Peretasan situs Kejaksaan Agung dan Dewan Pers masih diselidiki

Peretasan Hak atas foto Kejaksaan.go.id
Image caption Dalam kasus peretasan terbaru, beranda situs Kejaksaan Agung diganti.

Direktorat Kejahatan Siber Polri mengatakan telah mulai menyelidiki insiden peretasan situs web Kejaksaan Agung dan Dewan Pers.

Kedua situs resmi itu dilaporkan telah diretas, dengan mengganti wajah situs menjadi halaman berisi dengan seruan-seruan persatuan.

Dan sampai hari Rabu (31/05) pukul 16:00, BBC Indonesia belum berhasil mengakses dua situs tersebut.

Ketua Unit Direktorat Cybercrime Polri, AKBP Purnomo Hadi Suseno, mengatakan polisi "sedang mengumpulkan bukti-bukti".

"Kami sudah minta ke admin di Kejagung, yang mengurus situs itu, untuk ngasih file log ke kami, nanti akan kita analisis," kata Purnomo di markas Polda Metro Jaya, Rabu (31/05).

Insiden di situs Kejaksaan Agung dan Dewan Pers ini ialah yang terbaru dalam deretan aksi peretasan dengan cara mengganti tampilan beranda situs, disebut defacing.

Hak atas foto Dewanpers.or.id
Image caption Penampakan situs Dewan Pers diubah menjadi gambar 'burung garuda berdarah'.

Sebelumnya, pada April lalu situs perusahaan telekomunikasi Telkomsel diretas oleh hacker yang memprotes harga paket data Telkomsel. Dan simbol 'garuda berdarah' yang dipajang di situs Dewan Pers pernah muncul juga dalam peretasan situs Kompolnas, Oktober 2016.

Meski telah beberapa kali terjadi, Direktorat Kejahatan Siber Polri belum menangkap satu pun pelaku defacing ini. AKBP Purnomo mengakui bahwa pihaknya kesulitan dalam mengungkap identitas para pelaku.

"Kita kesulitan kalau para hacker itu menggunakan akun yang anonim kemudian dia menggunakan IP yang berpindah-pindah. Cuma ya lambat laun pasti akan kena," tuturnya.

'Rutinitas biasa'

Dihubungi secara terpisah, pakar forensik digital Ruby Alamsyah menyebut insiden peretasan ini sebagai "rutinitas biasa".

Ia mengungkap, berdasarkan pengamatannya, setiap hari terdapat rata-rata 10-15 situs beralamat .go.id yang diretas, dan peretasan itu dilaporkan di sebuah situs resmi para hacker.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pakar forensik digital Ruby Alamsyah mengatakan para peretas biasanya ingin menunjukkan eksistensi mereka.

Peretasan berupa defacing, kata Ruby, dipraktikkan kelompok tertentu yang hanya bermaksud menyampaikan bahwa mereka bisa melakukannya, sebagai semacam portofolio bagi mereka.

Defacing juga telah menjadi kebiasaan bagi oknum tertentu untuk menyampaikan opininya di situs yang mereka retas.

"Ini dilakukan hacker yang meretas untuk menyampaikan pesan atau opininya ke situs pemerintahan agar terjadi viral dan diungkap oleh media," ujar Ruby seperti dilaporkan oleh wartawan BBC Indonesia Pijar Anugerah.

Ia menambahkan bahwa teknik yang digunakan oleh para peretas itu pun sederhana.

"Hacker amatir bisa, teman-teman wartawan dilatih selama 15 menit pun dijamin bisa melakukannya."

Ruby menilai bahwa situs pemerintahan dan beberapa perusahaan memang memiliki sistem keamanan rendah. Itu karenanya, menurut dia, situs web tidak dianggap sebagai aset yang berharga.

"Kalau saya perhatikan sejauh ini, situs-situs yang diretas secara defacing dan diungkap ke media massa sebagian besar tidak melapor ke penegak hukum, akhirnya penegak hukum pun tidak melakukan proses penyidikan apa-apa," tutur Ruby.

Kendati demikian, ia menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan yang diretas dengan cara demikian bisa tercoreng nama baiknya, seperti Telkomsel yang diklaim menerapkan tarif internet mahal.

Topik terkait

Berita terkait