Megawati keluhkan tudingan PDIP sebagai 'jelmaan Partai Komunis Indonesia'

Megawati Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Di depan forum ulama, Megawati mengeluhkan rumor yang mengaitkan partainya dengan PKI terutama saat digelar pilkada.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan partainya kerap dituding sebagai jelmaan Partai Komunis Indonesia selama pilkada serentak 2017.

Namun pengamat menilai Mega tak sepatutnya menjadikan partai yang dilarang sejak Peristiwa 1965 itu sebagai dalih kegagalan.

"PDIP hari-hari ini terkena imbas. Kami selalu dikatakan PKI. Saya bingung, namanya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami kan punya (organisasi) Baitul Muslimin. Di situ banyak yang berlatar Nahdlatul Ulama (NU), yang selalu bersama kami," ujar Megawati, di Jakarta, Rabu (13/07).

Megawati mengeluhkan tudingan soal PKI itu saat berpidato di Halaqah Nasional Alim Ulama yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta. Forum itu digagas ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam NU.

"Saya mau ngomong, tapi nanti saya pasti di-bully. Presiden Jokowi juga dibilang begitu, keluarganya disebut dari PKI, padahal tidak mungkin bisa seperti itu," kata Megawati.

Ini bukan untuk pertama kalinya Megawati mengangkat tudingan yang mengaitkan PDIP dengan PKI. Setidaknya ini ia singgung pada awal 2017. Februari lalu, ia bahkan meneken surat bernomor 2588/IN/DPP/II/2017 yang berisi bantahan hubungan PDIP dan PKI.

Pada suratnya yang terdiri dari lima poin itu, Megawati menyebut PDIP sebagai partai nasionalis dan tidak terkait dengan ideologi komunisme.

"PDIP melaksanakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila," tulis Megawati.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menuding pihak-pihak tertentu 'secara sengaja melekatkan PDIP dan PKI untuk menjegal partainya pada pilkada serentak'. Ia berkeras, isu tersebut harus berhenti bergulir agar partainya bertarung di pilkada.

Audit internal partai

"Itu isu yang disebar pihak yang tak bertanggung jawab untuk membangkitkan kembali hantu komunisme. Mereka adalah pihak yang bermain di sisi gelap politik Indonesia," kata Hasto saat ditemui usai Megawati berpidato di Halaqah Nasional Ulama.

Image caption Megawati memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 1999.

Dihubungai terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati, menilai Megawati seharusnya mengaudit strategi pemenangan partainya pada pilkada lalu.

Mada menjelaskan langkah itu lebih bijak untuk memenangkan setiap calon kepala daerah yang mereka usung, daripada menyalahkan faktor eksternal seperti isu komunisme.

"Tidak ada indikasi kuat kegagalan PDIP mengarah ke isu itu. Lagipula isu komunisme tidak menjadi pertimbangan penting pemilih pada pilkada kemarin," kata Mada.

Mada mengatatakan PDIP sepatutnya menyiapkan skenario pemenangan yang lebih matang untuk pilkada serentak 2018. Salah satunya, kata dia, adalah menerjemahkan ideologi nasionalis ke berbagai program nyata.

Menurut Mada, strategi ini penting untuk menghadapi politik identitas yang menguat sejak pilkada serentak 2017. "Partai Islam cukup beretorika untuk menimbulkan sentimen pemilih. PDIP harus memberikan tawaran nyata untuk melawan politik identitas itu," tuturnya.

Pada pilkada serentak 2017, PDIP kalah di 44 daerah. Persentase kekalahan mereka mencapai 43,6% karena mereka menang di 57 daerah lainnya.

Februari lalu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut dua faktor lain sebagai penyebab kekalahan partainya, yakni 'kesiapan kandidat dan kecurangan lawan'.

Di sisi lain, Hasto menyebut PDIP kini terus menyiapkan calon kepala daerah terbaik dengan cara kaderisasi internal.

Topik terkait

Berita terkait