Mantan pimpinan KPK dukung penyidikan kasus KTP elektronik

DPR Hak atas foto Getty Images
Image caption Sejumlah anggota DPR dan mantan anggota DPR diduga menerima dana dari pengadaan KTP elektronik.

Para mantan pimpinan KPK mendorong KPK untuk melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik dan menilai langkah pansus angket KPK tidak bebas kepentingan.

Sejumlah mantan pimpinan KPK mendatangi KPK Jumat (7/7) untuk memberikan dukungan terhadap upaya KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, menilai langkah pansus angket KPK - yang dibentuk setelah merebak kasus KTP elektronik - tidak bebas kepentingan.

"Hak angket DPR untuk KPK tidak masalah. Tapi kalau ada yang terlibat kasus dugaan korupsi lalu bereaksi melalui hak angket, itu kemunduran besar," kata Erry seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Selain itu, mantan Ketua KPK Taufiqurachman Ruki menyebut kunjungan panitia khusus hak angket ke Lapas Sukamiskin, Bandung sebagai perbuatan merendahkan wibawa badan peradilan.

"Para terpidana korupsi sampai Sukamiskin itu sudah melalui proses hukum yang benar, kasasi bahkan peninjauan kembali. Langkah pansus ini contempt of court," ujar mantan Ketua KPK Taufiqurachman Ruki di Jakarta.

Ruki mengatakan, masa pemidanaan para terpidana yang ditemui pansus angket KPK tak hanya berkaitan dengan proses penyidikan maupun penuntutan. Badan peradilan, kata dia, berperan mempertimbangkan berbagai fakta hukum dalam proses persidangan.

"Anggota dewan harus berpikir kembali. Negara ini ringkih akibat digerogoti korupsi kok sekarang malah dibuat seperti ini," kata Ruki.

Dalam dakwaan jaksa KPK yang dibacakan di persidangan kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa diduga menerima uang sebesar US$1,047 juta. Mantan anggota Badan Anggaran DPR itu disebut menerima uang setelah anggaran pengadaan KTP elektronik disepakati sebesar Rp 5,9 triliun.

Kemarin penyidik KPK memanggil Agun untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan. Namun Agun mangkir karena memimpin rombongan panitia angket ke Lapas Sukamiskin.

"Saya mohon penjadwalan ulang karena saya tidak mungkin abaikan kewajiban saya sebagai ketua pansus," ujar Agun kepada wartawan, kemarin.

Hak atas foto JULIA ALAZKA
Image caption Tim Pansus Hak Angket KPK yang menemui narapidana kasus korupsi, Kamis (06/07).

'Ketua DPR juga mangkir'

Sejumlah mantan anggota DPR dan yang masih menjabat disebut dalam dakwaan Jaksa kasus dugaan korupsi KTP elektronik. KPK juga sudah memanggil beberapa saksi antara lain, Yassona Laoly dan Setya Novanto.

Jumat ini, Ketua DPR Setya Novanto tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK untuk kasus KTP elektronik, Jumat ini. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyebut Setya telah mengirim surat ke penyidik perihal ketidakhadirannya.

"Ada surat yang ditandatangani bersangkutan, bahwa tidak bisa datang karena alasan kesehatan. Kami akan jadwalkan ulang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan," kata Febri.

Sedianya, Setya akan diperiksa untuk tersangka dari pihak swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong. Febri berkata, Setya adalah satu dari 140 saksi yang diperiksa KPK untuk membuktikan perbuatan Andi.

Mei lalu, pada sidang di Pengadilan Tipikor, bekas Dirjen Dukcapil Irman menyebut Setya merupakan orang yang mengarahkan pemenang lelang pencetakan KTP elektronik,. KPK, seperti diberitakan Tempo, menyita catatan Andi Narogong yang menyebut Setya dan pengusaha itu menerima fee 11% dari total anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun.

Ditjen Imigrasi belakangan mengabulkan permintaan KPK untuk mencegah Setya berpergian ke luar negeri.

Secara khusus, Febri meminta para saksi kasus KTP elektronik, seperti Setya untuk tak kembali mangkir. "Kami harap saksi yang sudah dipanggil sebelumnya untuk memenuhi kewajiban hukum sehingga tak melewatkan kesempatan mengklarifikasi tuduhan-tuduhan tersebut," ujarnya.

Kasus KTP elektronik

Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK ini dibentuk atas usulan anggota fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura, setelah KPK menolak permintaan untuk memutar rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu KTP elektronik, Miryam S. Haryani, dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK.

Awalnya sejumlah partai menolak usulan ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Namun beberapa di antaranya -seperti PAN, PPP, dan Partai Gerindra- berubah pikiran untuk mendukung pansus.

Miryam mengaku dia mencabut BAP, yang menyebutkan keterlibatan pimpinan dan para anggota DPR dalam kasus dugaan korupsi E-KTP, karena ada tekanan dari DPR.

Kasus korupsi KTP elektronik menduga ada pembagian anggaran sebesar Rp5,9 triliun, atau sebesar 49% atau Rp2,558 triliun pada sejumlah pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan korporasi.

Topik terkait

Berita terkait