WNI yang bergabung ISIS, Indonesia 'tidak bisa tolak deportasi'

WNI di Raqa Hak atas foto AFP
Image caption Empat orang WNI ini dua tahun memilih meninggalkan Indonesia untuk hijrah di wilayah yang diklaim sebagai wilayah ISIS di Suriah.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak dapat menolak pemulangan sejumlah WNI yang akan dideportasi dari Suriah, walau mereka dilaporkan sudah memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai WNI demi menetap di wilayah yang dikuasai kelompok yang menyebut diri Negara Islam (ISIS) di Suriah.

Seorang pejabat keamanan Indonesia menegaskan hal itu menanggapi sikap sebagian masyarakat Indonesia yang menolak rencana pemulangan belasan perempuan dan anak-anak asal Indonesia yang saat ini mengungsi di Suriah.

"Tidak ada prinsip kita menolak warga Indonesia yang dikembalikan sebagai deportan," kata Direktur bidang pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen polisi Hamidin kepada BBC Indonesia, Rabu (28/06).

Sebanyak 16 orang WNI -yang terdiri kaum perempuan dan anak-anak- diketahui berada di kamp pengungsi di Ain Issa, sekitar 60km dari Kota Raqqa, Suriah. Mereka sebelumnya tinggal di wilayah Raqqa, yang diklaim sebagai ibu kota Negara Islam atau ISIS.

Mereka mengaku meninggalkan Indonesia sekitar dua tahun lalu karena tertarik ideologi dan bantuan ekonomi yang ditawarkan kelompok militan ISIS, seperti dilaporkan Kantor Berita AFP.

Belakangan, mereka mengaku kecewa dan merasa dibohongi janji-janji yang ditawarkan ISIS melalui internet. Ketika Kota Raqqa digempur Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh militer Amerika Serikat, mereka meninggalkan kota tersebut sejak awal Juni.

Hak atas foto AFP
Image caption Dua dari sekitar 16 warga negara Indonesia berada di kamp pengungsi Ain Issa, sekitar 60km dari Kota Raqqa, Suriah, yang akan dideportasi ke Indonesia.

Sejauh ini diperkirakan ada 500-600 WNI berada di Suriah dan Irak, dan sekitar 500 orang lagi mencoba masuk ke dua wilayah itu, tapi dideportasi sebelum tiba di kawasan yang dikuasai ISIS, demikian keterangan sejumlah pejabat keamanan Indonesia.

Tidak semua'pelaku teror'

Lebih lanjut Direktur bidang pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen (pol) Hamidin, mengatakan setelah belasan WNI itu dideportasi ke Indonesia, pihaknya dan otoritas keamanan lainnya akan melakukan identifikasi lebih lanjut.

"Kita identifikasi apakah mereka ini orang-orang yang terkait dengan ISIS, artinya pernah menjadi bergabung dengan ISIS, pejuang ISIS atau kombatan ISIS, atau mereka yang tidak ada kaitannya dengan kelompok itu," jelas Hamidin.

"Kita sedang menunggu beberapa orang yang akan dikembalikan. Terkait pemeriksaan yang sebagian adalah anak-anak dan wanita, tentu perlakuannya akan berbeda," ungkapnya,

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP
Image caption Pasukan anti teror Mabes Polri Densus 88 akan dilibatkan dalam mengidentifikasi orang-orang Indonesia yang akan dideportasi dari Suriah.

Dari laporan yang diterima BNPT, sejauh ini tidak semua WNI yang akan kembali dari Suriah dapat dikategorikan telah bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS.

"Tidak semua yang kembali dari Irak dan Suriah itu kita samakan dengan pelaku teror," kata Hamidin. "Mereka berangkat ke Suriah atau Irak itu dengan berbagai hal atau berbagai motivasi."

Terhadap WNI yang nantinya terbukti berangkat ke Suriah karena alasan ekonomi semata, pemerintah Indonesia akan menampung dan mengikutkan mereka dalam program deradikalisasi secara berkelanjutan.

Setelah melalui program deradikalisasi yang melibatkan lembaga lintas kementerian, yaitu BNPT, pasukan elit anti teror Mabes Polri Densus 88, Kementerian Sosial serta Kementerian Dalam Negeri, orang-orang tersebut akan dikembalikan ke tempat tinggalnya semula.

"Akan dikembalikan ke wilayahnya masing-masing, dan Kemendagri akan menanganinya. Dan tetap akan diawasi," jelasnya.

Hamidin menegaskan mereka tidak akan ditahan di tempat khusus. "Tidak di tempat khusus, karena itu (menyangkut) hak asasi juga."

Dikenai UU antiterorisme

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terhadap WNI yang terbukti ikut bertempur dan menjadi kombatan ISIS di Suriah atau Irak?

Hamidin mengatakan, mereka akan dikenai hukum positif yang berlaku di Indonesia, "Seseorang yang telah melakukan tindak pidana apapun di luar negeri, akan berlaku azas hukum yang biasa, sesuai UU kita," katanya.

Ditanya tentang status belasan WNI tersebut yang dilaporkan telah menanggalkan status sebagai warga negara Indonesia, Hamidin mengatakan pihaknya nanti akan melihat kasus per kasus.

Dari laporan yang masuk ke BNPT, sebagian mereka mengaku paspornya hilang atau dirampas pimpinan ISIS di Suriah atau Irak.

Hak atas foto Kantor Berita Anha
Image caption Beberapa WNI yang tiba di kamp Ain Issa setelah meninggalkan Raqqa.

"Kita akan pelajari kenapa dia tidak berpaspor. Karena ada fakta yang kita temukan bahwa paspor mereka oleh pemimpin ISIS telah dirampas, sehingga mereka tidak memiliki identitas apapun sampai mereka ditangkap," ungkapnya.

Meskipun demikian, Hamidin meminta semua pihak tidak berandai-andai dulu perihal informasi yang menyebut mereka telah meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia. "Kita lihat saja kalau mereka sudah dikembalikan ke Indonesia."

Menyinggung sejumlah WNI yang telah dipulangkan dari Suriah atau Irak, Hamidin mengaku 'sebagian sudah dalam pengawasan melekat' oleh BNPT melalui program deradikaliasi.

"Ada program dari satgas deradikalisasi yang melekat kepada mereka. Melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka menekan atau mereduksi radikalisme yang mungkin saja masih melekat pada mereka," paparnya.

Sementara, pakar hukum tata negara sekaligus Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Profesor Dr M Solly Lubis, mengatakan apabila orang-orang itu terbukti membakar atau menyobek paspor Indonesia secara sengaja, maka status kewarganegaraannya dapat dicabut.

Namun demikian, apabila pemerintah Indonesia memiliki alasan politik untuk kepentingan yang lebih besar, upaya pencabutan itu dapat dielakkan.

"Soalnya dia tidak lagi mengakui sebagai warga negara Indonesia. Ini aspek yuridis, secara formalistik sudah cukup. Tapi yang Anda bilang (bahwa WNI itu akan dipulangkan untuk diperiksa lebih lanjut) itu aspek politis. Terserah kepada kebijakan pemerintah Indonesia," jelas Solly Lubis.

Topik terkait

Berita terkait