Tambahan 15 anggota DPR 'tak jamin' peningkatan kinerja

DPR Hak atas foto Getty Images
Image caption Dengan tambahan 15 anggota baru yang sudah disepakati maka jumlah total anggota DPR nanti menjadi 575 orang.

Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu mencapai kesepakatan bersama pemerintah untuk menambah 15 kursi di DPR sehingga jumlah anggotanya nanti menjadi 575 orang.

Kesepakatan itu dicapai Selasa (30/05) setelah DPR sebelumnya mengusulkan tambahan 19 anggota DPR, sementara Kementerian Dalam Negeri, sehari sebelumnya, menawarkan tambahan 10 hingga 15 kursi saja.

"Ini masih di Pansus, jadi nanti akan dibawa ke rapat Paripurna DPR," jelas Totok Daryanto, anggota Pansus RUUPP dari Partai Amanat Nasional (PAN) kepada BBC Indonesia.

Komposisi penambahan tersebut nanti akan ditentukan lebih lanjut setelah kesepakatan tambahan 15 kursi.

"Hitung-hitungannya sudah ada dan mestinya bertambah 19 kursi tapi pemerintah ingin paling banyak 10, jadi akhirnya disepakati 15 kursi.

Hak atas foto DPR
Image caption Pemerintah bisa juga mengambil kebijakan untuk tidak menambah anggaran DPR namun mengaturnya sehingga cukup untuk semua.

Mempertahankan dapil

Salah satu alasan penambahan anggota DPR ini adalah pemekaran wilayah, seperti Kalimantan Utara atau Kaltara sebagai provinsi baru, yang akan mendapat tiga anggota DPR.

"Seperti Kaltara, kalau jumlah kursi sebelumnya 560, maka jika tidak ditambah berarti harus ada yang dikurangi tiga untuk Kaltara. Sementara aspirasinya adalah setiap daerah pemilihan yang sudah ada itu ingin tetap seperti yang lalu.

Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Totok, jika berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kursi di DPR ada kelebihan dua kursi, sedang Jawa Timur kelebihan satu kursi dan masih ada lagi beberapa daerah lain yang kelebihan maupun kekurangan kursi DPR.

Totok memberi contoh daerah yang tidak proporsional antara wakil rakyat dengan jumlah penduduknya, antara lain Provinsi Riau, yang juga akan mendapat tambahan dua kursi.

"Sebenarnya ada pilihan untuk tidak menambah kursi dengan melakukan 'kocok ulang' berdasarkan parameter yang ditentukan namun hal itu tidak disepakati secara politik."

'Tidak menjamin' kinerja

Penambahan jumlah anggota DPR ini dipertanyakan oleh lembaga kontrol sosial, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA.

"Saya tidak setuju penambahan anggota DPR ini. Saya pikir perlu lebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja di DPR," tutur Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, dalam pembicaraan dengan BBC Indonesia.

Image caption FITRA berpendapat masalahnya bukan pada kuantitatis atau jumlah namun lebih pada upaya untuk membangun sistem internal DPR.

Apalagi kajian FITRA sejak tahun 2014 lalu hingga sekarang memperlihatkan kinerja DPR yang tidak cukup baik, dalam fungsi anggaran, kontrol, maupun legislasi.

"Saya contohkan pada tahun 2015-2016 dengan target 35 RUU yang harus diselesaikan pada masa itu, tenyata hanya dua RUU yang diselesaikan."

Menurut Yenny, masalahnya bukan pada kuantitatis atau jumlah namun lebih pada upaya untuk membangun sistem internal DPR dalam mendukung fungsi-fungsi yang melekat.

"Kalau kami menilai penambahan anggota DPR itu lebih pada aspek politis saja, lebih kepada pembagian kekuasaan, istilahnya begitu. Iya kan, jatah untuk partai sekian, jatah untuk dapil sekian. Tapi tolok ukurnya adalah apakah mereka bisa memperjuangkan kesejahteran rakyat melalui fungsi-fungsi DPR, saya kira tidak ada jaminan," tambah Yenny.

Tambahan anggaran

Belum lagi penambahan anggaran, paling tidak dengan kebutuhan anggota DPR per bulan, yang menurut perkiraan Yenny, mencapai Rp65 juta/bulan yang mencakup beberapa tunjangan dan alat kelengkapan.

Namun bagi Totok, penambahan anggaran DPR mestinya tidak menjadi masalah besar - dengan penghitungan kasar setiap kegiatan anggota DPR memerlukan anggaran sekitar Rp2 miliar.

"Kalau Rp30 miliar membuat komposisi-komposisi di daerah pemilihan lebih adil saya kira sistem demokrasi menjadi lebih baik. Jadi tidak sebanding penghematan 30 miliar dengan manfaat sistem perwakilan yang lebih proprosional."

Selain itu pemerintah, menurut Totok, juga bisa mengambil kebijakan untuk tidak meningkatkan anggaran DPR namun mengatur kembali sehingga cukup untuk semua anggota DPR, termasuk 15 tambahan anggota DPR baru.

"Jadi bukan anggaran pertimbangannya tapi lebih pada membangun sistem demokrasi yang lebih adil di Indonesia," tegas Totok.

Topik terkait

Berita terkait