Cara Bekasi dan Purwakarta menjamin kebebasan beragama

Salat Ied di depan gereja di Malang, Jawa Timur Hak atas foto AMAN ROCHMAN/AFP/Getty Images
Image caption Komnas HAM menyatakan ada kemajuan dalam upaya pemerintah daerah melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, meski belum cukup banyak.

Dua kota dan kabupaten menjadi contoh bagaimana penegakan hukum dan aturan bisa menjadi cara untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan baik bagi kelompok mayoritas maupun minoritas.

Langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam mengeluarkan Surat Izin Perintah Mendirikan Bangunan (SIPMB) kepada panitia Gereja Santa Clara, Bekasi Utara diakui oleh Komnas HAM sebagai contoh baik pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan bahwa sejak 2009, mereka melihat "tingginya intoleransi" dan kemudian mengatasinya melalui deklarasi antarumat, agar muncul persepsi dan pemahaman yang sama atas toleransi.

Pemerintah kota Bekasi kemudian bisa melakukan acara perayaan Natal bersama di Kota Bekasi pada 2016 yang, menurut Rahmat, "dihadiri sampai 50.000 orang".

"April (2016) kita lakukan lagi deklarasi antarumat beragama, yang hadir lebih banyak lagi," tambahnya. "Kita buat wadahnya, majelis umat, sampai ke (tingkat) kelurahan-kelurahan, sehingga itulah nanti yang mengurus persoalan-persoalan umat berkenaan dengan perizinan rumah ibadah."

Rahmat mengakui bahwa pemerintahan kotanya menghadapi banyak penolakan dari masyarakat intoleran terkait upaya menjamin kebebasan beragama dan mengeluarkan surat izin mendirikan gereja.

"Karena ini menyangkut persepsi mayoritas, minoritas, justru sekarang saya sebagai kepala daerah, persepsi itu harus hilang. Yang ada adalah hak dan kewajiban. Pada saat semua warga masyarakat punya kedudukan yang sama maka mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau kepala daerahnya takut tidak populis karena kebijakan itu, jangan jadi kepala daerah," tambah Rahmat.

Sementara itu, Kabupaten Purwakarta juga mendapat pengakuan yang sama dari Komnas HAM sebagai contoh pemda yang memenuhi hak kebebasan beragama karena menyediakan ruang ibadah bagi semua agama di setiap sekolah sejak Desember 2016 lalu.

Image caption Bupati Purwakarta (pakaian putih) Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran Nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dia juga menghadapi "tantangan psikologis" dalam menerapkan aturan soal ruang ibadah di sekolah-sekolah. "Psikologinya adalah rasa takut dari guru itu sendiri, misalnya takut besok ada yang nggeruduk, seperti itulah."

Bagaimana kemudian meyakinkan para guru yang takut atau bahkan elemen intoleran terhadap kebijakan ini?

"Regulasi pemimpin untuk tidak main dalam wacana politik yang bersifat partisan agama. Itu saja. Artinya pemimpin tidak boleh khawatir akan kehilangan publik pemilih konstituennya dengan memberikan ruang bagi orang yang anti-pluralisme untuk mengintervensi kebijakan untuk mendapat kompensasi dukungan politik. Ruang mereka (kelompok intoleran) kan tumbuh dan berkembang karena mendapat kompensasi dalam bentuk dukungan politik," kata Dedi.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik mengakui bahwa ada "kemajuan setahap demi setahap" dalam upaya pemerintah daerah melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan, meski "belum banyak, tapi kita hargai".

"Kami intensif berinteraksi, bertukar pikiran, menjelaskan, mendorong sejumlah pemerintah daerah agar merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Pendekatan dialog

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa dalam berbagai persoalan yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, polisi melihat bahwa "persoalannya adalah persoalan komunikasi, kadang-kadang".

"Kita berusaha untuk menyelesaikannya ini, penekanan utamanya adalah penekanan pada pencegahan. Tapi kalau untuk upaya represif, opresif, penegakan hukum, penindakan, itu adalah last resort (pilihan terakhir). Kota besar seperti Jakarta cukup kekuatannya, tapi kalau di daerah terpencil seperti waktu itu di Cikeusik (Ahmadiyah), anggota cuma lima hingga enam orang, massanya 100, ya dia juga takut," ujar Tito.

Oleh karena itu, menurut Tito, polisi mengembangkan kemampuan intelijen untuk mendapatkan informasi pertama terkait potensi bentrokan, sehingga bisa langsung mengirim personel.

"Kita lihat juga beberapa tempat yang (ada) Ahmadiyah, yang komunikasinya baik dengan masyarakat setempat, nggak masalah," kata Tito.

Pernyataan Tito ini dinilai belum mencukupi oleh Jayadi.

Hak atas foto GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images
Image caption Polisi melihat bahwa persoalan munculnya kekerasan terkait kebebasan beragama adalah "komunikasi".

"Dari sudut pandang kami, ada peristiwa-peristiwa yang menurut ukurannya bisa diajak berkomunikasi, tapi ada juga peristiwa yang membutuhkan penegakan hukum. Dialog penting, tapi pembenaran tidak menegakkan hukum dengan alasan dialog juga tidak bisa dibenarkan, karena nanti ada persepsi yang salah seolah-olah pelanggaran hukum tidak dilakukan penegakan hukum," kata Jayadi.

Menteri Agama Lukman H. Saifuddin mengatakan bahwa saat kementeriannya ingin membantu penganut keyakinan di luar enam agama utama sebagai warga negara dan atas dasar konstitusi, tetapi "lagi-lagi regulasinya tidak memungkinkan kami melakukan itu, karena kami di birokrasi itu harus bertindak sesuai prosedur."

"Tapi kami di birokrasi ini, kalau prosedurnya salah atau tidak ada landasan yuridisnya, kami akan disalahkan dan menjadi persoalan di kemudian hari," kata Lukman.

Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace, Siti Musdah Mulia menilai seharusnya ada terobosan dalam penanganan berbagai kasus diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas dalam beragama dan berkeyakinan.

"Regulasi itu kan sesuatu yang bisa diciptakan. Mungkin membuat undang-undang itu butuh waktu yang lama, tapi setidaknya ada kebijakan tingkat menterilah, jadi istilahnya Permen, peraturan menteri. Kalau misalnya ada pengikut Ahmadiyah yang bilang, oh kami tidak bisa mengawinkan karena KUA-nya menolak, menterinya bikin aturan kepada semua KUA, edaran, tidak boleh mereka menolak, tugasnya melayani masyarakat, apapun agama dan kepercayaannya," ujar Siti Musdah.

Topik terkait