Pidana diskriminasi rasial ceramah SARA: 'momentum efek jera' ujaran kebencian

PKI Hak atas foto Barcroft Media/Getty Images
Image caption Permusuhan terhadap PKI (Partai Komunis Indonesia) masih berlangsung hingga sekarang. Foto diambil saat FPI protes terhadap PKI pada Mei 2016 di Bandung, Jawa Barat.

Pidana kebencian ras dan etnis yang dikenakan kepada seorang penceramah agama yang dituduh menyebarkan ceramah SARA dipandang sebagai terobosan penegakkan hukum.

Alfian Tanjung ditahan oleh polisi pada Selasa (30/05), terkait ceramahnya di sebuah masjid di Surabaya pada April lalu.

Ia ditetapkan menjadi tersangka sehari setelah diperiksa menjadi saksi tindakan pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan atau diskriminasi ras dan etnis.

"Penyidik menganggap bahwa tersangka layak untuk ditahan karena beberapa pertimbangan, apakah akan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Penahanan ini terkait dengan sangkaan pasal-pasal yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis," papar Humas Polri Kombespol Martinus Sitompul kepada para wartawan.

Alfian Tanjung yang juga dosen Universitas Muhammdiyah Prof. Dr Hamka (UHAMKA) juga dituduh menuding Presiden Joko Widodo dan mayoritas anggota PDI Perjuangan sebagai kader PKI.

Dianggap kemajuan

Ia dilaporkan oleh Sujatmiko, seorang warga Surabaya, setelah memberi ceramah di Masjid Mujahidin, Surabaya pada April lalu.

BBC Indonesia berusaha menghubungi pengacara Alfian Tanjung namun panggilan telepon tidak dijawab. Dalam beberapa pemberitaan, seorang pengacaranya mengatakan bahwa kliennya hanya mensosialisasikan PKI sebagai organisasi terlarang.

Hak atas foto Reuters
Image caption Dalam ceramah, Alfian Tanjung disebut telah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo beserta mayoritas anggota PDI Perjuangan adalah kader PKI.

Dalam kasus ini, polisi menggunakan pasal diskriminasi ras dan etnis, yang menurut pakar hukum pidana Supriyadi, merupakan kemajuan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jika berhasil sampai di tingkat pengadilan, kasus Alfian ini akan menjadi kasus pertama di persidangan yang menggunakan pasal diskriminasi, sebab selama ini kasus hanya berhenti di pelaporan polisi karena biasanya diakhiri dengan mediasi atau pencabutan laporan.

"Penegak hukum harus konsisten juga menggunakan pasal diskriminasi rasial ini karena ada banyak kasus yang tidak selesai. Ini kenapa selesai? Mudah-mudahan karena polisi punya bukti," kata Supriyadi yang adalah Direktur Eksekutif ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) kepada wartawan BBC Indonesia Mehulika Sitepu.

"Tapi memang momentum ini juga harus didorong agar masyarakat Indonesia tidak berani atau ada efek jera di masyarakat untuk tidak menyiarkan ekspresi kebencian terhadap rasial. Ini berbahaya bagi konteks demokrasi Indonesia saat ini," tambah Supriyadi.

Alfian Tanjung sebelumnya juga dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki karena menyebut Teten adalah kader PKI dan kantor staf presiden di kompleks Istana Presiden sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya.

Selain itu, Alfian juga menyebut Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, sebagai kader PKI. Nezar langsung melayangkan somasi. Namun setelah menerima surat teguran, Alfian mengaku salah.

Berita terkait