Bisakah APDB perubahan usulan Ahok lolos di DPRD?

Anies Ahok Hak atas foto NOVAL/DETIKCOM
Image caption Anies Baswedan saat menemui Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/04) lalu.

Permintaan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada calon penggantinya, Anies Baswedan, agar dia meyakinkan partai-partai pendukung di DPRD untuk tidak menghambat pembahasan APBD perubahan, menimbulkan pro dan kontra.

Seorang pengamat menganggap ucapan Ahok itu semacam peringatan halus agar Anies dan mayoritas pendukung di DPRD nantinya bersikap transparan dalam membahas anggaran.

Tetapi seorang politisi Partai Gerindra menilai ucapan Ahok tersebut tidak berdasar, sementara Anies Baswedan mengatakan kekhawatiran Ahok itu tidak perlu terjadi selama komunikasi dengan DPRD berjalan dengan baik.

Dalam silaturahmi dengan wartawan sesudah memenangkan Pilkada Jakarta berdasarkan perhitungan cepat, Selasa (25/04), Anies Baswedan dan pasangannya, Sandiaga Uno, dicecar berbagai pertanyaan oleh wartawan.

Di antaranya adalah perihal permintaan Ahok agar Anies meyakinkan partai-partai pendukungnya di DPRD supaya tidak menghambat pembahasan APBD perubahan.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Anies Baswedan dan pasangannya, Sandiaga Uno, dicecar berbagai pertanyaan oleh wartawan dalam acara silaturahmi bersama media.

Menurut Anies, kekhawatiran Ahok itu tidak akan terjadi selama komunikasi dengan DPRD berjalan baik.

"Apakah Jakarta hanya satu-satunya yang memiliki DPRD? Tidak. Kalau di tempat lain (pembahasan APBD) bisa berjalan, kenapa di Jakarta bisa mandeg? Jadi komunikasi, saling menghormati, saling menghargai," kata Anies Baswedan. "Ini simple (sederhana) saja.

Karena itulah, Anies menambahkan pihaknya akan menata hubungan yang lebih baik dengan DPRD. "Insya Allah nanti akan kita tata," tambahnya.

Ahok: Kasihan Pak Anies

Selama memimpin Jakarta, Ahok beberapa kali bersitegang dengan DPRD, yang dikuasai partai-partai yang berseberangan dengan dirinya, saat membahas anggaran.

Beberapa kali Ahok melontarkan tuduhan bahwa sebagian politikus di DPRD 'menyelundupkan anggaran-anggaran yang tidak relevan'. Dilatari persoalan inilah, Ahok pada pekan lalu, Kamis (20/04), mengutarakan hal ini kepada Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta.

Hak atas foto Reuters
Image caption Beberapa kali Ahok melontarkan tuduhan bahwa sebagian politikus di DPRD 'menyelundupkan anggaran-anggaran yang tidak relevan'.

"Saya meminta Pak Anies, agar disampaikan kepada partai pendukungnya. Jangan sampai (pembahasan RAPBD Perubahan mengalami) deadlock. Jangan sampai ada 'pokir-pokir.' Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Kasihan Pak Aniesnya," kata Ahok.

'Pokir' adalah 'pokok-pokok pikiran,' istilah yang sebetulnya merujuk pada aspirasi yang diserap para anggota DPRD dari masyarakat, namun menurut Ahok dijadikan cara oleh sejumlah anggota untuk 'menyelundupkan anggaran-anggaran sendiri yang tidak relevan'.

Sebelum itu, Ahok menegaskan sejumlah prioritasnya dalam enam bulan ini, dan perlunya dukungan Anies terkait pengesahan RAPBD Perubahan yang selama ini disebutnya terjegal di DPRD.

Untuk itu, katanya, diperlukan bantuan Anies untuk meyakinkan para anggota DPRD dari partai pendukungnya untuk mengesahkan DPRD, demi kelancaran

"Kalau misalnya dari Pak Taufik, Gerindra, ngotot APBDP nggak mau deal sama saya, saya pasti ngotot. Terjadi deadlock, Ngotot kasihan Pak Anies."

Apa tanggapan Partai Gerindra?

Bagaimanapun, anggapan Ahok tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga politikus Partai Gerindra, M Taufik. Dia menyebut pernyataan Ahok itu tidak berdasar.

"Enggak pernah loh DPRD menghambat. Contoh PLT Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, pembahasan anggaran tepat waktu, Jokowi (saat menjabat Gubernur DKI Jakarta) tepat waktu.

"Nah, Ahok itu tahun 2015, enggak ada deadlock. Udah selesai, cuma problem-nya dia menyampaikan sesuatu di luar yang dibahas. Jadi, aman-aman saja, menurut saya," tegas M Taufik kepada BBC Indonesia, Selasa (25/04).

Hak atas foto Tribunnews
Image caption Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga politisi Partai Gerindra, M Taufik menyebut pernyataan Ahok itu tidak berdasar.

Namun demikian, pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Atmadjaya, Yogyakarta, Riawan Tjandra, mengatakan ucapan Ahok tersebut sebaiknya dibaca sebagai upaya bersikap transparan dan dalam membahas APBD Jakarta.

"Apa yang dikatakan Pak Ahok itu sebagai peringatan supaya partai-partai yang selama ini menempatkan dirinya sebagai oposisi ini menyadari bahwa anggaran yang sekarang dilaksanakan, merupakan anggaran yang terkoneksi dengan sistem pengawasan," kata Riawan kepada BBC Indonesia, Selasa petang.

Karena itu, dia meminta Anies untuk menyambut baik tawaran Ahok supaya program perencanaannya tidak terkendala anggaran. Karena, proses pelaksaan janji-janji kampanye pasangan Anies-Sandiaga dimulai pada tahun anggaran ini.

"Semestinya Anies menyambut baik. Justru ini momentum baik karena keduanya (Ahok dan Anies) mempunyai kepentingan," tambahnya.

Riawan menjelaskan, Ahok berkepentingan agar program yang sudah dilaksanakan bisa terwujud dan diimplementasikan, tetapi tidak meninggalkan perencanaan dari janji-janji kampanye Anies-Sandiaga.

Anies dan cawagub Sandiaga Uno sendiri berjanji untuk melanjutkan kebijakan Ahok yang telah menggariskan penyusunan Rancangan APBD yang transparan dan akuntabel.

Topik terkait

Berita terkait