Amnesti pajak: Deklarasi berhasil namun repatriasi gagal

tax amnesty Hak atas foto Pacific Press
Image caption Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dianggap belum mengkomunikasikan dengan jelas siapa sasaran amnesti pajak.

Pengamat perpajakan mengatakan pengampunan pajak dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi target Rp4.000 triliun namun repatriasi dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target Rp1.000 triliun.

Hingga Kamis (30/03), sehari sebelum penutupan amnesti pajak, Kantor Pelayanan Pajak terlihat masih ramai didatangi wajib pajak yang ingin mendaftar program tersebut.

Seorang wajib pajak yang tidak ingin disebutkan identitasnya menuturkan bahwa dia baru memutuskan untuk ikut karena informasi yang diterimanya selama ini kurang jelas.

"Saya tidak mempunyai aset di luar negeri. Saya pekerja dan saya punya beberapa aset, warisan dari orang tua dan sebagainya. Dan itu simpang siur, apa saya perlu laporkan atau tidak. Ada yang mengatakan tidak perlu, tapi ada yang mengatakan sebaiknya perlu."

"Kenapa baru sekarang juga? Saya khawatir. Pemerintah sekarang kerjanya sudah benar. Kita lihat saja apa yang dipertontonkan oleh masyarakat kita pada saat keadaan sekarang ini. Nanti kalau terjadi perubahan saya malah terjebak, tak bisa kemana-mana lagi."

Hal serupa juga diutarakan oleh peneliti kebijakan perpajakan Yustinus Prastowo. Sosialisasi yang sudah dilakukan masih belum dikomunikasikan dengan baik karena masih banyak wajib pajak yang merasa sasarannya bukan mereka.

"Ada anggapan di masyarakat bahwa amnesti hanya untuk orang yang punya dana di luar negeri. Yang kedua, beberapa memang tidak paham konsekuensi dan risiko kalau tidak ikut amnesti," kata Yustinus, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis.

Lebih lanjut Yustinus mengatakan, "Konsekuensinya, bagi yang ikut amnesty tapi belum seluruhnya melaporkan harta, harta itu akan dijadikan penghasilan baru dan akan dikenai pajak sesuai tarif 30% dan dikenai denda 200%."

"Yang kalau tidak ikut amnesti dan ketahuan ada harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015, itu akan dikenai pajak tarif normal 30% plus sanksi bunga 2% per bulan atau maksimal 48%."

Dari dua juta partisipan yang ditargetkan pemerintah, hingga kemarin tercatat hanya sekitar 900.000 ribuan Surat Pernyataan Harta yang masuk.

"Ketika September selesai ada euforia seolah-olah amnesti ini sudah berhasil, sudah selesai, sudah tidak perlu sosialisasi, masyarakat sudah tidak perlu ikut lagi. Itu sangat kuat waktu itu. Sehingga ketika semua sadar ini belum selesai dan masih diperlukan, baru kampanye lagi di akhir November," jelas Yustinus.

"Ada faktor politik juga. Demo 411, 212 sangat mempengaruhi orang untuk ikut karena ada ketidakpastian di situ."

"Yang ketiga, uji materi di MK. Baru selesai 6 Desember, itu juga berpengaruh. Setelah itu orang baru yakin untuk ikut tax amnesty ini karena sudah konstitusional."

Hak atas foto pajak.go.id
Image caption Tercatat ada Rp4.600 triliun aset yang dideklarasi, melebihi target Rp4.000 triliun. Sedang repatriasi hanya mencapai kurang dari 15% dari target pemerintah sebesar Rp1.000 triliun.

Deklarasi berhasil, repatriasi gagal

Meski begitu, menurut Yustinus amnesti pajak berhasil dari sisi deklarasi dan uang tebusan. Tercatat ada Rp4.600 triliun aset yang dideklarasi, melebihi target Rp4.000 triliun.

Namun kebijakan ini dikatakan gagal dari sisi repatriasi karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target pemerintah sebesar Rp1.000 triliun.

"Secara implisit mengatakan bahwa kepercayaan terhadap situasi dalam negeri belum cukup baik karena orang masing menganggap kita rentan," papar Yustinus.

"Sebenarnya ada Rp700-an triliun financial asset yang dilaporkan mereka di luar negeri dan belum dibawa pulang. Ada opportunity (kesempatan) sebenarnya, pasca amnesti pajak uang ini masih bisa dibawa pulang ke Indonesia dengan skema-skema lain. Ini ada kemungkinan juga orang tidak mau uangnya dikunci tiga tahun itu. Itu cukup memberatkan dan tidak menarik bagi mereka."

Untuk itu, juru bicara Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah akan menyusun instrumen agar wajib pajak yang sudah mendaftarkan asetnya di luar negeri mau merepatriasi dananya meski program pengampunan pajak telah berakhir.

"Kemudahan investasi, ease of doing business (kemudahan membuka usaha), infrastruktur yang meningkat semakin baik mungkin juga nanti insentif perpajakan atau apapun. Dan ini akan sangat tergantung ke kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Kalau ternyata lebih menguntungkan kembali ke sini harta-harta tersebut, kami yakin akan kembali," kata Hestu.

Hak atas foto BAY ISMOYO
Image caption Pemerintah semakin mengandalkan pendapatan pajak untuk pembangunan.

Manfaat pengampunan pajak

Selain dana segar yang diterima pemerintah lewat penalti dan repatriasi, pengampunan pajak juga dapat memperbaharui bank data perpajakan Indonesia sehingga diharapkan Ditjen Pajak dapat menarik pajak dalam jumlah lebih besar di masa depan.

Pemerintah juga menargetkan akan meningkatkan rasio perpajakan dari 11% menjadi 14% pada 2020. Peningkatan rasio perpajakan ini menunjukkan kinerja pemungutan pajak yang semakin baik yang akan diserap dalam PDB suatu negara.

"Tax amnesty ini bukan satu-satunya sarana mengangkat tax ratio (rasio perpajakan) itu. Ini baru tahap awal saja dari reformasi perpajakan. Banyak langkah-langkah lain yang kita lakukan juga," papar Hestu.

Dengan menurunnya pendapatan negara dari minyak dan gas, pemerintah akan semakin mengandalkan pendapatan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan.

Berita terkait