RUU Pekerja Rumah Tangga belum dibahas, PRT 'rentan diskriminasi'

PRT Hak atas foto AFP

Para pekerja domestik di Indonesia, yang diperkirakan berjumlah 10 juta jiwa dan dianggap terbesar di dunia, masih rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan bahkan perbudakan, kata para pegiat kemanusiaan.

Penyebabnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) - yang dibutuhkan untuk melindungi para pekerja rumah tangga - belum juga dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), walaupun sudah diajukan ke parlemen semenjak 13 tahun silam, menurut Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT).

"Sampai sekarang belum ada UU yang mengikat, yang memandatkan bahwa PRT ini diakui sebagai pekerja dan memerintahkan bahwa PRT berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan," kata koordinator Jala PRT, Lita Anggraini kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (15/06) sore.

Pemerintah Indonesia, menurutnya, juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang pekerja rumah tangga, yang isinya mengamanatkan adanya upah minimum, jam kerja, libur dan hak-hak normatif PRT sebagai pekerja.

Padahal, konvensi itu disebut Lita akan juga memberi landasan bagi pemerintah untuk melakukan inspeksi ke lokasi kerja PRT.

Hak atas foto Getty Images
Image caption PRT di Indonesia masih rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan bahkan perbudakan, kata para pegiat kemanusiaan.

Ketiadaan dua aturan hukum inilah yang membuat hak setiap pekerja rumah tangga, PRT, rentan terdiskriminasi, mengalami kekerasan dan bahkan menjadi korban perbudakan modern, katanya.

"Sampai Mei tahun ini, ada 129 kasus kekerasan seperti upah tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja menjelang lebaran serta THR yang tidak dibayar," ungkapnya.

Karena itulah, Lita meminta agar DPR dan pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 189 dan sekaligus mulai membahas rancangan undang-undang tersebut.

"Artinya, momentum hari PRT Internasional (Jumat, 16 Juni), mengingatkan kembali bahwa betapa PRT sebagai warga negara yang berkontribusi besar, semakin ditinggalkan negara," tandas Lita.

'PRT rentan mengalami kekerasan'

Ludiah, kelahiran 1980, adalah pekerja rumah tangga, PRT, asal Wonosobo, Jawa Tengah. Menjadi PRT sejak umur 14 tahun, Ludiah mengaku tidak bisa melupakan apa yang dialaminya ketika awal mula menggeluti pekerjaan tersebut.

"Selama saya kerja di sana, saya tidak pernah dibayar. Cuma ketika sampai di rumah, saya diberi amplop yang isinya Rp55 ribu," kata Ludiah kepada BBC Indonesia, menceritakan pengalamannya saat bekerja di sebuah keluarga di Kota Madiun, Jawa Timur.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption "PRT rentan sekali, kayak kasus PRT yang dituduh mencuri dan dikunci di dapur. Kalau terjadi kebakaran, itu kan menyangkut nyawa," ungkap Ludiah.

Berulangkali ganti majikan (termasuk menjadi pekerja migran di Singapura) karena merasa ditindas, Ludiah akhirnya mendapatkan majikan yang baik. Sebuah keberuntungan, katanya.

Sejak lima tahun belakangan, dia bekerja sebagai PRT pada sebuah keluarga asal Inggris yang tinggal di kawasan Blok M, Jakarta. "Saya mendapat uang kesehatan," ungkapnya.

Ludiah bahkan diizinkan beraktifitas sebagai aktivis SPRT (Serikat Pembantu Rumah Tangga) Sapulidi.

Tapi, menurutnya, nasib baik yang dialaminya tidak cukup untuk melindungi hak-hak PRT selama belum ada aturan hukum yang melindungi mereka.

"PRT rentan sekali, kayak kasus PRT yang dituduh mencuri dan dikunci di dapur. Kalau terjadi kebakaran, itu kan menyangkut nyawa," ungkapnya memberi contoh.

Karena itulah, Ludiah menuntut agar DPR segera membahas RUU PRT.

Apa komentar DPR?

Walaupun mendukung keberadaan UU PRT, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengaku DPR sampai sejauh ini belum membahasnya, karena pihaknya harus memprioritaskan rancangan undang-undang disepakati untuk dibahas lebih dahulu.

"Masih di dalam antrean program legislasi nasional (prolegnas). Itu sudah dua kali saya masukkan ke dalam prioritas prolegnas," ungkap Dede kepada BBC Indonesia, Kamis (15/06) sore.

Menurutnya, pihaknya ada empat RUU yang diprioritaskan untuk dituntaskan, dan RUU PRT adalah prioritas yang keempat. "Nah, yang saat ini dibahas adalah prioritas satu dan dua," katanya.

"Yang tiga dan empat tidak bisa masuk karena pembahasan (RUU) satu dan dua belum kelar-kelar," paparnya.

Dalam perjalanannya, ketika DPR akan memasukkan RUU PRT untuk dibahas, tiba-tiba ada RUU lain yang lebih urgent (penting) yang diminta untuk dimasukkan. "Jadi akhirnya bergeser lagi," tandas Dede.

Hak atas foto Tribunnews
Image caption Walaupun mendukung UU PRT, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf mengaku DPR sampai sejauh ini belum membahasnya, karena pihaknya harus memprioritaskan pembahasan sejumlah RUU yang disepakati untuk dibahas lebih dahulu.

Dan faktor lain yang disebutnya menghambat pembahasan RUU tersebut adalah keterbatasan DPR dalam menyelesaikan pembahasannya. "Dan kemampuan pembahasan UU itu memang dalam setahun hanya dua UU."

Bagaimanapun, Dede Yusuf mengatakan keberadaan UU PRT dibutuhkan untuk melindungi PRT, karena selama ini posisi mereka rentan ditekan hak-haknya oleh majikannya.

Walaupun demikian, menurutnya, tidak semua yang dituntut oleh PRT dapat dipenuhi semua karena berbagai keterbatasan dari sisi majikannya, misalnya UMR.

"Sebab, bagaimana mungkin seorang majikan yang pendapatannya (dalam batas minimal) UMR, menggaji PRTnya sesuai UMR juga," katanya.

Dalam diskusi dengan para aktivis dan serikat PRT, demikian Dede, mereka sepakat bahwa pertimbangan pihak majikan juga perlu didengarkan.

"Yang juga menyampaikan keluhan-keluhan, bagaimana menjaga PRT yang baru masuk satu minggu kemudian pulang begitu saja. Jadi, kompetensi dan sertifikasi, kontrak kerja yang melibatkan pemerintah, itu harus diatur," jelasnya.

Topik terkait

Berita terkait