Jadi tersangka, gubernur Papua bantah intervensi Pilkada Tolikara

Papua Hak atas foto Pemprov Papua
Image caption Gubernur Papua Lukas Enembe disebut tak berada di Jayapura sejak ditetapkan menjadi tersangka.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiga pekan berstatus sebagai tersangka kasus kecurangan Pilkada Kabupaten Tolikara, tetapi Enembe menolak menandatangani berkas penyidikan dan membantah menggunakan jabatannya untuk memenangkan calon bupati tertentu.

Enembe menjadi tersangka setelah dilaporkan calon bupati Tolikara Amos Yikwa ke polisi atas tuduhan mengintervensi pemungutan suara ulang di kabupaten itu, Mei silam.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, penyidik menetapkan Enembe menjadi tersangka pada 19 Juni lalu.

"Kami limpahkan berkas perkara ke kejaksaan pada hari yang sama," ujar Ahmad Mustofa Kamal kepada BBC Indonesia, Selasa (11/7).

Ahmad menuturkan, kepolisian pernah sekali meminta keterangan Enembe di Kantor Gubernur Papua. Pemeriksaan tidak dilakukan di kantor polda, kata Ahmad, untuk mempercepat penanganan kasus.

Usai pemeriksaan itu, Enembe enggan meneken berita acara pemeriksaan. Ahmad berkata, Enembe meminta penyidik datang ke kantor Gubernur Papua keesokan harinya.

"Ketika besoknya penyidik datang lagi, dia tidak ada di tempat," kata Ahmad. Merujuk penelusuran penyidik, Enembe tidak lagi berada di Jayapura setelah pemeriksaan tersebut.

Ketiadaan tanda tangan Enembe itu mendasari pengembalian berkas penyidikan dari Kejaksaan Negeri Papua ke penyidik. Merujuk hukum acara pidana, Ahmad menyebut berkas penyidikan tak wajib diteken tersangka.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Penyaluran logistik meenjadi salah satu kendala pelaksanaan pilkada di Papua, termasuk Tolikara, yang bermasalah karena dugaan kecurangan.

Faktanya, kejaksaan kembali mengembalikan berkas penyidikan Enembe ke kepolisian.

Ahmad mengatakan, Jumat pekan lalu, Bawaslu mengundang penyidik Polda Papua untuk membahas perkara Enembe di pada forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Akibat kejaksaan tidak mengirimkan perwakilan, rapat itu urung terlaksana.

Polda Papua, kata Ahmad, kini menunggu keputusan Gakkumdu terkait kelanjutan kasus Enembe. "Secara proporsional kami sudah menyidik kasus itu. Intinya kasus ini kami kembalikan ke Bawaslu, karena laporan awal juga datang dari mereka," tuturnya.

Enembe membantah

Melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Enembe membantah tuduhan kecurangan pilkada yang diarahkan kepadanya. Enembe berkata, 14 Mei lalu ia datang ke Distrik Kanggime dalam kapasitas Ketua DPD Partai Demokrat untuk Papua.

"Saat saya tiba di Kanggime, masyarakat tanya apakah saya mau maju lagi untuk periode kedua. Saya katakan iya. Mereka berkomitmen dukung saya, lalu saya katakan dukung Usman Wanimbo (calon bupati petahana Tolikara), " kata Enembe.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pemungutan suara ulang pada Pilkada Tolikara mundur sehari karena kendala anggaran.

Pilkada Tolikara hingga kini belum menghasilkan satu pasangan pemenang. Pilkada itu masih terus bermasalah di Mahkamah Konstitusi (MK).

April lalu MK menyatakan rekapitulasi perhitungan suara pilkada di kabupaten itu tidak sah. Pemungutan suara ulang pun lantas digelar meski sempat tertunda sehari karena anggaran yang terlambat cair.

Pada 5 Juli lalu, KPUD Tolikara melaporkan hasil pemungutan suara ulang di kabupaten itu ke MK.

Pada berkas itu, pasangan Usman Wanimbo-Danus Wanimbo dinyatakan memenangkan pilkada dengan perolehan suara sebanyak 73.205.

Sementara itu, dua pasangan lain, yakni John Tabo dan Barnabas Weya dan Amos Yikwa dan Robeka Enembe berada di peringkat berikutnya dengan 25.260 dan 1.439 suara.

Topik terkait

Berita terkait