Pelaku penyerangan Mapolda Sumut pernah ke Suriah

polda sumut Hak atas foto AP/BUDIARTO ARIF
Image caption Serangan di Polda Sumut, Minggu (25/06), telah menewaskan seorang anggota polisi yang sedang berjaga.

Pemerintah dan DPR diminta merevisi Undang-Undang Antiterorisme agar dapat memberi landasan hukum bagi kepolisian untuk menangkap WNI yang kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan kelompok milisi yang menyebut dirinya Negara Islam atau ISIS.

Tuntutan ini kembali dimunculkan setelah temuan polisi menyebutkan bahwa SP (47 tahun), salah seorang pelaku penyerangan anggota polisi di Mapolda Sumatra Utara, Medan, pernah tinggal selama enam bulan di Suriah.

Serangan di Polda Sumut itu menewaskan seorang anggota polisi yang sedang berjaga dan pelaku serangan tewas setelah ditembak aparat kepolisian.

Polisi kini telah menetapkan empat tersangka, seorang di antaranya adalah SP.

"Hukum kita (yang menangani masalah terorisme) terlembek di dunia. Makanya kita usulkan direvisi (UU anti-terorisme) supaya polisi bisa melakukan tindakan terhadap hal-hal semacam ini," kata Ansyad Mbai, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada BBC Indonesia, Kamis (29/06).

Hak atas foto Tribun Medan
Image caption Di rumah tersangka SP di Kota Medan, polisi juga menyita bendera dan buku ISIS, serta foto pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi.

Belum diketahui seperti apa peran dan keterlibatan SP selama di Suriah, tetapi penyelidikan kepolisian menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS.

Di rumah tersangka SP di Medan, polisi juga menyita bendera dan buku ISIS, serta foto pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi.

'Kelemahan' UU antiterorisme

Ansyad Mbai mengatakan di Malaysia dan Singapura, apabila warganya terbukti berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS, dapat dikenai pasal kriminal dengan hukuman berat, ketika mereka pulang.

Sedang di Indonesia, menurutnya, Undang-Undang Antiterorisme tidak mengatur pasal yang dapat menjerat warga negara yang 'terlibat kelompok militan ISIS di Suriah'.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ansyad Mbai, mantan Kepala BNPT, ikut mengusulkan revisi UU Antiterorisme untuk memungkinkan polisi menangkap 'alumni' ISIS.

Selama ini aparat kepolisian baru bisa menjerat hukum apabila seseorang - yang terindikasi mendukung ISIS - terbukti melakukan tindakan kriminal.

"Itu kelemahan kita. Semua negara yang (warganya) pulang dari Suriah ditangkap, ditahan, sementara kita tidak," katanya.

Di sejumlah negara, lanjutnya, apabila warganya terbukti berhubungan dengan kelompok terorisme -misalnya mendatangi tempat pelatihan militer oleh kelompok teroris- hukumannya terbilang berat.

"Apalagi mereka ini tergolong bergabung (ISIS), ikut melaksanakan (kegiatan) terorisme di Suriah," tandas Ansyad.

67 orang pulang ke Indonesia

Sejauh ini, pembahasan revisi UU anti-terorisme masih diwarnai perdebatan yang berlarut-larut seputar pemberian wewenang dan peran yang lebih besar kepada aparat keamanan, tetapi ditolak sebagian anggota DPR dan pegiat HAM.

Namun menurut Ansyad, sudah saatnya para politikus di DPR menyadari bahwa ancaman yang datang dari pendukung atau anggota ISIS yang baru kembali dari Suriah bukanlah isapan jempol.

Hak atas foto FAJAR SODIQ
Image caption Jenazah yang diduga anggota kelompok Santoso, Fonda Amar Sholihin, dimakamkan dengan diiringi pengibaran bendera ISIS di Sukoharjo, pertengahan Maret 2016.

"Sekarang ini kita terkaget. Berapa ratus orang-orang yang balik dari sana (Suriah), kita tidak bisa apa-apain. Tinggal tunggu lagi ada bom," kata Ansyad.

Ansyad meyakini ada 67 orang WNI yang terdeteksi kembali dari Suriah, tetapi baru 12 yang sedang menjalani proses hukum. "Itu pun memang DPO dari dulu sebelum mereka ke Suriah," ungkapnya.

Kekhawatiran terhadap orang-orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah kembali muncul ke permukaan, setelah terungkap 16 orang WNI yang diketahui pernah tinggal di Raqqa, Suriah, yang diklaim sebagai Ibu kota ISIS.

Mereka ditemukan berada di lokasi pengungsian di luar kota Raqqa, setelah kota itu digempur pasukan pemberontak yang didukung AS.

Dua tahun lalu, mereka berangkat ke Suriah karena terpikat janji ideologi dan ekonomi ISIS, tetapi belakangan mereka kecewa karena merasa dibohongi.

Bisa dicabut paspornya

Pemerintah Suriah berencana mendeportasi ke-16 orang itu, dan pemerintah Indonesia akan membawa mereka pulang untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut, walaupun mereka dilaporkan telah meninggalkan statusnya sebagai warga negara Indonesia,

Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan pihaknya akan mengidentifikasi lebih lanjut tentang kepastian keterkaitan 16 orang itu dengan ISIS.

"Kita identifikasi apakah mereka ini orang-orang yang terkait dengan ISIS, artinya pernah menjadi bergabung dengan ISIS, pejuang ISIS atau kombatan ISIS, atau mereka yang tidak ada kaitannya dengan kelompok itu," jelas Direktur bidang pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen (pol) Hamidin, Rabu (28/06).

Hak atas foto AFP
Image caption Pemerintah Indonesia akan membawa 16 WNI kembali ke Indonesia untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut, walaupun mereka dilaporkan telah meninggalkan statusnya sebagai WNI.

Sejauh ini diperkirakan ada 500-600 WNI berada di Suriah dan Irak, dan sekitar 500 orang lagi mencoba masuk ke dua wilayah itu, tapi dideportasi sebelum tiba di kawasan yang dikuasai ISIS, demikian keterangan sejumlah pejabat keamanan Indonesia.

Pakar hukum tata negara sekaligus Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Profesor Dr M Solly Lubis, mengatakan apabila orang-orang itu terbukti membakar atau menyobek paspor Indonesia secara sengaja, maka status kewarganegaraannya dapat dicabut.

Namun demikian, apabila pemerintah Indonesia memiliki alasan politik untuk kepentingan yang lebih besar, upaya pencabutan itu dapat dielakkan.

"Soalnya dia tidak lagi mengakui sebagai warga negara Indonesia. Ini aspek yuridis, secara formalistik sudah cukup. Tapi yang Anda bilang (bahwa WNI itu akan dipulangkan untuk diperiksa lebih lanjut) itu aspek politis. Terserah kepada kebijakan pemerintah Indonesia," jelas Solly Lubis.

Topik terkait

Berita terkait