'Memburu' pengguna medsos terkait Rizieq Shihab: Perlu dilakukan atau mesti ditindak tegas?

Irjen Setyo Wasisto Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Jubir polisi Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya mengutamakan penengahan terkait sweeping pengguna medsos, kendati tegas terhadap sweeping Ramadan.

Seorang pegiat media Islam menyebut perburuan terhadap pengguna medsos yang dituding 'menghina ulama' sekadar membantu polisi yang dinilai 'sibuk,' sementara polisi menyarankan pengguna medsos yang merasa terancam untuk melapor.

Menyusul pengakuan dokter Fiera Lovita di Solok, Sumbar, yang merasa terancam setelah didatangi sejumlah orang terkait unggahannya di media sosial, muncul kasus lain di berbagai tempat.

Belakangan ini muncul keresahan tentang 'ancaman' dari antara lain kelompok yang menamakan diri Muslim Cyber Army, yang dinilai memburu para pengugguna media sosial yang memposting ucapan 'tidak simpatik, atau mempertanyakan, mengecam, meledek, atau mengolok-olok, menghina dan memfitnah' pimpinan Front Pembela Islam (FPI), FPI, Rizieq Shihab.

Muncul pula sebuah laman di Facebook yang berjudul Database Buronan Umat Islam, yang memuat sejumlah nama pengguna medos lengkap dengan postingnya dan seruan penuh hasutan.

Akun ini kemudian dihapus pihak Facebook, Minggu (28/05) malam, setelah mendapat laporan masyarakat.

Hak atas foto FACEBOOK
Image caption Akun ini dihapus Facebook, setelah mendapat laporan masyarakat.

Lalu terjadi sejumlah penggerebekan terhadap para pemilik akun, antara lain, yang menyita perhatian nasional, adalah yang terjadi pada dokter Fiera Lovita yang berdinas di RSUD Solok,

Juru bicara Polri Irjen Setyo Wasisto, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Minggu mengatakan, keadaan di Solok sudah diatasi, namun kasus-kasus lain, masih diselidiki.

Di sisi lain, Sudadi Sugi Warowiyono, pemimpin redaksi Suara Islam menyebut, apa yang terjadi ini sekadar 'reaksi kalangan Muslimin, untuk membantu polisi, karena polisi kurang sigap'.

Puluhan kasus

Setidaknya terdapat 46 orang pengguna media sosial yang dipersekusi, kata Damar Juniarto, koordinator regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sebuah jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara.

"Ini mulai berlangsung sejak 27 Januari, bersamaan persidangan terhadap Ahok, dan makin masif sesudah putusan hakim yang menyatakan Ahok bersalah dalam kasus penodaan agama," kata Damar.

Hak atas foto KOMPAS.COM/Ira Rachmawati
Image caption Afi Nihaya Faradisa, gadis muda yang juga mendapat ancaman akibat unggahan yang tak terkait Rizieq Shihab, melainkan sikap keagamaan yang toleran.
Hak atas foto Facebook

Mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara terkait pidatonya di Kepulauan Seribu, September 2016, menyusul berbagai gelombang demonstrasi massa yang terutama ditokohi pemimpin FPI yang sejak awal menentangnya, Rizieq Shihab.

Rizieq Shihab sendiri kini dikabarkan berada di Arab Saudi, menolak memenuhi panggilan polisi untuk kasus chatting dengan Firza Hussein.

Sejumlah pengguna media sosial mempermasalahkan Rizieq Shihab yang mangkir dari panggilan proses hukum, padahal dulu ia giat menuntut penegakkan hukum atas kasus Ahok.

Merekalah yang jadi korban persekusi, yang oleh SAFEnet disebut sebagai 'Efek Ahok,'

Hak atas foto DOKUMENTASI SAFENET
Image caption Surat pernyataan maaf, kata Safenet, dibuat dalam tekanan.

Kasus yang menimpa dokter Fiera Lovita, mendapat perhatian besar media, namun sebetulnya gejala ini merata di seluruh Indonesia, kata Damar Juniarto.

Sudadi Sugi Warowiyono, pemimpin redaksi Suara Islam menyebut, persekusi itu justru merupakan hal yang bagus.

