Lima pegawai KPK gugat keabsahan Pansus Hak Angket KPK ke MK

kpk Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah aktivis antikorupsi menggelar aksi dukungan terhadap KPK beberapa waktu lalu.

Sebanyak lima pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftarkan gugatan uji materi (judicial review) keabsahan panitia khusus (Pansus) Hak Angket KPK ke Mahkamah Konstitusi, pada Kamis (13/07).

Salah satu pegawai KPK yang juga pengurus wadah pegawai, Lakso Anindito, mengatakan hak angket DPR seharusnya tidak ditujukan kepada KPK.

"Objek yang dapat dilakukan hak angket adalah pemerintah, artinya, presiden, wakil presiden dan jajaran dibawahnya, bukan lembaga-lembaga lain yang memiliki posisi yang khusus di negara ini," kata Lakso.

Mahkamah Konstitusi, tambahnya, diharapkan dapat menafsirkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur hak angket DPR.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi: Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Harun Al Rasyid, rekan Lakso di KPK yang juga mengajukan uji materi, berharap MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dapat memberikan keputusan yang adil dan proporsional agar dapat menghentikan kesewenang-wenangan lembaga eksekutif DPR.

"Karena Indonesia adalah negara hukum, maka kewenangan yang digunakan, termasuk kewenangan DPR harus juga berdasarkan hukum," cetusnya.

Hak atas foto Antara/Reuters
Image caption Seorang pegiat antikorupsi turut dalam aksi mendukung KPK dalam penyelidikan dugaan korupsi KTP elektronik.

Bisa jadi preseden

Lakso Anindito meyakini bahwa intervensi DPR melalui hak angket KPK merupakan salah satu bentuk intervensi dalam proses penegakan hukum dan akan berdampak pada kinerja KPK di kemudian hari.

"Bila ini berhasil, ini menjadi preseden bagi proses penegakan hukum ketika kita menangani proses strategis lain. Dan ini berbahaya bagi pelaksanaan tugas pegawai KPK yang harus fokus dan bebas dari segala intervensi sesuai dengan prinsip, baik nasional dan internasional, dari intervensi lembaga-lembaga lain," jelas Lakso kepada wartawan BBC Indonesia, Ayomi Amindoni.

Lakso mengatakan uang hasil pajak semestinya dipakai untuk mendukung proses pemberantasan korupsi. Penggunaan anggaran negara untuk Pansus Hak Angket, menurutnya, bertentangan dengan tujuan itu dan justru menghambat proses pemberantasan korupsi.

"Ini adalah upaya untuk menggunakan duit negara untuk menghambat proses pemberantasan korupsi," jelasnya.

Lakso menambahkan uji materi yang diajukan ke MK akan berpengaruh ke lembaga-lembaga lain.

"Ini bukan hanya terkait KPK saja, tapi kita bicara mengenai lembaga-lembaga lain yang dibentuk pasca reformasi dan seharusnya independen, berpotensi untuk diintervensi melalui proses yang sama di kemudian hari," kata dia.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Para pegawai KPK berpendapat KPK tidak bisa dijadikan subyek hak angket oleh DPR. Namun, panitia khusus hak angket KPK di DPR berpendapat sebaliknya.

Tidak melanggar

Beberapa waktu lalu, Taufiqulhadi, anggota DPR dari Fraksi Nasdem yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus Hak Angket terhadap KPK, menegaskan hak angket sudah sesuai prosedur.

"Kalau sudah diketok di paripurna, maka sudah sah. Tidak boleh lagi ada orang mempersoalkan 'Ini kenapa yang hadir sekian dan sebagainya?'"

Soal mengapa hak angket dipakai terhadap KPK -yang bukan lembaga eksekutif- Taufiqulhadi mengatakan bukan berarti KPK luput dari hak angket.

"Tidak disebutkan (di UU MD3) bukan berati dia tidak termasuk. Dia ini kan menggunakan anggaran negara. Laporan-laporannya harus disampaikan, selain kepada BPK, ke presiden, juga ke DPR. Tentu dia objek dari pansus," ujar Taufiqulhadi.

Hak angket terhadap KPK bermula ketika dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, yang menolak permintaan untuk memutar rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam Haryani

Miryam mengatakan dia mencabut BAP karena ada tekanan dari DPR dan menyebut enam anggota Komisi III menekannya saat dia bersaksi di sidang kasus korupsi e-KTP. Namun, belakangan dia mengaku ditekan penyidik KPK.

Topik terkait

Berita terkait