Pemerintah akan perketat aturan penyelenggaraan umrah

Umrah Hak atas foto AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images
Image caption Sekitar 800 ribu orang Indonesia menjalani ibadah umrah setiap tahun.

Banyaknya kasus penipuan terhadap jemaah umrah seperti penundaan keberangkatan hingga lebih dari satu tahun meski sudah membayar biaya, penambahan biaya umrah dan bahkan ada batal berangkat membuat pemerintah akan memperketat perusahaan yang menawarkan jasa perjalanan umrah.

Direktur Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah PHU Kementerian Agama, Muhajirin Yanis mengatakan aturan penyelenggaraan umrah akan diperketat dengan merevisi sejumlah regulasi, salah satunya mengenai standar minimal.

"Yang ada sekarang kita baru atur jemaah itu harus menggunakan penerbangan satu kali transit, kemudian hotel harus setara bintang 3, yang berikut makanan harus prasmanan, tentu banyak hal yang mau kita atur," jelas Muhajirin.

Dia menjelaskan standar minimal untuk jemaah umrah harus dipenuhi oleh penyelenggara haji dan umrah itu sudah dihitung secara cermat, dengan biaya yang dapat diperkirakan.

"Dari standar minimal itu bisa dilihat apakah biaya yang ditawarkan ke konsumen realistis atau tidak," jelas Muhajirin.

Kementerian agama menilai pengaturan standar minimal ini penting untuk melindungi jemaah umrah yang setiap tahunnya mencapai sekitar 800.000 orang.

'Skema ponzi merugikan'

Sebagian besar perusahaan umrah menawarkan harga sekitar 1.800 dolar AS atau diatas Rp20 juta untuk perjalanan bagi satu orang, tetapi ada sejumlah perusahaan yang menawarkan harga yang lebih rendah sekitar Rp14 juta.

Tetapi calon jemaah umrah yang membayar lebih rendah, tak sedikit yang mengalami masalah antaraa tidak diberangkatkan pada waktunya atau waktu keberangkatan tidak jelas.

Salah seorang calon Jemaah umrah yang identitasnya minta disebut Ahmad tergiur dengan tawaran biaya umrah yang 'murah' menjelaskan telah melunasi pembayaran sejak tahun lalu, tetapi tidak kunjung berangkat.

"Sampai dengan Desember saya hanya dapat ihram dan batik, koper belum, kemudian ada edaran dari direkturnya untuk Jemaah umroh 2017, akan tidak dapat diberangkatkan sampai Mei sesuai janji di awal, untuk Jemaah seperti itu dapat melakukan refund dengan kondisi pengembaliannya lebih dari 90 hari kerja, dan kalau tetap mau berangkat sesudah lebaran haji ( idul adha)," jelas Ahmad.

Hak atas foto FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
Image caption Masa tunggu perjalanan haji yang lama membuat orang memilih menjalankan ibadah umrah terlebih dahulu.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji HIMPUH menyebutkan skema pembayaran seperti itu menggunakan skema ponzi, yang menawarkan jemaah untuk bayar lunas di muka dan akan berangkat setahun kemudian.

Ketua Himpunan Penyelenggaran Haji dan Umrah, atau HIMPUH Baluki Ahmad, menjelaskan perusahaan jasa travel haji dan umrah yang menerapkan skema ponzi, seperti 'gali lubang tutup lubang'.

"Uang yang dibayarkan seorang jemaah itu digunakan untuk memberangkat jemaah yang ada di (urutan) sebelumnya, maka akan menjadi tumpukan yang tidak bisa diberangkatkan, yang programnya sepuluh orang yang hanya diberangkat hanya lima, karena biayanya sudah digunakan untuk jemaah sebelumnya," jelas dia.

Baluki mengaku skema itu tidak dilakukan perusahaan yang tergabung dalam HIMPUH yang jumlahnya lebih dari 300 dari 800 perusahaan travel haji dan umrah yang terdaftar di kementerian agama.

Hak atas foto MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty
Image caption Jemaah tengah membaca al Quran di depan Masjidil Haram di Mekkah.

Biaya umrah

Skema ponzi itu hanya satu dari beberapa tawaran skema pembayaran yang merugikan nasbah, menurut Baluki. Dia berharap pemerintah menerapkan standar biaya minimal untuk perjalanan umrah, dan mensosialisasikannya agar masyarakat bisa waspada.

"Ketika ada travel yang menjual dibawah itu masyarakat bisa tahu oh ini ga betul, tetapi kalau tidak menyebutkan harga hanya pelayanannya harus A, B, C, D masyarakat tak akan paham," jelas Baluki.

Masalah harga juga menjadi perhatian Kementerian Agama dalam proses merevisi aturan, karena dikhawatirkan harga yang lebih rendah juga akan mempengaruhi standar pelayanan bagi para jemaah umrah.

Namun, menurut Muhajirin, pemerintah tak bisa menetapkan harga minimal karena menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan membatasi kompetisi. Namun pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan.

"Kita mencoba memasukkan dalam regulasi itu mungkinkah kita yang bisa menjadi pihak yang berwenang untuk nannti ada yang dijual paket dengan harga seperti itu (rendah) kita bisa mengaudit paket itu, atau ada dua skenario kalau PHU ini memiliki sejumlah paket yang dia rumuskan apakah harus mempresentasikan kepada kita (sebelum ditawarkan pada konsumen), " jelas Muhajirin.

Sejak awal tahun 2017, laporan media meyebutkan ratusan jemaah batal berangkat umrah sesuai jadwal yang telah ditentukan, tetapi ada juga perusahaan yang memberangkatkan jemaah tetapi tidak mengatur kepulangan mereka dari Arab Saudi kembali ke Indonesia.

Selain itu kementerian agama juga tengah mengkaji apakah akan melakukan moratorium atau memperketat pemberian ijin-ijin baru bagi penyelenggara umrah. Kementerian agama menargetkan revisi aturan akan selesai pada akhir 2017.

Berita terkait