Penjelasan pihak SBY soal mobil kepresidenan yang akan dikembalikan

SBY Hak atas foto AP
Image caption Sebagai mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, berhak mendapatkan mobil dari negara, menurut UU Nomor 7 Tahun 1978.

Politikus Partai Demokrat, Benny Harman, menjelaskan perihal mobil yang selama ini dipakai mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang oleh pihak istana dikatakan akan dikembalikan dalam waktu dekat.

"Sebenarnya begini. Bagi setiap mantan presiden dan wapres, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, negara, dalam hal ini Sekretariat Negara, berkewajiban menyediakan kendaraan. Undang-undang yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mantan presiden dan wakil presiden," kata Benny dalam keterangan kepada wartawan BBC Indonesia, Mohamad Susilo, hari Selasa (21/03).

Benny yang juga anggota DPR ini menambahkan ketika Yudhoyono menyelesaikan tugas sebagai presiden pada 2014, negara ketika itu belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan yang sahih, yakni penghematan.

"Karena itulah saat keluar dari istana, Setneg untuk sementara meminjamkan kendaraan kepada Pak SBY. Hal yang sama juga terjadi pada Pak Boediono. Kendaraan mantan wakil presiden tersebut masih sementara," kata Benny.

Saat ini, menurut Benny, pihak Setneg baru akan mengajukan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara untuk dua mantan pimpinan negara.

"Meski demikian, Pak SBY berinisiatif mengembalikan kendaraan sementara yang dipinjamkan Setneg tersebut," kata Benny.

Mogok 'beberapa kali'

Hak atas foto HukumOnline.com

Kendaraan kepresidenan menjadi perbincangan publik setelah salah satu di antaranya, Mercedes S 600 Pullman Guard, sempat mogok saat dipakai Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Para pejabat istana kepada media mengatakan bahwa mogoknya kendaraan presiden ini 'mungkin karena faktor usia' dan ditambahkan pula 'bukan sekali ini mobil yang dipakai Presiden Jokowi mogok'.

Di tengah ramainya pemberitaan soal mobil Jokowi yang mogok, Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala, dikutip mengatakan bahwa beberapa waktu lalu SBY menyatakan kesiapan mengembalikan mobil negara yang selama ini dipakai.

"Baru beberapa minggu lalu, pihak beliau (SBY) menyatakan komitmennya bahwa mobil tersebut akan dikembalikan," kata Djumala kepada Kompas.com.

Ia menjelaskan bahwa proses pengembalian ini tengah diatur antara Sekretariat Negara dan pihak SBY.

Menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wapres serta Bekas Presiden dan Wapres disebutkan bahwa 'Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, masing-masing sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Topik terkait

Berita terkait