Sidang ke-14: Ahok 'diserang dengan isu agama' sejak di Belitung

ahok Hak atas foto AP
Image caption Persidangan kasus dugaan penistaan agama yang menghadirkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa telah berlangsung 14 kali.

Pada persidangan ke-14 kasus dugaan penistaan agama, seorang saksi dari pihak terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan terdakwa telah diserang menggunakan isu agama sejak pemilihan bupati Belitung Timur sampai dengan pemilihan gubernur Bangka Belitung.

"Saat muncul kandidat non-Muslim selebaran menggunakan ayat-ayat Alquran juga bermunculan," kata saksi pertama, Juhri, yang menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung saat Pilkada Gubernur Bangka Belitung pada 2007 yang diikuti oleh Ahok.

Selebaran-selebaran itu di antaranya mengutip Surat Al Maidah ayat 51 yang menyebut larangan memilih nonmuslim sebagai pemimpin.

Juhri mengklaim selebaran semacam itu ditemukan di mana-mana, "Termasuk di mesjid, di jalan-jalan, di rumah."

Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Belitung Timur kemudian memutuskan praktik ini sebagai pelanggaran dan meneruskan laporan pidana kepada polisi. Tapi Juhri mengaku tak lagi mengikuti perkembangan kasus ini.

Hak atas foto Hilman Handoni
Image caption Para pendukung Ahok meneriakkan yel-yel di luar gedung Kementerian Pertanian yang dijadikan tempat persidangan.

Penuturan Juhri soal selebaran yang menggunakan ayat Alquran juga dipaparkan Suyanto, teman sekaligus sopir yang kadang kala dimintai tolong Ahok untuk mengantar bersilaturahmi, "Termasuk mengantar ke rumah bekas gurunya, yang juga Muslim."

Menurut Suyanto, selebaran telah muncul sejak 2004. "Waktu Pak Ahok mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur, (selebaran) sudah tersebar (berisi) surat Almaidah ayat 51."

"Di tiap-tiap perempatan, ambur-amburan," tambahnya, sebagaimana dilaporkan wartawan Hilman Handoni yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Saat ditanya apakah isu agama kembali digunakan dalam pemilihan Belitung Timur sekarang, Suyanto menjawab, "Tidak ada. Karena Pak Basuki nggak nyalon."

Hak atas foto Hilman Handoni
Image caption Kubu yang menyerukan agar Ahok dihukum juga menggelar orasi di luar gedung Kementerian Pertanian.

Sangat peduli

Saksi ketiga, Fajrun adalah teman kecil Ahok. Dia adalah anggota PDI Perjuangan dan kakaknya, Abdul Fattah, adalah lawan Ahok saat pemilihan Bupati Belitung Timur.

"Tapi saya pilih Ahok. Hati nurani saya berkata demikian," katanya lagi.

Menurut Fajrun Ahok mewarisi sifat orang tuanya yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. "Bahkan sampai sekarang,"

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarganya berbaur dengan masyarakat yang kebanyakan Muslim, "Kalau hari raya Idul Fitri mereka mengunjungi rumah warga Muslim. Demikian juga sebaliknya, jika hari raya Natal."

'Meragukan'

Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a KUHP dan diancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun karena "sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut saksi ketiga, ahli hukum pidana dari UGM Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej, pasal ini mensyaratkan 'kesengajaan' dan 'niat.'

"Selama ini orang memandang yang namanya kesengajaan dan niat itu hal yang sama padahal itu dua hal yang berbeda. Pasal 156A yang disangkakan dalam kasus ini tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tapi juga menghendaki niat. Dan niat itu tidak serta merta diukur dari ucapan. Harus dilihat dari keadaan kesehariannya. Apakah pelaku itu punya niat atau tidak," ujarnya.

Untuk membuktikan "niat" kata Edward pengadilan juga perlu mendengarkan ahli-ahli, termasuk ahli bahasa dan ahli membaca gestur tubuh.

Edward telah diperiksa polisi dua kali. Setelah pemeriksaan kedua, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dia menyatakan, "patut diduga" kasus ini telah memenuhi unsur delik. Tapi katanya, "Kata patut diduga Itu memperperlihatkan saya sendiri doubt, (diliputi) keraguan apakah memenuhi atau tidak."

Hak atas foto Hilman Handoni
Image caption Dalam kasus dugaan penista agama, ahli hukum pidana dari UGM Yogyakarta, Edward Omar Sharif Hiariej, mengaku ragu apakah kasus ini telah memenuhi unsur delik.

Membatalkan kesaksian Rizieq?

Dalam sidang ke-12, dua pekan lalu, pengadilan memeriksa saksi ahli Rizieq Shihab dalam persidangan. Tim pengacara hukum Ahok telah menolak kesaksian, namun pengadilan memutuskan untuk tetap mendengarkan keterangan Rizieq.

Menurut Edward seorang saksi ahli harus bersifat objektif, independen, dan netral. "Jangan sampai saksi ahli itu termasuk dalam pihak pelapor. Atau memiliki conflict of interest (konflik kepentingan) di dalam persoalan yang disidangkan," katanya tanpa merujuk pada nama-nama tertentu.

Lebih lanjut Edward juga menyarankan pengadilan untuk mendatangkan saksi pidana lainnya, "Waktu gelar perkara di Bareskrim. (Yang diperiksa) Tidak hanya saya sendiri, ada juga Prof Indriarto Senoadji dan Dr Eva Achjani Zulfa, yang saya kira secara objektif perlu juga didengarkan keterangannya untuk bisa meyakinkan hakim untuk sampai pada kesimpulan terdakwa ini bersalah atau tidak.

Edward Omar Sharif Hiariej adalah saksi ahli yang muncul dalam BAP Jaksa Penuntut Umum.

Tapi pada persidangan 28 Februari, jaksa menyatakan kesaksiannya tidak diperlukan. Tim penasihat hukum Ahok kemudian menanyakan kepada hakim apakah saksi ahli ini bisa didatangkan oleh tim pengacara, hakim memperbolehkan dan jaksa tidak keberatan.

Topik terkait

Berita terkait