Keluarga Cendana dianggap tak lagi punya pengaruh politik

Tommy Soeharto Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Siti Hediati atau Titiek Soeharto bersama dengan adiknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Pengamat menilai upaya keluarga Soeharto kembali ke panggung politik melalui Peringatan Surat Perintah Sebelas Maret -atau Supersemar- akhir pekan lalu, tidak akan membuahkan hasil.

Ahli sosiologi politik UGM, Arie Sujito menilai pemanfaatan momentum peringatan Supersemar tidak memiliki daya tarik yang besar bagi masyarakat, karena persoalan yang dihadapi oleh negara ini tidak mungkin dijawab oleh romantisme Orde Baru.

"Rasa-rasanya tidak akan mungkin menjadi daya tarik. Kalau kita buat neraca ya sekarang kan pendidikan gratis, kesehatan gratis, terus pelayanan publik lebih transparan dibandingkan dulu, terus upaya untuk mendorong desentralisasi dengan upaya pemerataan pembangunan itu kan terus ditempuh. Kalau ini dikontraskan dengan jaman Orde Baru, ga ada pendidikan gratis, ga ada desentralisasi, kekuasaan juga tersentralisasi," jelas Arie.

Dalam peringatan ke-51 Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar di Masjid At-Tin Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta Timur pada Sabtu (11/03), hadir sejumlah politisi seperti Prabowo Subianto dan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta mengundang juga Djarot Syaiful Hidayat - yang sempat dihalangi masuk oleh massa yang hadir.

Supersemar dianggap sebagai 'jalan' bagi Soeharto untuk memegang jabatan presiden menggantikan Soekarno.

Presiden pertama RI menandatangani Supersemar pada tahun 1966, untuk memerintahkan Jenderal Soeharto mengendalikan situasi keamanan pasca pembunuhan enam jenderal TNI.

Jenderal Soeharto kemudian ditetapkan sebagai pejabat Presiden pada 12 Maret 1967, setelah pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS.

Sidang umum MPRS 27 Maret 1968 mengukuhkan posisi Soeharto sebagai presiden kedua RI.

Mencalonkan Tommy Soeharto

Meski begitu upaya pendukung keluarga Cendana untuk mengusung anak-anak Soeharto ke politik masih terus dilakukan. Partai Swara Rakyat Indonesia atau Parsindo mengklaim telah mendapatkan persetujuan Tommy Soeharto untuk dicalonkan sebagai kandidat presiden pada 2019 mendatang.

Presiden Parsindo HM Jusuf Rizal mengatakan Tommy menyampaikan persetujuan dalam pertemuan yang juga dihadiri Partai Berkarya beberapa bulan lalu, meski rencana itu sudah mulai digagas sejak 2007 lalu.

Partai Berkarya adalah partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto dan menjadikan putra bungsu presiden kedua RI ini sebagai ketua majelis tinggi partai.

"Sebenarnya gagasan Parsindo mengusung saudara Tommy Soeharto ini dimulai dari lahirnya LSM Lumbung Informasi Rakyat. Kami 2007 bertemu dengan Tommy Soeharto berbincang mengenai masa depan Indonesia, setelah beliau keluar dari Nusa Kambangan. Kemudian kita berbicara lagi tentang mimpi kita bagaimana menjadikan Indonesia melanjutkan cita-cita besar Soekarno dan keberhasilan pembangunan seperti era Soeharto," kata Jusuf.

Hak atas foto AFP
Image caption Tommy Soeharto ketika sidang kasus pembunuhan hakim Syafiudin Kartasasmita.

Dukungan

Tommy sempat dipenjara di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, setelah terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita pada Juli 2002 lalu dan bebas bersyarat pada September 2006.

Jusuf menyebutkan dukungan terhadap Tommy berasal dari jaringan LIRA yang tersebar di 34 provinsi. Sejauh ini, Parsindo dan Partai Berkarya masih menjalani proses verifikasi faktual di KPU.

Tommy beberapa kali sempat disebut-sebut akan dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2014 lalu, tetapi tidak ada parpol yang mengusungnya.

Di dalam partai Golkar pun, Tommy pernah mencalonkan diri sebagai ketua pada kongres 2009 lalu, tetapi tak mampu meraih suara dukungan.

Di masa pemerintahan Soeharto, Partai Golkar merupakan pendukung utamanya, tetapi kemudian perolehan suaranya terus menurun karena dianggap sebagai 'Partainya Soeharto'.

Hak atas foto BAY ISMOYO
Image caption Protes Mahasiswa terhadap Soeharto yang pernah berkuasa selama 32 tahun.

Partai politik

Upaya untuk 'memisahkan' Golkar dengan sosok Soeharto dilakukan oleh ketua umumnya ketika itu Akbar Tanjung, sampai akhirnya partai berlambang beringin itu masih memiliki pengaruh yang besar dalam perpolitikan di Indonesia.

Tetapi Keluarga Cendana, tak lagi mendapatkan tempat istimewa seperti dulu sesudah Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998.

Dia mundur dari jabatan sebagai presiden setelah demonstrasi mahasiswa pada 1998 lalu.

Sejumlah partai pernah mengusung keluarga cendana untuk menjadi calon presiden salah satunya Partai Karya Peduli Bangsa PKPB yang didirikan pada September 2002 lalu.

Namun pada pemilu 2004, partai ini hanya memperoleh suara 2,11 persen.

Pada 2012 lalu, tiga parpol yang berkaitan dengan Keluarga Cendana, yaitu Partai Nasional Republik (Tommy Soeharto), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut, dan Partai Karya Republik yang dibina oleh cucu Soeharto, Ari Sigit, gagal lolos verifikasi administrasi KPU.

Hak atas foto AFP
Image caption Kaos bergambar Soeharto dan tulisan yang dalam bahasa Indonesia berarti "Bagaimana kabarnya, masih enak jamanku toh?".

Romantisme

Upaya memunculkan romantisme jaman Soeharto terjadi sejak beberapa tahun terakhir, dengan kampanye yang muncul melalui berbagai macam media antara lain poster, spanduk dan kaos yang tersebar di berbagai daerah, yang bertuliskan "Enak jamanku" dengan gambar Soeharto.

Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menduga kampanye itu dilakukan secara sengaja oleh para pendukung Keluarga Cendana, tetapi faktanya mereka selalu gagal untuk masuk dalam politik karena memang nama Soeharto sudah tidak laku lagi.

"Partai yang didirikan selalu gagal, dan bahkan calon yang didukung oleh Keluarga Cendana dalam pemilu, selalu gagal menang dalam pemilu," jelas Syamsudin.

Dia mencontohkan pencalonan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 lalu, yang gagal meraih dukungan. Prabowo merupakan mantan menantu Soeharto karena pernikahannya dengan Siti Hediati atau Titiek.

Hak atas foto STR
Image caption Soeharto berkuasa sejak 1967 setelah mengklaim mendapatkan Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Sukarno.

Topik terkait

Berita terkait