Usulan nama Aung San untuk jembatan ditentang warga Mon

  • 19 Maret 2017
Myanmar, Mon, Aung San Hak atas foto BBC Sport
Image caption Sejumlah biksu Buddha ikut meramaikan aksu unjuk rasa warga Mon yang ingin nama jembatan mencerminkan sejarah lokal.

Ribuan orang menggelar protes atas rencana pemerintah untuk memberi nama jembatan dengan Aung San, ayah dari pemimpin Myamnar Aung San Suu Kyi.

Jembatan yang melintasi Sungai Salween di negara bagian Mon itu rencananya akan diresmikan bulan depan.

Namun masyarakat etnis minoritas Mon yang melakukan unjuk rasa, Minggu (19/03), menuntut agar jembatan diberi nama yang mencerminkan sejarah lokal.

Para anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, pimpinan Aung San Suy Kyi mengusulkan jembatan diberi nama Bogyoke Aung San.

Walau banyak warga Myanmar yang memandang Aung San sebagai pahlawan nasional namun beberapa etnis minoritas berpendapat dia gagal dalam memenuhi janji untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada mereka.

"NLD berpengaruh di parlemen dan sekarang mereka bisa melakukan usulan apa saja yang mereka suka," jelas Lin Htet, salah seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita AFP.

"Namun bagi kami dan semua warga asli, kami menghargai banyak hal dalam budaya kami dan mereka seharusnya mendengar yang dinginkan etnis setempat."

Hak atas foto AFP/CHIT KO LYNN
Image caption Warga Mon menentang usulan anggota parlemen agar jembatan diberi nama Bogyoke Aung San, ayah Aung San Suu Kyi.

'Tidak didengar' pemerintah

Seorang pengunjuk rasa lain, Saw Kyaw Moe dari suku Karen yang ikut mendukung unjuk rasa warga Mon, mengatakan bahwa etnis minoritas merasa pemerintahan Suu Kyi tidak mau mendengar mereka.

"Anggota parlemen seharusnya mendengar suara rakyat, yang menunjuk mereka, namun sekarang mereka tidak mendengar suara rakyat."

Suu Kyi -yang secara resmi menjabat sebagai penasehat pertama pemerintah dan menteri luar negeri- pada praktiknya merupakan pemimpin pemerintah Myanmar.

Walau banyak warga Myanmar yang memandang mendiang Aung San sebagai pahlawan nasional namun beberapa etnis minoritas berpendapat dia gagal memenuhi janji untuk memberi otonomi yang lebih besar kepada mereka.

Para wartawan melaporkan unjuk rasa ini mencerminkan gambaran yang lebih luas tentang perdebatan antara kelompok-kelompok minoritas dengan etnis mayoritas Bamar yang mendominasi pemerintahan dan militer.

Topik terkait

Berita terkait