak mendengar langsung olok-olokan yang diarahkan kepada anak-anaknya tetapi ia jarang keluar dari rumah dan berkumpul dengan warga sekitarnya.

"Yang saya dengar 'kasihan bapaknya Sofyan tidak pernah kirim uang lagi'. Cuma itu yang saya dengar. Terus dia pergi ke Bali mencari uang," jelasnya.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Bupati Lombok Timur Mochamad Ali bin Dachlan menegaskan anak TKI hasil hubungan di luar negeri diberi pengakuan yang sama.

Kini ia dilarang pergi ke luar negeri oleh Sofyan dengan alasan tak ada orang yang melindunginya serta adik-adiknya, selain tak ada satu kerabat pun yang bersedia mengasuh mereka jika Atin menjadi TKI lagi.

Menurut Atin, ayah Sofyan sudah meninggal dunia di Pakistan dan tak ada lagi kiriman hampir rutin Rp2 hingga Rp3 juta setiap bulan untuk anak-anak.

Dalam percakapan dengan sejumlah kader desa, para ibu yang membawa anak dari luar negeri atau pulang dalam kondisi hamil kerap mengaku bapak dari anak tersebut meninggal dunia.

Dibela

Lain lagi kisah cucu Latif (69). Warga Lombok Timur itu menuturkan beberapa tahun lalu, putrinya pulang dari Malaysia mengenakan jubah sambil menentang tas berwarna merah. Kemudian diketahui putrinya itu hamil tua dan lahirlah Wawan, yang disebutkan berayah orang Jawa, sesama TKI di Malaysia.

"Ada kabar ayahnya meninggal dunia dan keluarga ayahnya meminta saya mengantarkan cucu saya ke Jawa. Saya bilang kalau mau, datanglah ke Lombok," tegas Latif.

"Kalau sampai ada orang yang mengolok-olok cucu saya, saya datangi dia dan saya bela cucu saya. Saya gendong cucu saya."

Dalam kasus Sofyan atau Wawan, status mereka dari segi hukum seharusnya tidak menjadi masalah. Berdasarkan UU No 12 tahun 2016 tentang kewargangeraan, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada anak.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Konjen Haris Nugroho memaparkan peraturan yang dijadikan patokan hukum pemberian status kewarganegaraan dari anak-anak TKI yang lahir di luar ikatan resmi.

Jika anak lahir di luar negeri dari hasil pernikahan resmi atau bukan, maka ibu mereka yang berkewarganegaraan Indonesia harus segera menyerahkan dokumen-dokumen ke perwakilan Indonesia di negara setempat.

"Ibunya harus mencatatkan kelahiran anak. Tentu saja dengan membawa dokumen, misalnya surat kelahiran dari rumah sakit. Kalau tidak lahir di rumah sakit tapi misalnya di kampung, harus ada surat dari kepala kampung. Harus ada dokumen untuk memperkuat jati diri anak dan orang tua. Yang jelas jangan sampai anak itu tidak terlindungi dari sisi status hukumnya," kata Konjen di KJRI Johor, Malaysia, Haris Nugroho.

Ditambahkannya perwakilan pemerintah Indonesia di negara bagian Malaysia itu sudah sering mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor untuk anak-anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau bahkan tak diinginkan dari ibu WNI. Dengan surat itu pula, maka status anak itu sah sebagai warga negara Indonesia.

Sesampainya di Indonesia, anak-anak tersebut semestinya dibuatkan Akta Kelahiran, walaupun banyak dari keluarga mereka yang tidak mengurusnya, atau baru mengurusnya beberapa tahun kemudian ketika para kader desa melakukan pendataan.

Bupati Lombok Timur mengakui persoalan anak-anak yang kelahirannya tidak direncanakan di kalangan TKI memang ada. Namun dia menegaskan status anak-anak tersebut tidak menjadi masalah di tataran praktis.

"Saya mengedepankan segi kemanusiaan. Dia sudah datang dan dia manusia maka ia harus diberi penghargaan sebagai manusia dan dihargai," tegasnya.

Direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) Suharti berpendapat jaminan bupati Lombok Timur itu dapat membantu mengatasi stigmatisasi terhadap anak-anak TKI yang lahir dari ayah orang asing atau mereka kelahirannya tidak direncanakan.

Yang jelas, lanjutnya, mereka butuh perlindungan dan perlakuan setara dengan anak-anak yang lain.

Tulisan ini adalah bagian dari seri 'Generasi tanpa asuhan ibu' di BBCIndonesia.com dan juga di Radio BBC Indonesia.

Topik terkait

Berita terkait