Penangkapan dalam kasus Kemendes: Ada apa dengan BPK?

bpk Hak atas foto Tribunnews
Image caption Penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp40 juta di ruang auditor BPK, Ali Sadli. Kemudian di ruangan eselon I BPK yaitu Rachmadi Saptogiri, KPK mendapati US$3.000 dan Rp1,145 miliar. KPK menduga uang ini hasil dari dugaan kasus suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian.

Pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan anggaran kementerian dan lembaga negara dipertanyakan setelah KPK menangkap auditor BPK dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian.

"Kasus yang terjadi di Kemendes membuka mata kita, jangan-jangan banyak lembaga yang sebetulnya belum bisa WTP (wajar tanpa pengecualian) tetapi dipaksa menjadi WTP karena ada praktik transaksional korupsi," ujar peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril.

Kecurigaan Oce mengemuka seiring dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK.

Keempatnya mencakup Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp40 juta di ruang auditor BPK, Ali Sadli. Kemudian di ruangan eselon I BPK yaitu Rachmadi Saptogiri, KPK mendapati US$3.000 dan Rp1,145 miliar. KPK menduga uang ini hasil dari dugaan kasus suap pemberian opini WTP.

Akan tetapi, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan, kasus itu tidak bisa menjadi penyamarataan bahwa semua pemberian opini bisa diperdagangkan.

"Tidak bisa digeneralisir, bahwa semua temuan apa opini itu nanti bisa didagangkan lah opini itu, itu nggak bisa," kata Moermahadi.

Hak atas foto Tribunnews
Image caption Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan kasus di Kemendes tidak bisa menjadi penyamarataan bahwa semua pemberian opini BPK bisa diperdagangkan.

'Tidak sulit mendapat WTP'

Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa mengaku kaget dengan penangkapan itu karena, menurutnya, mendapat opini WTP dari BPK bukan hal sulit.

"Saya tidak melihat menjadi WTP itu sesuatu yang sulit karena WTP didesain untuk kalau kita kerjain normal pun, satu kementerian itu bisa WTP," kata Eko.

Eko menduga bahwa dugaan pemberian uang kepada auditor BPK oleh bawahannya bukan untuk mendapatkan opini WTP, melainkan sebagai 'ucapan terima kasih' karena BPK sudah memberikan WTP.

"Karena WTP itu tidak bisa satu orang. Di BPK itu satu proses, yang ada pengauditnya, ada panelnya. Jadi nggak mungkin mau nyogok cuma Rp240 juta itu nggak mungkin," cetus Eko.

Hal ini ditepis Oce Madril, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, pemberian uang suap untuk mendapatkan opini WTP dari BPK sangat mungkin terjadi.

"Praktiknya kan ada koordinatornya, koordinator audit. Menetapkan status di akhir itu kan kewenangan pihak-pihak tertentu, bukan semua auditor berkewenangan untuk itu. Ada jabatan tertentu yang memiliki kewenangan untuk menentukan kata akhir," tegas Oce.

Hak atas foto AFP / Getty Images
Image caption Pemberian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK ke suatu lembaga pemerintah bukan berarti di lembaga itu nihil korupsi, kata Yenny Sucipto yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA).

Persepsi yang salah soal WTP

Yenny Sucipto yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) memandang dugaan pemberian suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terjadi lantaran adanya persepsi di masyarakat bahwa wajar tanpa pengecualian sama dengan nihil korupsi.

"Tidak serta-merta opini yang dikeluarkan BPK dinilai bebas dari korupsi atau bebas dari potensi-potensi kerugian negara, tidak. Masyarakat tidak mengetahui sampai sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan BPK. Hanya dijadikan alat pencitraan oleh instansi," ujar Yenny.

Kepada wartawan, anggota BPK, Agung Firman Sampurna, menyatakan pemeriksaan laporan keuangan lembaga pemerintah bukan ditujukan untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya maupun sumber dana dari entitas yang diperiksa.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK juga bukan ditujukan khusus untuk mengungkapkan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidak patutan seperti lembaga penegak hukum—walau BPK wajib mengungkapkannya jika menemukan hal seperti itu.

Langkah pemeriksaan laporan keuangan dilakukan guna memastikan kementerian dan lembaga negara telah menyajikan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, serta apakah kementerian dan lembaga negara efektif mengelola keuangan negara.

Apabila semua aspek dinilai memadai dan sesuai standar, maka BPK akan memberikan predikat wajar tanpa pengecualian.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh BPK.

Monopoli BPK

Masalahnya, menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, BPK menjalankan kewenangannya untuk memeriksa tanpa disertai pengawasan berarti.

"BPK memonopoli kewenangan mengaudit dan menerbitkan hasil audit. Itu adalah produk yang hanya dimiliki BPK sehingga produk itu menjadi harga yang mahal," kata Oce.

Pasal 32 Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK sejatinya menetapkan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan.

Namun, Oce mengatakan tidak pernah ada hasil pemeriksaan terhadap BPK yang diumumkan ke publik.

"Harus ada mekanisme supaya proses audit betul-betul transparan, bisa diawasi pengawas, dan tidak jadi monopoli auditor atau salah satu bagian. Karena kalau dimonopoli, tiada yang bisa mengawasi prosesnya, tentu ruang gelap itu menghasilkan potensi korupsi," kata Oce.

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, mengklaim pihaknya sudah melakukan quality control dan quality assurance.

"Sistem sebagus apapun, kalau sudah terjadi kolusi, itu tidak akan bisa," tandas Moermahadi.

Beberapa waktu lalu, pemerintah pusat mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu merupakan opini WTP pertama yang diterima pemerintah setelah selama 12 tahun laporan keuangannya selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian.

Presiden Joko Widodo mengaku senang dengan opini tersebut dan mengatakan itu adalah hasil kerja keras pemerintah sebagai pengguna anggaran negara.

Topik terkait

Berita terkait