Anies-Sandi 'gunakan masjid' untuk kalahkan Ahok-Djarot?

anies, jakarta Hak atas foto Reuters/Antara
Image caption Anies Baswedan menjumpai pendukungnya di Jakarta, pada Januari 2017. Pasangan calon Anies-Sandi beberapa kali mengunjungi masjid dan mengutarakan program kerja mereka jika terpilih menjadi gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Video yang menampilkan sosok yang diyakini Eep Saefulloh Fatah beredar di media sosial akhir-akhir ini. Dalam video itu, Eep, yang merupakan konsultan tim pemenangan pasangan calon gubenur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mengatakan ia ingin jaringan masjid menjadi alat untuk mengalahkan kandidat petahana, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Sosok tersebut mengemukakan pelajaran yang bisa ditarik dari kemenangan Partai Keselamatan Islam atau FIS di Aljazair. Menurutnya, berdasarkan suatu analisis, FIS bisa menang lantaran mengandalkan jaringan masjid.

"Sejumlah khatib, para ulama, ustadz yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama salat Jumat, bukan hanya menyerukan ketaqwaan, tapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik," ujarnya.

Meski demikian, seruan politik yang dimaksud bukanlah seruan partisan.

"Kalau seruan partisan itu begini, 'pilih si A, jangan pilih si B'. Bukan seruan itu yang disampaikan. Khatib menyampaikan 'Hai kalian umat Islam. Kalian punya hak. Tiada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu, kecuali kalian sendiri'…Saya ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok. Secara pribadi, secara pribadi," paparnya di hadapan hadirin.

BBC Indonesia berupaya menghubungi Eep Saefulloh Fatah, namun tidak mendapat respons.

Hak atas foto Reuters
Image caption Sejumlah umat muslim menunaikan salat di Masjid Istiqlal di sela-sela aksi menentang kandidat petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pada 11 Februari lalu.

Jelaskan program kerja di tempat ibadah

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beberapa kali mengunjungi masjid di Jakarta dan mengutarakan program kerja mereka.

Pada Maret lalu, misalnya, Sandiaga menyosialisasikan program Ok Oce kepada jemaah Masjid Jami Al Istianah, Jakarta Pusat, seusai menjalani salat Jumat.

Yang terkini ialah ketika Anies bertemu dengan para anggota lembaga perempuan Muslim di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Senin (02/04). Saat itu, Anies mengaku diundang hadir untuk memaparkan visi misi dan rencana-rencana yang terkait dengan Jakarta lima tahun ke depan.

Apa tindakan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta?

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, menekankan bahwa dia belum mendengar kunjungan Anies ke Masjid Al Azhar pada Senin (02/04).

"Saya tidak bisa mengomentari karena saya tidak tahu peristiwanya," kata Jufri kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Akan tetapi, menurut Jufri, pihaknya telah melakukan tindakan terhadap tim pemenangan Anies-Sandi manakala Anies mengutarakan visi-misi di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, 15 Januari 2017.

"Pada saat ceramah memang ada sempat menyampaikan visi-misi pasangan calon. Ada beberapa mengandung unsur-unsur kegiatan kampanye di sana," kata Jufri.

"Pada saat itu kami memutuskan kegiatan ceramah di Masjid Al Azhar yang dilakukan saudara Anies Baswedan bukan merupakan pelanggaran pidana...tapi merupakan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif tentu kami akan rekomendasikan ke KPU. KPU yang akan memberikan teguran ke paslon nomor tiga," tambahnya.

Hak atas foto ANDY SYAHPUTERA
Image caption Anies Baswedan, Agus Harimurti, dan Sandiaga Uno berpegangan tangan sambil berzikir di acara 112 di Masjid Istiqlal.

Menurut undang-undang, setiap pasangan calon dilarang berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Itu dapat ditemukan pada Pasal 69 huruf i dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perobahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Akan tetapi, sanksi atas pelanggaran berkampanye di tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (3), hanya mengatur pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati/Walikota dan tidak menyebut pemilihan gubernur.

'Didesain untuk menarik pemilih Muslim'

Tindakan Anies-Sandi dalam mengunjungi masjid, menurut Hendro Prasetyo dari lembaga survey Indikator, merupakan bagian dari strategi untuk menarik pemilih Muslim.

"Paslon tiga ini memang mendesain dengan sengaja untuk menarik pemilih Muslim melalui simbol-simbol dan juga term-term yang asosiatif dengan identitas agama," kata Hendro.

Hendro mencontohkan peci yang dikenakan pasangan Anies-Sandi serta ucapan Anies yang menyebutkan "nyoblos yang berpeci".

Strategi tersebut, menurutnya, cukup efektif. Sebab, berdasarkan hasil survei, warga Jakarta memilih berdasarkan "agama". Bahkan, cukup banyak yang tidak memilih pasangan Ahok-Djarot karena Ahok merupakan keturunan Tionghoa.

Hal inilah, tegasnya, yang sangat memainkan peranan dalam pilkada.

"Hari ini memang, dari survei-survei kami, kampanye menggunakan simbol-simbol agama terbukti cukup efektif. Ketika kita bertanya kepada responden, alasan memilih seseorang. Jawabannya macam-macam. Nah, yang memilih Anies-Sandi, berdasarkan pertimbangan agama, itu cukup besar," papar Hendro.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Pasangan calon Anies-Sandi dalam suatu acara KPU pada 4 Maret lalu. Peneliti lembaga survei Indikator mengatakan pasangan Anies-Sandi mendesain dengan sengaja untuk menarik pemilih Muslim melalui simbol-simbol dan juga istilah-istilah yang asosiatif dengan identitas agama.

Menuai kecaman

Meski terbukti efektif, berkampanye menggunakan sentimen agama dan memakai tempat ibadah menuai kecaman dari cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra. Dia mengimbau setiap umat Muslim menjaga kesucian masjid.

"Jangan masjid itu digunakan sebagai tempat mobilisasi politik partisan, politik kekuasaan, politik pilkada. Saya kira tak pada tempatnya itu. Saya kira itu menodai kesucian masjid," cetusnya.

Dia memperingatkan bahwa jika kampanye politik menggunakan agama terus berkelanjutan, Indonesia terancam mengalami nasib yang sama seperti negara-negara di Timur Tengah.

"Sangat berbahaya. Bisa memecah belah, tapi juga eksplosif," tutupnya.

Topik terkait

Berita terkait