Menurutnya akun-akun itu melakukan fitnah, khususnya terhadap Rizieq Shihab.

"Ini kan era digital, dan kebetulan kaum Muslimin tidak bodoh-bodoh amat," kata Sudadi, kendati sebagian yang disasar dalam perburuan itu adalah kaum Muslimin juga.

Dokter Fiera Lovita, adalah seorang Muslimat yang sehari-hari mengenakan jilbab.

"Saya yakin memang harus dilakukan. Karena menyebarkan info yang memfitnah itu kan tidak boleh. Tetapi ternyata polisi mungkin kewalahan untuk mengatasi hal itu. Akhirnya kemudian kaum Muslimin berupaya melakukannya sendiri," kata Sudadi.

Hak atas foto RAISAN AL FARISI/AFP/Getty Images
Image caption Persekusi mulai berlangsung sejak 27 Januari 2017, dan memuncak setelah vonis terhadap Gubernur Jakarta waktu itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sudadi membantah bahwa ini merupakan langkah main hakim sendiri.

Memang ada penggerebekan, katanya. "Tapi penggerebekan itu sesudah pertama-tama dicari tahu orangnya, sesudah diketahui, dibawa ke polisi," tambahnya.

"Sebenarnya pemerintah, dan kita semua harus berterima kasih karena ada persekusi itu. Karena di situlah peran masyarakat. Kan warga biasa diimbau untuk membantu aparat. Kecuali kalau mereka dieksekusi, baru salah."

"Kalau persekusi itu kita mencari (pengguna sosial yang dianggap menghina), lalu ditemukan, kemudian dibawa ke aparat. Ini kan bagus," kata Sudadi lagi.

Hak atas foto TWITTER
Image caption Salah satu unggahan media sosial yang merujuk Rizieq Shihab yang berada di Arab Saudi dan tak memenuhi panggilan polisi.

Damar Juniarto dari SAFEnet mengakui, persekusi berbeda dengan eksekusi. Betapa pun, katanya, "Warga tetap tak bisa melakukan persekusi. Apalagi banyak korban diteror dengan telepon, diancam pembunuhan. Didatangi oleh puluhan orang."

"Dalam kasus dokter Fiera, ia didatangi puluihan orang, yang didampingi polisi. Dia sendirian, ketika menandatangani permintaan maaf pun, dia jelas dalam tekanan. Berbeda dengan kalau dalam proses hukum," kata Damar.

Lapor jika merasa terancam

Sejauh ini polisi belum mengambil sikap khusus soal ini.

"Kalau ada yang merasa terancam, segera lapor ke kantor polisi terdekat," kata jubir polisi, Irjen Setyo Wasisto.

Ditanya mengapa polisi tak mengambil tindakan hukum terhadap kelompok-kelompok massa yang memburu para pengguna media sosial itu, Setyo Wasisto menjawab, bahwa kasus-kasus terkait penggunaan UU ITE, begitu banyak.

"Karenanya polisi menggunakan diskresi, untuk mengusahakan rekonsiliasi. Jika tetap tak bisa diselesaikan, baru diambil tindakan," katanya.

"Jika semua kasus diambil tindakan, bisa penuh LAPAS di seluruh Indonesia."

Hak atas foto Getty Images
Image caption Rizzieq Shihab memimpin gelombang massa menuntut proses hukum dan pemidanaan Ahok, namun dikritik karena tak memenuhi panggilan polisi terkait proses hukumnya sendiri.

Hal ini dipertanyakan Damar Juniarto dari Safenet.

"Kalau polisi bisa tegas terhadap sweeping ormas terkait bulan Ramadan, dengan dasar bahwa yang punya kewenangan penertiban itu adalah polisi, mengapa yang ini tidak?" tanya Damar.

"Ini sweeping yang lain: sweeping terhadap pengguna media sosial yang hak berpendapatnya seharusnya dilindungi polisi."

"Seharusnya polisi menyatakan, bahwa perburuan terhadap pengguna media sosial ini ilegal, perbuatan melanggar hukum, dan pelangagrnya akan ditindak," tandas Damar.

Berita terkait