Polisi periksa terduga penjarah situs Majapahit

majapahit Hak atas foto Polres Mojokerto
Image caption Lapisan tanah yang diduga mengandung struktur Majapahit di Desa Kumiter, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Kepolisian Resor Mojokerto tengah memeriksa beberapa orang yang diduga menjarah struktur batubata di situs Kerajaan Majapahit.

Dari pemeriksaan dan penyelidikan selama dua hari, kepolisian mendapat pengakuan bahwa para pengambil tanah itu 'tidak tahu dan tidak sengaja'.

"Ada beberapa keterangan dari yang bersangkutan. Mereka mengaku tidak sengaja, juga mereka tidak tahu itu situs purbakala. Akan tetapi, kepolisian tidak begitu saja dengan pengakuan tersebut. Kami masih menyelidiki," tutur Kabid Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Dari hasil penyelidikan sementara diketahui bahwa letak penemuan berada di tanah milik Tumina, perempuan berusia 60 tahun yang tinggal di Desa Kumiter, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Oleh Tumina, tanah seluas 80 meter persegi itu disewakan sejak November 2016 kepada Pendik untuk digali dan dijadikan batubata.

Dalam proses penggalian itulah seorang warga Kota Mojokerto, Deni Indianto, mengunggah sebuah foto di laman Facebooknya yang memperlihatkan sejumlah orang menjarah potongan batubata kuno dari struktur bangunan purba.

Foto itu juga menampilkan sebuah truk yang menampung potongan-potongan batu bata yang diduga bagian dari struktur batubata bersejarah tersebut.

Hak atas foto Polres Mojokerto
Image caption Proses penyelidikan terhadap lokasi penemuan struktur batubata yang diduga berasal dari era Kerajaan Majapahit.

Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan kasus tersebut mendapat 'perhatian luar biasa' dari Kepolisian Daerah Jawa Timur mengingat lokasi itu sarat dengan peninggalan berusia ratusan tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, setiap orang dilarang merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Pelaku perusakan terancam hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun. Denda sebesar Rp500 juta hingga Rp5 miliar juga dapat diterapkan.

Bagaimana pengamanan situs Majapahit?

Insiden pengrusakan dan penjarahan situs Majapahit memunculkan pertanyaan tentang seberapa ketat pengamanan di lokasi cagar budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pengamanan dapat dilakukan juru pelihara atau polisi khusus.

Namun, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur, Andi Said, berkilah bahwa situs Majapahit begitu besar sehingga sulit dijaga ketat. Dia memperkirakan luas situs Majapahit di Trowulan mencapai setidaknya 9 x 11 kilometer, walau itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah.

"Situs Trowulan ini kan baru ditetapkan sebagai kawasan. Gampang diatur, gampang diamankan, kalau sudah ada di permukaan. Tapi bagaimana dengan yang masih ada di dalam tanah dan tanahnya milik perorangan?"

"Karena kalau kita mau mengamankan, bagaimana kita mau mengamankan? Barangnya belum kelihatan. Ini berbeda dengan barang yang sudah tampak di permukaan. Kalau yang seperti ini kan sudah di dalam tanah, belum ditemukan," papar Andi.

Karena itu, dalam kasus pengrusakan dan penjarahan di Dusun Kemitir, masyarakat wajib melapor jika mendapat temuan arkeologis.

"Jika (ada temuan arkeologis) di dalam tanah yang masyarakat garap, maka wajib melapor," ujar Andi.

Hak atas foto Facebook Deni Indianto
Image caption Foto yang diunggah di Facebook yang memperlihatkan sekelompok orang mengambil batu bata dari situs bangunan yang diduga peninggalan Majapahit.

Berdayakan masyarakat

Soal letak situs Majapahit yang luas diakui ahli arkeologi dari Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono.

Meski demikian, menurutnya, pengamanan dan pemantauan bisa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat.

"Banyak masyarakat yang peduli dengan situs Majapahit. Mereka harus diberdayakan untuk melakukan pemantauan. Karena kan kasus di Dusun Kemitir bukan terjadi sehari-dua hari, tapi sudah berminggu-minggu," kata Dwi.

Dwi mendesak agar semua pihak terkait untuk tidak saling menunggu ketika muncul kasus-kasus pengrusakan situs bersejarah.

"Pangkas rantai birokrasi. Jangan saling menunggu. Bentuk unit reaksi cepat untuk segera menindaklanjuti jika ada temuan arkeologis," katanya lagi.

Trowulan, yang berada di Kabupaten Mojokerto, diyakini sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit.

Berbagai penelitian sejak beberapa dekade lalu mengungkap beberapa situs di kawasan tersebut. Bersama sejumlah peneliti lainnya, arkeolog senior, Mundardjito, menemukan beragam artefak, mulai dari sisa-sisa keramik, pondasi bangunan rumah, sumur, tulang-tulang, hingga koin.

Topik terkait

Berita terkait