Penjara Indonesia diserahkan ke swasta untuk atasi seringnya rusuh?

rutan Hak atas foto Reuters
Image caption Terdapat sekitar 1.800 tahanan yang ditampung, sementara kapasitas rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, hanya 361 tahanan.

Pemerintah Indonesia berencana mengalihkan pengelolaan lapas kepada swasta, sebagai langkah mengatasi kerusuhan yang kerap terjadi di lembaga pemasyarakatan seperti yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Kerusuhan yang memicu kaburnya sekitar ratusan tahanan pada pekan lalu diduga disebabkan pungli yang dilakukan sipir dan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas rumah tahanan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mendatangi rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, pada Minggu (7/5) setelah Jumat lalu sekitar 442 orang tahanan melarikan diri. Lebih 200 tahanan sudah tertangkap dan menyerahkan diri, sekitar 200 tahanan lain masih dalam pengejaran.

Di rutan, Yasona yang marah kepada para petugas sipir mengatakan "akan ada yang bertanggung jawab" atas insiden tersebut.

"Saya peringatkan kembali kalian semua. Jangan main-main," tegas Yasona.

Di luar rutan, keluarga napi melontarkan protes terhadap apa yang terjadi di dalam lapas.

"Kalau mau bicara ini semua (yang datang), membayar (pungli) ini. Uang mingguan ada, katanya 10 ribu. Uang air ada," kata seorang perempuan yang mengaku anggota keluarga salah satu napi kepada para wartawan.

"Yang saya inginkan, betul-betul lah. Lapas ini untuk dibina mereka supaya jadi orang, manusia. Bukan membinasakan begini."

Sementara, Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Kusmiantha Dusak berkata akan memberikan sanksi kepada para sipir yang terlibat.

"Kita mendapat baru pengakuan dari rata-rata penghuni. Adanya pungutan-pungutan ini. Salah satu yang mereka inginkan adalah memindahkan orang-orang yang diindikasikan ini. Kita akan memenuhi itu," kata Wayan.

"Tapi tidak cukup dengan memindahkan saja. Sama saja dengan memindahkan penyakit. Jadi harus kita melakukan tindakan-tindakan yang misalnya pemeriksaan termasuk juga penjatuhan sanksi," tambahnya.

Image caption Menkumham Yasona sudah bertemu dengan Komisi III DPR untuk membahas privatisasi penjara sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas dan pungli.

Privatisasi penjara

Sebelumya, Menkumham Yasona sudah bertemu dengan Komisi III DPR untuk membahas privatisasi penjara sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas dan pungli yang tidak kunjung selesai itu.

Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala setuju dengan solusi tersebut karena pemerintah dapat menuntut akuntabilitas pihak swasta, seperti yang selama ini terjadi dengan penyedia pembangun jembatan dan gedung atau penyedia jasa pembersih kantor.

"Kita perkirakan bahwa dengan privatisasi penjara ini maka tentu pihak yang mengelola tendernya akan amat berhati-hati dalam rangka mengelola situasi yang harus mereka tangani, dilakukan dengan cara-cara yang amat efisien dan tidak mentolerir adanya SDM yang melakukan tindakan kekerasan, apalagi korupsi," jelas Adrianus.

"Dan ini bukan suatu hal yang aneh sebetulnya karena kalau bicara di Australia, di Inggris, di AS, itu juga sudah praktik yang biasa."

Pemerintah sudah berencana untuk membangun lebih banyak lapas dan mempekerjakan lebih banyak sipir untuk mengatasi permasalahan penjara yang terlalu penuh.

Namun menurut Adrianus, rencana tersebut sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan anggaran yang besar dan kebijakan pemerintah yang tidak menambah jumlah pegawai atau zero growth PNS.

Kesalahan penegak hukum

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati juga berpendapat bahwa menambah jumlah penjara bukanlah jawaban atas kondisi lapas yang penuh sesak. Menurutnya, kebanyakan penghuni lapas adalah orang yang sebenarnya tidak perlu dipenjarakan, seperti narapidana yang terkait kasus narkotika serta narapidana kasus perdata seperti hutang.

Sudah banyak pengamat dan ahli hukum yang mengkritisi penggunaan UU Narkotika untuk mempidanakan pengguna narkotika, yang seharusnya direhabilitasi bukan dipenjarakan.

Asfinawati juga menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, orang yang tidak sanggup membayar kewajiban perdata seperti utang, tidak dapat dipidanakan.

"Ini dua kasus yang membuat penjara penuh. Tetapi polisi, jaksa penuntut dan hakim tidak memiliki perspektif yang sama dengan orang-orang yang mengelola lapas. Dan ini sebetulnya tugas pemerintah supaya ada pemahaman yang sama di penegak hukum untuk tidak memenuhi penjara," papar Asfinawati.

Hak atas foto Reuters
Image caption Sebagian yang sempat melarikan diri dari rutan Sialang Bungkuk adalah tahanan kasus narkotika dan kriminalitas umum.

Tambahnya, menambah penjara tidak akan menjawab kondisi penjara yang selalu sesak.

"Kalau kita membangun terus penjara yang memang itu kebutuhan, tidak diimbangi dnegan perubahan model penghukuman pidana, itu tidak akan pernah cukup sampai kapan pun sebetulnya."

Dan lagipula kata Asfinawati, "ada banyak riset, penjara tidak membawa perubahan apapun untuk orang yang ada di dalamnya."

Kerusuhan di dalam penjara yang dipicu oleh penghuni yang melebihi kapasitas sudah terjadi berkali-kali dalam lima tahun terakhir.

Pada Juli 2013, 200 narapidana melarikan diri dari lapas Tanjung Gusta, Medan setelah terjadi kebakaran akibat kerusuhan. Sebulan berselang, kerusuhan juga terjadi di Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumut.

Di Lapas Keronoka Bali juga terjadi kerusuhan pada 2012 yang menyebabkan sejumlah korban cedera dan kerusakan berat bangunan lapas.

Berita terkait