Fatwa MUI 'mendukung' penegakan hukum dalam penggunaan negatif media sosial

Hak atas foto TWITTER DIV HUMAS POLRI
Image caption Hati-hati! Menyebar berita hoax, haram hukumnya.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait media sosial, yang antara lain mengharamkan fitnah, ghibah atau bergunjing, namimah atau bully, ujaran kebencian dan permusuhan SARA, menyebar hoax dan materi pornografi.

Ketua MUI Ma'ruf Amin menegaskan fatwa yang diumumkan Senin (05/06) merupakan inisiatif lembaga tersebut untuk menjaga keharmonisan bangsa.

"Dukungan terhadap pemerintah. Kan majelis ulama merupakan mitra pemerintah, bukan pemerintah yang minta ke MUI", kata Ma'ruf.

Dia menambahkan bahwa fatwa tersebut dikeluarkan untuk merespon 'keadaan yang sangat mendesak' mengingat belakangan ini banyak berita-berita yang tidak benar yang beredar di media sosial yang bisa memecah belah masyarakat.

Disambut baik

Agaknya kesadaran atas meningkatnya pesan-pesan negatif di media sosial, khususnya saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, membuat Fatwa MUI disambut baik oleh warga di Jakarta.

"Bagus karena membuat suasana lebih kondusif. Insya Allah mengikuti karena saya sebagai umat Muslim, ya ada satu pintu," kata Leo Saputra.

Sementara Kosasih berpendapat, "Sebagai seorang Muslim, perlu untuk meredam gejolak panas yang sedang marak akhir-akhir ini."

"Kalau untuk kebaikan saya ikut, saya setuju dipakai fatwanya", jawab warga lain, Sunardi, saat ditanyakan apakah akan mengikuti fatwa media sosial MUI.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ketua MUI, Maruf Amin, dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, saat mengumumkan fatwa terkait media sosial.

Fatwa MUI tersebut juga disambu baik oleh pakar media sosial, Nukman Luthfie, karena dianggap dapat membantu pemerintah yang dinilai kewalahan mengatasi informasi tidak benar yang beredar di internet.

"Semua negara tidak berdaya menghadapi penyebaran informasi. Amerika juga pusing. Eropa juga pusing. Makanya kalau ada komponen yang mau berpartisipasi, ya bagus dan kita sambut. Ini kan upaya pencegahan."

"Ini akan lebih mempan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada agama sebagai landasan perilakunya. Yang lain juga mengeluarkan hal yang sama, tetapi tidak dengan pendekatan agama," tambah Nukman.

"Upaya ini penting karena sebagian rakyat Indonesia adalah beragama Islam dan MUI masih didengarkan untuk hal-hal seperti ini."

Tindakan bagi penyelenggara medsos

Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, menegaskan bahwa fatwa terbaru dari MUI ini tidak berarti akan melemahkan penegakan hukum yang selama ini sudah ada, yaitu UU ITE yang telah direvisi November 2016 lalu.

"Penindakan harus berimbang antara penindakan di dunia maya dengan di dunia nyata. Kalau hanya di dunia maya, orang itu tidak kapok."

"Kemudian dari sisi kemudahan kan, mati satu tumbuh lagi akun yang lain. Harus ada deterrent effect (efek jera) juga," tegas Rudiantara.

Rudiantara mengingatkan kembali bahwa Kementrian Komunikasi dan Informasi juga dapat menindak penyelenggara media sosial -seperti Facebook dan Twitter- jika penyebaran informasi yang tidak benar sudah tidak tertanggulangi.

"Kami meminta kepada semua penyelenggara medsos bekerjasama. Kalau pemerintah meminta pengakuan tertentu terhadap akun ya dilakukan. Jangan yang tidak harus diblok, diblok. Yang harusnya diblok, tidak diblok", kata Rudiantara.

Selain untuk menangkal berita bohong, rasisme, dan ujaran kebencian, MUI juga berharap fatwanya bisa mencegah beredarnya fitnah, gunjingan, perisakan (bully), dan materi pornografi di media sosial.

Berita terkait