'Penggusuran tanpa perlawanan' di penghujung kepemimpinan Ahok-Djarot

Bukit Duri Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sampai Selasa (11/07) siang, proses pembongkaran 358 bangunan yang terletak di empat RT dan RW 12 di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, masih berlangsung.

Pembongkaran dan pemerataan ratusan bangunan di sebuah kawasan di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (11/07) berlangsung lancar dan tidak ada perlawanan dari warga setempat.

Walaupun bersedia dipindahkan ke rumah susun, warga meminta Pemprov DKI tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

"Saya tidak melawan. Setelah diberi saran pemerintah untuk pindah ke rusun, saya pindah," ujar warga Bukit Duri, Madun, yang berusia 62 tahun.

Ketika ditemui BBC Indonesia, Madun tengah mengambil sisa-sisa material dari tempat tinggalnya yang telah roboh.

Madun menuturkan, ia bersama istri dan tiga anaknya sudah menempati rumah susun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur, sejak pekan terakhir Juni lalu.

Pria asal Sukabumi itu berkata, ia dan para tetangganya menyewa mobil bak dan memanfaatkan mobil kelurahan untuk mengangkut harta benda ke rusun.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption LBH Jakarta menyebut era pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai masa kepemimpinan dengan jumlah penggusuran terbanyak.

Selain Rawa Bebek, Pemprov DKI Jakarta menempatkan sebagian warga setempat -yang terdampak pembongkaran rumah terkait normalisasi sungai Ciliwung- ke Rumah Susun Cakung 02.

Dari pantauan BBC Indonesia, warga Bukit Duri yang menyaksikan proses pembongkaran tempat tinggal mereka tidak mencapai belasan orang.

Secara bertahap, mayoritas warga setempat telah memindahkan seluruh harta benda mereka sejak Juni lalu.

358 bangunan dibongkar

Sampai Selasa (11/07) siang, proses pembongkaran 358 bangunan yang terletak di empat RT dan RW 12 di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, masih berlangsung.

Proses pembongkaran terhadap bangunan di pinggir Kali Ciliwung itu dimulai sekitar pukul 8.30 WIB dengan menggunakan dua eskavator dengan pengawalan kepolisian.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sejak Maret lalu, bersamaan dengan munculnya tiga surat peringatan untuk mengosongkan lahan, penduduk setempat menerima tawaran relokasi, ungkap Wali Kota Jaksel.

Di lokasi pembongkaran, Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan, pihaknya secara persuasif dan bertahap mensosialisasikan rencana pembongkaran.

Sejak Maret lalu, bersamaan dengan munculnya tiga surat peringatan untuk mengosongkan lahan, penduduk setempat menerima tawaran relokasi, ungkapnya.

"Masyarakat menyambut baik mungkin karena sudah bertahun-tahun menghadapi banjir. Masak mau tinggal di sini terus, sampai kapan kebanjiran dan tidur tidak nyenyak. Mereka akhirnya menyadari itu," ujar Tri.

Dari lahan sepanjang 700 meter yang dibongkar, dua warga memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Dan menurut Tri, otoritas terkait akan membayar ganti rugi sesuai appraisal, bukan nilai jual objek pajak.

Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane, Teuku Iskandar menyebut, penertiban bangunan di Bukit Duri ini merupakan bagian dari program normalisasi Ciliwung sepanjang 19 kilometer.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pembongkaran kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, Februari 2016, berlangsung lancar, walaupun sempat ditolak penghuninya

Hingga saat ini, pemerintah baru menyelesaikan sembilan kilometer di antaranya.

Penggusuran awal pekan ini, kata Iskandar, masuk daftar akhir kerja normalisasi Ciliwung tahun 2017. "Kami menargetkan pembangunan dinding turap selesai dalam 17 minggu, artinya sebelum musim hujan di akhir 2017 dan awal tahun depan," katanya.

Iskandar mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berharap Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, meneruskan program normalisasi seluruh sungai di Jakarta, terutama Ciliwung sebagai kali terbesar di ibu kota.

"Kami belum bertemu (Anies Baswedan) untuk berdiskusi. Tapi Harapan kami sama, yaitu penataan Kali Ciliwung sisi timur dan selatan terus dikerjakan," ucapnya.

'Jangan telantarkan kami'

Sementara itu, sejumlah warga RW 12 Bukit Duri berharap Pemprov Jakarta tak menelantarkan mereka di rusun.

Aisyah misalnya, meminta pemprov menyediakan angkutan umum gratis bagi pelajar Rusun Rawa Bebek. "Bus memang disediakan, tapi anak-anak harus berebutan dengan pekerja kantoran," ucapnya.

Aisyah juga bicara soal tagihan listrik dan air. Aisyah berharap pemprov menurunkan tegangan listrik di rusunnya dari 1300 watt menjadi 450 watt.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Ketika ditemui BBC Indonesia, sejumlah warga tengah mengambil sisa-sisa material dari tempat tinggalnya yang telah roboh.

"Belum dua minggu sudah habis Rp100 ribu untuk listrik, padahal tidak ada kulkas atau AC," kata dia.

Penggusuran di RW 12 Bukit Duri ini terlihat berbeda dibandingkan penggusuran di kelurahan yang sama tahun 2016 dan Kampung Pulo (2015). Kala itu, penertiban bangunan diwarnai perlawanan warga setempat.

Saat pemprov DKI menggelar penggusuran di Kampung Pulo, misalnya, warga bentrok dengan personel Satpol PP dan kepolisian. Saat itu, gas air mata dan bantuan personel dari pihak militer mewarnai kejadian tersebut.

LBH: Jumlah penggusuran terbanyak

April lalu, LBH Jakarta menyebut era pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai masa kepemimpinan dengan jumlah penggusuran terbanyak.

Dalam dua tahun menjabat posisi gubernur, merujuk penelitian mereka, sebanyak 25.533 warga terdampak penggusuran.

Hak atas foto Reuters
Image caption Penggusuran di daerah Luar Batang, Jakarta, April 2016, diwarnai penolakan oleh warga setempat.

LBH Jakarta mencatat, selama 2016 terdapat 193 penggusuran terhadap 5.726 kepala keluarga dan 5.379 unit usaha.

Djarot, kini berstatus gubernur setelah menggantikan Basuki yang terjerat pidana penodaan agama, menyebut pemprov harus tetap melakukan penertiban bangunan di bantaran Ciliwung.

Ia berjanji, pemprov akan mempermudah akses transportasi dari dan menuju rusun serta mengurus kepindahan sekolah anak-anak terdampak penggusuran.

"Pokoknya tugas kami adalah tidak menelantarkan mereka dan memberikan pelayanan baik pada mereka," kata Djarot pekan lalu.

Berita terkait