Pemprov Jakarta akan 'kembali tertibkan' area Pasar Ikan

Pasar Ikan Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Banyak warga yang memaksa tetap tinggal di Pasar Ikan dengan bangunan seadanya, kebanyakan hanya menggunakan tripleks dan terpal.

Pemprov DKI Jakarta akan kembali menertibkan area Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara yang sudah mulai diisi dengan bangunan sementara milik sebagian warga.

Sekretaris Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Heru Hermawanto, mengatakan bahwa pembangunan hunian liar di area penggusuran bukan baru pertama kali terjadi.

"Mestinya kalau sudah ditertibkan, ke depannya upaya untuk melakukan penertiban kembali akan dilakukan", kata Heru.

Penggusuran area yang banyak dihuni oleh para nelayan ini mendapat perlawanan warga tahun lalu.

Banyak warga Pasar Ikan yang sudah direlokasi ke rumah susun Marunda, Kapuk dan Cengkareng, namun tidak sedikit yang menolak untuk pindah dan tetap tinggal dengan bangunan seadanya, kebanyakan hanya menggunakan tripleks dan terpal.

"Tadinya kurang lebih ada 500 kepala keluarga (sebelum digusur). Ada 170 kepala keluarga yang bertahan disini," kata Dahuri Dori yang sudah tinggal di Pasar Ikan sejak 1974.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Penggusuran area yang banyak dihuni oleh para nelayan ini mendapat perlawanan warga tahun lalu.

Agus Buhari adalah salah satu warga yang menolak untuk pindah.

"Yang lain pindah terpaksa ke rumah susun. Kalau saya tidak mau. Masa rumah saya dibongkar tidak dibayar, masa disuruh mengontrak, saya di sini saja," kata Agus.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Agus Buhari (baju biru tua) menolak pindah dan menuntut ganti rugi penggusuran.

Pria berumur yang sudah menetap di daerah ini sejak tahun 1979 sekarang bekerja menjadi tukang ojek perahu yang menghubungkan Pasar Ikan dengan Luar Batang.

"Tadinya ada jembatan di sini, namun sudah tidak ada semenjak dibongkar. Jadinya sejak tahun lalu saya kerja begini", katanya sambil merapatkan perahu ke arah Luar Batang untuk menjemput sekumpulan turis.

Daerah Pasar Ikan, meski kumuh, kerap dikunjungi turis karena daerah Sunda Kelapa yang penuh dengan kapal kayu dianggap unik. Oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, daerah ini masuk revitalisasi Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa.

Sulastri dan keluarganya juga menolak pindah.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Bukan hanya kehilangan rumah, Sulastri juga kehilangan mata pencaharian semenjak digusur.

Bukan hanya kehilangan rumah, ibu rumah tangga yang tadinya berjualan sembako ini pun kehilangan mata pencaharian semenjak digusur.

"Penghasilan kami kan sudah diobrak-abrik sama Pemprov jadi tidak ada kerja apa-apa sekarang. Nganggur" keluh Sulastri.

"Tadinya kami punya usaha kos-kosan. Saya sendiri jualan sembako, bapak jualan rongsokan."

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Daerah Pasar Ikan, meski kumuh, kerap dikunjungi turis karena daerah Sunda Kelapa yang penuh dengan kapal kayu dianggap unik.

Warga yang mayoritas mendukung Anies-Sandi dalam Pilkada DKI lalu ini bersikukuh tetap bertahan dan akan menagih janji gubernur terpilih untuk tidak merelokasi mereka.

"Kami tinggal menunggu kan Pak Anies janji kalau dia menang, dibuat percontohan rumah deret untuk masyarakat," kata Agus Buhari.

"Pak Anies janji buat rumah deret, DP 0%. Tapi tergantung warganya. Kalau warga setuju, yah mau," tambah Dahuri Dori.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Tanggul beton sudah selesai dibangun, mengelilingi Pasar Ikan.

Mencari solusi alternatif

Wakil gubernur terpilih berdasarkan hasil hitung cepat, Sandiaga Uno berkata mereka akan membantu program Ahok-Djarot selama enam bulan ke depan.

"Kita tidak ingin mendahului tapi kalau memang itu yang akan didorong oleh mereka (Basuki-Djarot), kami mendorong, alangkah baiknya kalau ada konsultasi yang melibatkan seluruh warga," kata Sandiaga.

"Karena sebetulnya dari pengalaman saya, dan saya bicara dengan otoritas, intinya warga mau memberikan dukungan ke program pemerintah selama diajak urun rembuk, yang terpenting mereka jadi bagian dalam proses pengambilan keputusan."

Berita terkait